web analytics
  

Revisi UU KPK Resmi Jadi UU No 19 Tahun 2019

Jumat, 18 Oktober 2019 08:56 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Revisi UU KPK Resmi Jadi UU No 19 Tahun 2019, Revisi UU KPK, capim bermasalah, capim baru KPK, KPK 2019-2023, situs KPK, aksi protes KPK, pelemahan KPK

Ilustrasi -- Petugas menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan ( OTT). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK, sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Sebelumnya hingga Kamis, 17 Oktober 2019 atau 30 hari sejak rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 yang mengesahkan revisi UU KPK, tidak ada pihak yang menyampaikan bahwa revisi tersebut sudah resmi diundangkan.

AYO BACA : ICW: Presiden Jokowi Jangan Gentar Terbitkan Perppu KPK

Padahal menurut Pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Seharusnya, UU KPK versi revisi pun otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Namun salinan UU No 19 tahun 2019 itu, menurut Widodo, masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.

"Salinan UU masih diotentifikasi oleh Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website," tambah Widodo.

AYO BACA : BEM SI Wilayah Jabar Tuntut Presiden Keluarkan Perppu UU KPK

KPK sebelumnya mengidentifikasi 26 hal yang berisiko melemahkan KPK dalam revisi UU KPK tersebut.

Poin pelemahan itu misalnya KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif yang akan mengurangi independensi KPK, pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara, sehingga ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

Selanjutnya bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggungjawab tertinggi dihapus; Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum sehingga akan beresiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan; Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada Pimpinan KPK, namun syarat menjadi pimpinan KPK lebih berat dibanding Dewan Pengawas.

Potensi pelemahan lain adalah kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Padahal standar larangan Etik, dan anti konflik Kepentingan untuk Dewan Pengawas lebih rendah dibanding Pimpinan dan Pegawai KPK.

OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK; kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi, yaitu pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi dan potensi pelemahan lainnya.

AYO BACA : UU KPK Berlaku, Pengamat: Jokowi Bisa Terbitkan Perppu Kapan Saja

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Gatot Ungkap Pernah Tolak Tawaran untuk Kudeta Demokrat

Nasional Minggu, 7 Maret 2021 | 14:19 WIB

Ajakan tersebut muncul sebelum Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ditetapkan sebagai ketua umum versi kongres luar bi...

Umum - Nasional, Gatot Ungkap Pernah Tolak Tawaran untuk Kudeta Demokrat, Gatot Nurmantyo,Moeldoko,Kudeta Partai Demokrat,Moeldoko Kudeta Partai Demokrat,Kisruh Kudeta Partai Demokrat,Partai Demokrat

Gara-gara Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Tunda Penerbangan

Nasional Minggu, 7 Maret 2021 | 13:23 WIB

Gara-gara Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Tunda Penerbangan

Umum - Nasional, Gara-gara Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Tunda Penerbangan, wings air,jendela darurat,Penumpang Pesawat

AHY Sebut Moeldoko Tak Cinta, tapi Ingin Miliki Demokrat

Nasional Minggu, 7 Maret 2021 | 12:14 WIB

AHY pun menyindir senior, kader, hingga mantan kader yang tiba-tiba mencintai Partai Demokrat dan mengusung Moeldoko seb...

Umum - Nasional, AHY Sebut Moeldoko Tak Cinta, tapi Ingin Miliki Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono,Partai Demokrat,Kudeta Partai Demokrat,Moeldoko Kudeta Partai Demokrat,Kisruh Kudeta Partai Demokrat

Mahfud MD: Pengurus Resmi Demokrat Saat Ini Adalah AHY. Belum Ada Lapo...

Nasional Minggu, 7 Maret 2021 | 04:01 WIB

Sementara terkait Kongres Luar Biasa PD Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, belum...

Umum - Nasional, Mahfud MD: Pengurus Resmi Demokrat Saat Ini Adalah AHY. Belum Ada Laporan Hasil  KLB, Mahfud MD,Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),Kongres Luar Biasa PD Deli Serdang,Moeldoko

Batik Air Bermasalah, Pesawat Masih di Tengah Landasan

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 22:03 WIB

Pesawat Batik Air PK-LUT Jambi-Jakarta hingga pukul 20.15 WIB, Sabtu (6/3/2021)

Umum - Nasional, Batik Air Bermasalah, Pesawat Masih di Tengah Landasan, Pesawat Batik Air,Batik Air,roda depan batik air bermasalah,batik air bermasalah

Ada Penumpang Tak Pakai Masker di Pesawat, Ini Klarifikasi Citilink

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 21:30 WIB

Maskapai Citilink memberikan klarifikasi terkait viralnya penumpang warga negara asing (WNA) yang tidak memakai masker d...

Umum - Nasional, Ada Penumpang Tak Pakai Masker di Pesawat, Ini Klarifikasi Citilink, Penumpang Citilink tanpa Masker,Pelanggaran Protokol Kesehatan,Klarifikasi,Citilink,warga negara asing (WNA),Twitter,Viral

Roda Tidak Masuk saat Mengudara, Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik...

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 19:06 WIB

Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik ke Jambi

Umum - Nasional, Roda Tidak Masuk saat Mengudara, Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik ke Jambi, Pesawat Batik Air,Batik Air,roda depan batik air bermasalah,batik air bermasalah,pesawat jakarta jambi,lion air grup

Viral Penumpang WNA Tanpa Masker di Dalam Pesawat Citilink

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 18:38 WIB

Viral di media sosial Twitter penumpang warga negara asing (WNA) maskapai Citilink tidak menggunakan masker di dalam pes...

Umum - Nasional, Viral Penumpang WNA Tanpa Masker di Dalam Pesawat Citilink, Penumpang Citilink tanpa Masker,Citilink,Pesawat Citilink,maskapai citilink,Media Sosial,Pelanggaran Protokol Kesehatan,COVID-19
dewanpers