web analytics
  

Jubir KPK: Setengah Peraturan Internal akan Berubah

Rabu, 9 Oktober 2019 23:46 WIB Dadi Haryadi
Umum - Nasional, Jubir KPK: Setengah Peraturan Internal akan Berubah, KPK, UU KPK, Revisi UU KPK, Peraturan Internal akan Berubah,Juru Bicara KPK Febri Diansyah,

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebut lebih dari setengah peraturan internal lembaganya akan berubah dengan adanya revisi Undang-Undang KPK.

"Identifikasi awal yang kami lakukan itu lebih dari setengah peraturan internal KPK akan berubah dengan adanya revisi undang-undang KPK ini, begitu nanti diundangkan dan berlaku," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Sebelumnya, KPK telah mengidentifikasi 26 persoalan dalam revisi Undang-Undang KPK yang nantinya berisiko melemahkan kerja lembaga antirasuah tersebut.

"Ini tentu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan cepat dan bukanlah pekerjaan yang gampang, meskipun kami tidak bisa menghindari beberapa risiko kerusakan atau kelemahan yang terjadi di KPK akibat dari RUU itu. Dari identifikasi kami sejauh ini kan ada 26 setidaknya kalau dirinci lagi mungkin bisa jauh lebih banyak," ungkap Febri.

AYO BACA : 10 Konsekuensi Jika Presiden Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa proses perubahan internal itu nantinya berjalan secara bertahap.

"Mungkin nanti prosesnya kan masih berjalan secara bertahap. Ada aspek regulasi yang harus kami lihat, ada aspek sumber daya manusia kemudian juga ada sisi-sisi implementasi ke penindakan yang juga harus segera kami sesuaikan," kata Febri.

Febri juga menyinggung soal kewenangan penyadapan yang dipangkas terkait revisi UU KPK tersebut.

"Kewenangan penyadapan yang dipangkas, misalnya, atau adanya risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK yang melakukan penyadapan itu juga harus betul-betul kami hitung jangan sampai pegawai KPK yang menjalankan tugasnya justru terancam pidana karena aturan undang-undang yang tidak jelas," ujar Febri.

AYO BACA : Survei LSI: 76,3% Publik Setuju Presiden Keluarkan Perppu KPK

Adapun 26 persoalan yang diidentifikasi KPK soal revisi UU KPK tersebut, yakni pelemahan independensi KPK, bagian yang mengatur bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus, dewan pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK, kewenangan dewan pengawas masuk pada teknis penanganan perkara.

Selanjutnya standar larangan etik dan anti konflik kepentingan untuk dewan pengawas lebih rendah dibanding pimpinan dan pegawai KPK, dewan pengawas untuk pertama kali dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat yang sudah berpengalaman minimal 15 tahun, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut Umum sehingga akan berisiko pada tindakan-tindakan pro justicia dalam pelaksanaan tugas penindakan.

Kemudian, salah satu pimpinan KPK pasca-UU ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun, pemangkasan kewenangan penyelidikan, pemangkasan kewenangan penyadapan, operasi tangkap tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain yang ada di UU KPK, terdapat pasal yang berisiko disalahartikan seolah-olah KPK tidak boleh melakukan OTT seperti saat ini lagi.

Berikutnya, ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas di UU KPK, ada risiko penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri karena Pasal 38 ayat (2) UU KPK dihapus, berkurangnya kewenangan penuntutan, dalam pelaksanaan penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait tetapi tidak jelas siapa pihak terkait yang dimaksud.

Selanjutnya, pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN, terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PPPK (pegawai kontrak) dan terdapat resiko dalam waktu dua tahun bagi penyelidik dan penyidik KPK yang selama ini menjadi pegawai tetap kemudian harus menjadi ASN tanpa kepastian mekanisme peralihan ke ASN.

Kemudian, jangka waktu SP3 selama dua tahun akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara, diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan secara khusus tentang tidak berlakunya ketentuan tentang prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara.

Berikutnya, terdapat pertentangan sejumlah norma, hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik, KPK hanya berkedudukan di ibu kota negara, tidak ada penguatan dari aspek pencegahan, dan kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi.

AYO BACA : Politisi PDI-P Anggap KPK Kerja Ala Sirkus

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Mahfud MD: Pengurus Resmi Demokrat Saat Ini Adalah AHY. Belum Ada Lapo...

Nasional Minggu, 7 Maret 2021 | 04:01 WIB

Sementara terkait Kongres Luar Biasa PD Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, belum...

Umum - Nasional, Mahfud MD: Pengurus Resmi Demokrat Saat Ini Adalah AHY. Belum Ada Laporan Hasil  KLB, Mahfud MD,Partai Demokrat,Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),Kongres Luar Biasa PD Deli Serdang,Moeldoko

Batik Air Bermasalah, Pesawat Masih di Tengah Landasan

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 22:03 WIB

Pesawat Batik Air PK-LUT Jambi-Jakarta hingga pukul 20.15 WIB, Sabtu (6/3/2021)

Umum - Nasional, Batik Air Bermasalah, Pesawat Masih di Tengah Landasan, Pesawat Batik Air,Batik Air,roda depan batik air bermasalah,batik air bermasalah

Ada Penumpang Tak Pakai Masker di Pesawat, Ini Klarifikasi Citilink

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 21:30 WIB

Maskapai Citilink memberikan klarifikasi terkait viralnya penumpang warga negara asing (WNA) yang tidak memakai masker d...

Umum - Nasional, Ada Penumpang Tak Pakai Masker di Pesawat, Ini Klarifikasi Citilink, Penumpang Citilink tanpa Masker,Pelanggaran Protokol Kesehatan,Klarifikasi,Citilink,warga negara asing (WNA),Twitter,Viral

Roda Tidak Masuk saat Mengudara, Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik...

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 19:06 WIB

Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik ke Jambi

Umum - Nasional, Roda Tidak Masuk saat Mengudara, Batik Air Tujuan Jakarta Putar Balik ke Jambi, Pesawat Batik Air,Batik Air,roda depan batik air bermasalah,batik air bermasalah,pesawat jakarta jambi,lion air grup

Viral Penumpang WNA Tanpa Masker di Dalam Pesawat Citilink

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 18:38 WIB

Viral di media sosial Twitter penumpang warga negara asing (WNA) maskapai Citilink tidak menggunakan masker di dalam pes...

Umum - Nasional, Viral Penumpang WNA Tanpa Masker di Dalam Pesawat Citilink, Penumpang Citilink tanpa Masker,Citilink,Pesawat Citilink,maskapai citilink,Media Sosial,Pelanggaran Protokol Kesehatan,COVID-19

Soal KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Konflik PKB Era SBY

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 14:29 WIB

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah tak memberikan legitimasi terhadap...

Umum - Nasional, Soal KLB Demokrat, Mahfud Ungkit Konflik PKB Era SBY, moeldoko kudeta demokrat,Kisruh Kudeta Demokrat,Moeldoko,Mahfud MD

5 Alasan Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 14:24 WIB

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan lima alasan anak putus sekolah selama pandemi. Kelima alasan ters...

Umum - Nasional, 5 Alasan Anak Putus Sekolah Selama Pandemi, Anak Putus Sekolah,alasan putus sekolah,putus sekolah,putus sekolah,Rawan Putus Sekolah

Tahun Ini, Bulog Dapat Tugas Impor Beras 1 Juta Ton

Nasional Sabtu, 6 Maret 2021 | 12:55 WIB

Perum Bulog ditugaskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Impor tersebut diklaim akan digu...

Umum - Nasional, Tahun Ini, Bulog Dapat Tugas Impor Beras 1 Juta Ton, Perum BULOG,ekspor beras,Beras,produksi beras

artikel terkait

dewanpers