web analytics
  

Presiden Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK

Selasa, 15 Oktober 2019 14:20 WIB Rizma Riyandi
Umum - Nasional, Presiden Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK, Revisi UU KPK, UU KPK, presiden jokowi, Gerindra, Tolak Revisi UU KPK

KPK

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.

"Perempuan Indonesia Antikorupsi dan juga jaringan organisasi yang ada di hampir di seluruh Indonesia kemarin telah mengirimkan surat kepada Presiden dan pesannya sudah sangat jelas sekali, Presiden terbitkan Perppu KPK, kami ingin ada terang di tengah kelam dan kembali terang itu datang," ucap perwakilan PIA Anita Wahid saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, lanjut Anita, surat kepada Presiden tersebut sebagai respons atas situasi yang terjadi saat ini seperti berbagi aksi demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia terkait dengan adanya upaya pelemahan KPK.

AYO BACA : Sidang Pendahuluan Uji Formil UU KPK Digelar MK

"Merespons situasi di mana kepentingan negara seperti tersandera oleh kepentingan oligarki yang mencoba untuk melawan upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan lahirnya revisi undang-undang KPK dan publik kemudian juga merespons dengan berbagai aksi demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia baik dilakukan oleh mahasiswa, akademisi," ucap putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ketika korupsi merajalela, perempuan adalah pihak pertama yang paling dirugikan.

"Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika perempuan dirugikan akibat korupsi dampaknya sangat banyak, yaitu adalah sekali lagi perempuan-perempuan, anak-anak mereka yang paling dirugikan dan kemudian anak-anak lainnya secara keseluruhan," ucap Anita.

AYO BACA : Wakil Ketua KPK Tanggapi Banyaknya 'Typo' dalam Revisi UU KPK

Selanjutnya, kata dia, ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses pendidikan, mengakses kesehatan, dan dan lain-lain.

"Segala macam itu adalah efek yang paling nyata dari dari korupsi dan ketika saat ini kita berada di dalam sebuah situasi di mana ada sebuah revisi undang-undang KPK yang justru melemahkan kinerja KPK ke depannya," tuturnya.

Pihaknya juga meminta agar Presiden kembali menegaskan komitmen yang sudah diucapkannya untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.

"Kami patut untuk menyatakan kekhawatiran kami dan juga menyatakan keinginan kami agar Bapak Presiden kembali menegaskan komitmen yang sudah pernah beliau ucapkan lima tahun yang lalu, yaitu untuk jadi garda terdepan memimpin gerakan pemberantasan korupsi," ujar Anita.

Oleh karena itu, kata dia, Presiden harus menunjukkan sikap yang nyata dengan segera mengeluarkan Perppu tentang KPK tersebut.

"Kami menyatakan dan juga meminta kepada Bapak Presiden untuk menunjukkan hal tersebut dalam sikap yang nyata, yaitu dalam bentuk mengeluarkan Perppu untuk menegasikan revisi Undang-undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR. Ini adalah salah satu hal yang akan kami lihat dan kami nilai sebagai bentuk nyata dari keberpihakan Presiden terhadap pemberantasan korupsi," ujar dia.

AYO BACA : Presiden Segera Dilantik, KPK Minta Tunda Penandatanganan RUU KPK

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

AHY Sebut Moeldoko Tak Cinta, tapi Ingin Miliki Demokrat

Nasional Minggu, 7 Maret 2021 | 12:14 WIB

AHY pun menyindir senior, kader, hingga mantan kader yang tiba-tiba mencintai Partai Demokrat dan mengusung Moeldoko seb...

Umum - Nasional, AHY Sebut Moeldoko Tak Cinta, tapi Ingin Miliki Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono,Partai Demokrat,Kudeta Partai Demokrat,Moeldoko Kudeta Partai Demokrat,Kisruh Kudeta Partai Demokrat

Mahfud MD: Pengurus Resmi Demokrat Saat Ini Adalah AHY. Belum Ada Lapo...

Nasional Minggu, 7 Maret 2021 | 04:01 WIB

Sementara terkait Kongres Luar Biasa PD Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, belum...

Umum - Nasional, Mahfud MD: Pengurus Resmi Demokrat Saat Ini Adalah AHY. Belum Ada Laporan Hasil  KLB, Mahfud MD,Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),Kongres Luar Biasa PD Deli Serdang,Moeldoko

Batik Air Bermasalah, Pesawat Masih di Tengah Landasan

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 22:03 WIB

Pesawat Batik Air PK-LUT Jambi-Jakarta hingga pukul 20.15 WIB, Sabtu (6/3/2021)

Umum - Nasional, Batik Air Bermasalah, Pesawat Masih di Tengah Landasan, Pesawat Batik Air,Batik Air,roda depan batik air bermasalah,batik air bermasalah

Ada Penumpang Tak Pakai Masker di Pesawat, Ini Klarifikasi Citilink

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 21:30 WIB

Maskapai Citilink memberikan klarifikasi terkait viralnya penumpang warga negara asing (WNA) yang tidak memakai masker d...

Umum - Nasional, Ada Penumpang Tak Pakai Masker di Pesawat, Ini Klarifikasi Citilink, Penumpang Citilink tanpa Masker,Pelanggaran Protokol Kesehatan,Klarifikasi,Citilink,warga negara asing (WNA),Twitter,Viral

Roda Tidak Masuk saat Mengudara, Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik...

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 19:06 WIB

Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik ke Jambi

Umum - Nasional, Roda Tidak Masuk saat Mengudara, Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik ke Jambi, Pesawat Batik Air,Batik Air,roda depan batik air bermasalah,batik air bermasalah,pesawat jakarta jambi,lion air grup

Viral Penumpang WNA Tanpa Masker di Dalam Pesawat Citilink

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 18:38 WIB

Viral di media sosial Twitter penumpang warga negara asing (WNA) maskapai Citilink tidak menggunakan masker di dalam pes...

Umum - Nasional, Viral Penumpang WNA Tanpa Masker di Dalam Pesawat Citilink, Penumpang Citilink tanpa Masker,Citilink,Pesawat Citilink,maskapai citilink,Media Sosial,Pelanggaran Protokol Kesehatan,COVID-19

Soal KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Konflik PKB Era SBY

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 14:29 WIB

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah tak memberikan legitimasi terhadap...

Umum - Nasional, Soal KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Konflik PKB Era SBY, moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,Moeldoko,Mahfud MD

5 Alasan Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 14:24 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan lima alasan anak putus sekolah selama pandemi. Kelima alasan ters...

Umum - Nasional, 5 Alasan Anak Putus Sekolah Selama Pandemi, Anak Putus Sekolah,alasan putus sekolah,putus sekolah,putus sekolah,Rawan Putus Sekolah

artikel terkait

dewanpers