web analytics
  

KPK Periksa Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto

Selasa, 15 Oktober 2019 11:13 WIB M. Naufal Hafizh
Umum - Nasional, KPK Periksa Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto, KPK, Sekjen, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM – KPK memeriksa Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Nilanto Perbowo pada Selasa (15/10/2019) dalam penyidikan kasus suap terkait dengan kuota impor ikan tahun 2019.

Nilanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa (MMU).

AYO BACA : Susi: Mohon Maaf, Saya Hanya Manusia Biasa

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo sebagai saksi untuk tersangka MMU terkait tindak pidana korupsi suap kuota impor ikan tahun 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Selain Nilanto, KPK memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Mujib, yakni pemilik PT Bahari Sejahtera Ang Benny Shawpindo dan Direktur PT YFIN Sejahtera Juniosco Cuaca.

AYO BACA : KPK Tetapkan Dirut Perum Perikanan Indonesia Sebagai Tersangka

Diketahui, KPK pada Selasa (24/9/2019) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda (RSU) sebagai penerima dan Mujib Mustofa sebagai pemberi.

Dalam kasus itu, KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp1.300 untuk setiap kilogram Frozen Pacific Mackarel yang diimpor ke Indonesia.

KPK menduga Risyanto menerima 30 ribu dolar AS terkait pengurusan kuota impor ikan tersebut.

Sebagai pemberi, Mujib disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai penerima, Risyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

AYO BACA : Menteri Susi: Ada Indikasi Pembangunan Kapal Ikan Ilegal oleh Asing

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers