web analytics
  

Presiden Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK

Selasa, 15 Oktober 2019 14:20 WIB Rizma Riyandi
Umum - Nasional, Presiden Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK, Revisi UU KPK, UU KPK, presiden jokowi, Gerindra, Tolak Revisi UU KPK

KPK

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.

"Perempuan Indonesia Antikorupsi dan juga jaringan organisasi yang ada di hampir di seluruh Indonesia kemarin telah mengirimkan surat kepada Presiden dan pesannya sudah sangat jelas sekali, Presiden terbitkan Perppu KPK, kami ingin ada terang di tengah kelam dan kembali terang itu datang," ucap perwakilan PIA Anita Wahid saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, lanjut Anita, surat kepada Presiden tersebut sebagai respons atas situasi yang terjadi saat ini seperti berbagi aksi demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia terkait dengan adanya upaya pelemahan KPK.

AYO BACA : Sidang Pendahuluan Uji Formil UU KPK Digelar MK

"Merespons situasi di mana kepentingan negara seperti tersandera oleh kepentingan oligarki yang mencoba untuk melawan upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan lahirnya revisi undang-undang KPK dan publik kemudian juga merespons dengan berbagai aksi demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia baik dilakukan oleh mahasiswa, akademisi," ucap putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa ketika korupsi merajalela, perempuan adalah pihak pertama yang paling dirugikan.

"Kemudian yang kedua adalah bahwa ketika perempuan dirugikan akibat korupsi dampaknya sangat banyak, yaitu adalah sekali lagi perempuan-perempuan, anak-anak mereka yang paling dirugikan dan kemudian anak-anak lainnya secara keseluruhan," ucap Anita.

AYO BACA : Wakil Ketua KPK Tanggapi Banyaknya 'Typo' dalam Revisi UU KPK

Selanjutnya, kata dia, ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses pendidikan, mengakses kesehatan, dan dan lain-lain.

"Segala macam itu adalah efek yang paling nyata dari dari korupsi dan ketika saat ini kita berada di dalam sebuah situasi di mana ada sebuah revisi undang-undang KPK yang justru melemahkan kinerja KPK ke depannya," tuturnya.

Pihaknya juga meminta agar Presiden kembali menegaskan komitmen yang sudah diucapkannya untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.

"Kami patut untuk menyatakan kekhawatiran kami dan juga menyatakan keinginan kami agar Bapak Presiden kembali menegaskan komitmen yang sudah pernah beliau ucapkan lima tahun yang lalu, yaitu untuk jadi garda terdepan memimpin gerakan pemberantasan korupsi," ujar Anita.

Oleh karena itu, kata dia, Presiden harus menunjukkan sikap yang nyata dengan segera mengeluarkan Perppu tentang KPK tersebut.

"Kami menyatakan dan juga meminta kepada Bapak Presiden untuk menunjukkan hal tersebut dalam sikap yang nyata, yaitu dalam bentuk mengeluarkan Perppu untuk menegasikan revisi Undang-undang KPK yang sudah disahkan oleh DPR. Ini adalah salah satu hal yang akan kami lihat dan kami nilai sebagai bentuk nyata dari keberpihakan Presiden terhadap pemberantasan korupsi," ujar dia.

AYO BACA : Presiden Segera Dilantik, KPK Minta Tunda Penandatanganan RUU KPK

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:50 WIB

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Umum - Nasional, Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir, BUMN Holding,nu

Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:47 WIB

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19 semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengonsumsi imunomodulator ya...

Umum - Nasional, Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal, obat herbal,obat herbal corona,Manfaat Obat Herbal,obat herbal covid-19,Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,obat-obatan herbal corona

Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:00 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja saat ini tengah bersiap untuk membuka Kartu Prakerja Semester II yaitu gelombang 18.

Umum - Nasional, Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!, Kartu Prakerja Gelombang 18,Kartu Prakerja,Kuota

Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 14:50 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau rumah sakit (RS) agar tidak menambah persediaan tabung oksigen...

Umum - Nasional, Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi, Oksigen,produksi oksigen,produksi oksigen dalam negeri,oksigen dalam negeri,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),Menkes Budi Gunadi Sadikin

Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sut...

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:45 WIB

Dia diperiksa KPK berkenaan dengan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020 di Bandung Barat, Jawa Bara...

Umum - Nasional, Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sutisna, Gitaris,The Changcuters,kpk,kasus bansos, Aa Umbara Sutisna,Arlanda Ghazali Langitan

Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:30 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, apabila pemerintah pusat tak memberi libur panjang, tak akan ada lonjakan kasu...

Umum - Nasional, Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19, lonjakan covid-19,Puncak Lonjakan Covid-19,Lonjakan Covid-19 Pasca Lebaran,Biang Kerok Lonjakan Covid-19,Penambahan harian kasus Covid-19,penambahan kasus Covid-19,Penanganan Covid-19

Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:23 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencan...

Umum - Nasional, Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara,Korupsi Aa Umbara,kpk,Kasus Korupsi Aa Umbara,Kabupaten Bandung Barat

Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Saat Pandemi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:15 WIB

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menerbitkan Sur...

Umum - Nasional, Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Saat Pandemi , pelaksanaan kurban,hewan kurban,Kementerian Pertanian (Kementan) RI,Iduladha,Iduladha 2021

artikel terkait

dewanpers