web analytics
  

BEM SI Wilayah Jabar Tuntut Presiden Keluarkan Perppu UU KPK

Kamis, 17 Oktober 2019 19:10 WIB Nur Khansa Ranawati

Perwakilan mahasiswa Aliansi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat menggelar pernyataan sikap terkait upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia, di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju), Kamis (17/10/2019). Mereka di antaranya terdiri dari mahasiswa Unpad, ITB, UPI, dan Polban. (Nur Khansa Ranawati/Ayobandung.com)

COBLONG, AYOBANDUNG.COM--Perwakilan mahasiswa Aliansi BEM Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat menggelar pernyataan sikap terkait upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia, di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju), Kamis (17/10/2019). Mereka di antaranya terdiri dari mahasiswa Unpad, ITB, UPI, dan Polban.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan bergantian oleh BEM Unpad dan ITB tersebut, pihaknya secara umum menolak segala bentuk upaya pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu yang ditekankan adalah mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan Perppu UU KPK.

AYO BACA : Presiden Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK

"Kami juga meminta pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak negatif untuk mundur, dan penilihan dapat dilakukan melalui mekanisme yang transparan," ungkap Ketua BEM Unpad, Imam Syahid.

Pihaknya juga meminta KPK untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

AYO BACA : 10 Konsekuensi Jika Presiden Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK

Perwakilan BEM ITB, Alam mengatakan, salah satu tujuan dilakukannya penyataan aksi tersebut adalah guna mengingatkan masyarakat umum dan mendesak kembali Presiden RI untuk bergerak membatalkan UU KPK.

"Meskipun setelah 30 hari Jokowi tidak memberi pernyataan mengesahkan (UU KPK), tapi secara sistem otomatis akan langsumg berjalan. Ini jadi momentum untuk kami memberi highlight agar masyarakat dan presiden ingat terhadap tuntutan pembatalan RUU KPK," ungkapnya.

Terkait ketentuan keluarnya Perppu yang harus berdasar pada situasi mendesak, dirinya mengatakan pihaknya tetap menilai hal tersebut merupakan hak preogratif presiden. Namun, pihaknya sekaligus menunggu adanya kesungguhan presiden untuk menolak UU tersebut.

"Mendesak atau tidak ini menjadi hal preogratif presiden untuk menentukannya secara subjektif, yang kita tunggu adalah intensi beliau untuk menolak RUU," pungkasnya.

AYO BACA : Survei LSI: 76,3% Publik Setuju Presiden Keluarkan Perppu KPK

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers