web analytics
  

Revisi UU KPK Resmi Jadi UU No 19 Tahun 2019

Jumat, 18 Oktober 2019 08:56 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Revisi UU KPK Resmi Jadi UU No 19 Tahun 2019, Revisi UU KPK, capim bermasalah, capim baru KPK, KPK 2019-2023, situs KPK, aksi protes KPK, pelemahan KPK

Ilustrasi -- Petugas menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan ( OTT). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

AYO BACA : ICW: Presiden Jokowi Jangan Gentar Terbitkan Perppu KPK

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.

AYO BACA : BEM SI Wilayah Jabar Tuntut Presiden Keluarkan Perppu UU KPK

KPK sebelumnya mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.

Poin pelemahan itu misalnya KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK, pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara, sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

Selanjutnya bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggungjawab tertinggi dihapus; Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan; Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas.

Potensi pelemahan lain adalah kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Padahal standar larangan Etik, dan anti konflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK.

OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK; kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi dan potensi pelemahan lainnya.

AYO BACA : UU KPK Berlaku, Pengamat: Jokowi Bisa Terbitkan Perppu Kapan Saja

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Meraup Untung Ratusan Juta Rupiah dari Tanaman Porang

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 04:30 WIB

Meraup Untung Ratusan Juta Rupiah dari Tanaman Porang

Umum - Nasional, Meraup Untung Ratusan Juta Rupiah dari Tanaman Porang, Tanaman Porang,Harga jual tanaman porang,ekspor porang Indonesia,porang,manfaat tanaman porang

3 Tips Redakan Perselisihan Rumah Tangga Secara Internal

Nasional Rabu, 21 April 2021 | 01:41 WIB

Seseorang sejak menikah akan menjalani peran baru, entah sebagai suami atau istri. Hubungan antara suami dan istri pun s...

Umum - Nasional, 3 Tips Redakan Perselisihan Rumah Tangga Secara Internal, masalah rumah tangga,cara redakan masalah rumah tangga,Tips Pernikahan,pernikahan awet

Reshuffle Kabinet, Jokowi Diperkirakan Hanya Ganti 3 Menteri

Nasional Selasa, 20 April 2021 | 22:06 WIB

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno memprediksi bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden...

Umum - Nasional, Reshuffle Kabinet, Jokowi Diperkirakan Hanya Ganti 3 Menteri, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Reshuffle Kabinet,Jokowi Reshuffle Kabinet,Jokowi Ganti Menteri,Jokowi Copot Menteri,Prediksi Reshuffle Kabinet

Ini Jalur Agar Pekerja Seni Ingin Dapat Vaksinasi COVID-19

Nasional Selasa, 20 April 2021 | 21:56 WIB

Pemerintah kini tengah mengadakan vaksinasi COVID-19 nasional untuk pekerja seni dan ekonomi kreatif.

Umum - Nasional, Ini Jalur Agar Pekerja Seni Ingin Dapat Vaksinasi COVID-19, Vaksinasi Covid-19,Vaksinasi Pekerja Seni,Vaksinasi Budayawan,Vaksinasi Pekerja Ekonomi Kreatif

Polisi Sudah Tahu Lama Konten Jozeph Paul Zhang Hina Islam, Kok Bisa?

Nasional Selasa, 20 April 2021 | 19:36 WIB

Kepolisian Indonesia sudah tahu konten Jozeph Paul Zhang hina Islam di YouTube. Tapi polisi baru bergerak menangkap Joze...

Umum - Nasional, Polisi Sudah Tahu Lama Konten Jozeph Paul Zhang Hina Islam, Kok Bisa?, Konten Jozeph Paul Zhang Hina Islam,Video Jozeph Paul Zhang,Jozeph Paul Zhang,siapa  Jozeph Paul Zhang,Jozeph Paul Zhang Diburu Polri,Jozeph Paul Zhang Diburu Interpol,akun youtube  Jozeph Paul Zhang,Jozeph Paul Zhang hina Islam

Satgas Covid-19 Sebut Stok Vaksin di Indonesia Menipis

Nasional Selasa, 20 April 2021 | 18:41 WIB

Pasokan vaksin Covid-19 di Indonesia disebut semakin menipis. Jumlah dosis vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan targ...

Umum - Nasional, Satgas Covid-19 Sebut Stok Vaksin di Indonesia Menipis, Stok Vaksin di Indonesia Menipis,Pasokan vaksin Covid-19 di Indonesia menipis,vaksin Covid-19 di Indonesia,Jumlah dosis vaksin,target vaksinasi pemerintah,produksi vaksin dari bahan baku,pengembangan vaksin di dalam negeri,mengejar target vaksinasi

Catat! Ini Materi Soal CPNS 2021 dan Kisi-Kisi PPPK 2021

Nasional Selasa, 20 April 2021 | 17:41 WIB

Bagi Anda yang berminat mengikuti seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021 sebaiknya mempersiapkan diri sejak sekarang dan belaj...

Umum - Nasional, Catat! Ini Materi Soal CPNS 2021 dan Kisi-Kisi PPPK 2021, Materi Soal CPNS 2021,Kisi-Kisi PPPK 2021,seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021,seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil,CPNS,Pendaftaran CPNS,Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),seleksi CPNS dan PPPK,Tahap seleksi CPNS dan PPPK,kisi-kisi soal CPNS dan

Mengenang Proklamasi Kemerdekaan di Bulan Ramadan

Nasional Selasa, 20 April 2021 | 15:23 WIB

Banyak peristiwa bersejarah terjadi selama Ramadan, termasuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Umum - Nasional, Mengenang Proklamasi Kemerdekaan di Bulan Ramadan, Proklamasi Kemerdekaan RI,Proklamasi RI Ramadan,Ramadan 2021,Sejarah Ramadan,Proklamasi Ramadan
dewanpers