web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Baru Dilantik, Anggota DPRD Cimahi 2 Kali Pelesir

Kamis, 10 Oktober 2019 21:04 WIB Tri Junari

Pengamat politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha. (Tri Junari/Ayobandung.com)

CIMAHI TENGAH, AYOBANDUNG.COM--Agenda kunjungan kerja anggota DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024 yang baru dilantik pada Senin (26/8/2019) ke Jawa Tengah mendapat kritikan tajam pengamat politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha.

Arlan menilai, data menunjukan ada beberapa rancangan peraturan daerah yang hingga kini tertunda,  kemudian juga hal lain yang berkaitan dengan pengawasan infrastruktur tahun 2019.

"Kunker itu penting ketika di daerah yang dikunjungi memiliki persoalan sama dengan di Kota Cimahi. Ada baiknya dewan baru ini melakukan inventarisir masalah terlebih dahulu," ujar Arlan saat ditemui di Unjani Cimahi, Jalan Terusan Sudirman, Kamis (10/10/2019).

AYO BACA : Resmi Dilantik, Ini Nama 45 Anggota DPRD Kota Cimahi 2019-2024

Menurut dia, anggota DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024 masih didominasi wajah lama. Hanya ada sekitar 12 orang pendatang baru yang menjadi wakil rakyat di Kota Cimahi.

Hal ini seharusnya menjadi komposisi yang kuat untuk melanjutkan program DPRD yang selama ini menjadi pekerjaan rumah mereka di periode sebelumnya.

"Seharusnya Anggota DPRD lama bisa menjadi contoh bagi anggota baru. Mereka sudah paham ritme pekerjaan sebagai legislator. Alangkah lebih bijaknya jika kolaborasi itu berbicara seputar pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan oleh periode sebelumnya," kata dia.

AYO BACA : Pelantikan Anggota DPRD Cimahi Dijaga 600 Personel Polisi

Ketika sudah mendalami permasalah dan menyelesaikan pekerjaan, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tertunda dan fungsi pemerintahan lainnya, baru para wakil rakyat berpikir seputar Kunker.

"Kunker itu penting ketika banyak persoalan di Kota Cimahi. Ini belum tentu Kunker-nya sesuai permasalahan di Cimahi. Ini Semacam gak jelas kunker-nya," ujarnya.

Menurutnya, studi banding keluar daerah dengan agenda dasar fungsi dan pelayanan DPRD seperti teknis komisi, tata tertib, kode etik dan standar pelayanan minimal terkesan mengada-ada.

"Yang dikhawatirkan terbentuk stigma masyarakat bahwa menjadi dewan itu supaya bisa pelesiran, itu preseden buruk bagi wibawa DPRD itu sendiri," jelasnya.

Arlan menambahkan, jauh lebih penting dari itu bahwa masyarakat menunggu fungsi pengawasan DPRD pada pada program prioritas eksekutif dibawah pemerintahan Walikota Ajay M Priatna dan Wakilnya Ngatiyana.

"Sebentar lagi eksekutif ulang tahun ke-2, sejauh mana implementasi 21 program yang digagas pemerintahan hari ini dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, apakah perlu perombakan atau memperkuat. Kan itu intinya," tandas Arlan.

AYO BACA : Gagal di Pilwakot, Achmad Zulkarnain Jadi Ketua DPRD Cimahi

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers