web analytics
  

Presiden Diminta Konsisten Soal UU KPK

Senin, 7 Oktober 2019 15:50 WIB Rizma Riyandi
Umum - Nasional, Presiden Diminta Konsisten Soal UU KPK, Revisi UU KPK, UU KPK, presiden jokowi, Gerindra, Tolak Revisi UU KPK, pdip, uu kpk, perppu kpk

Presiden Jokowi (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Jawa Tengah, Prof Dr Muhammad Fauzan berharap Presiden Joko Widodo konsisten dalam menerapkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru disahkan oleh DPR.

"Sebab, Presiden Jokowi sebelum muncul desakan massa, pernah menyatakan UU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi," kata Fauzan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, sebelum Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Supres), dalam satu konferensi pers yang bersangkutan dengan gagah dan meyakinkan menyatakan kesetujuannya terhadap beberapa materi dalam RUU KPK, antara lain misalnya mengenai keberadaan Dewan Pengawas.

"Ini memang perlu karena semua lembaga-lembaga negara, presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balances saling mengawasi, hal ini dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.

AYO BACA : Tjahjo Kumolo: Belum Ada Arahan dari Presiden Soal Perppu KPK

Fauzan melanjutkan, terhadap keberadaan SP3 juga perlu karena penegakan hukum harus menjamin prinsip-prinsip HAM dan kepastian hukum dengan batas waktu dua tahun. Kemudian juga yang terkait dengan status pegawai KPK dan lainnya.

"Pada saat menyampaikan poin-poin yang disetujui atau yang tidak disetujui atas RUU KPK, saya berpikir inilah sikap tegas presiden pilihan rakyat, yang dalam terminologi jawa dikenal dengan sabdo pandito ratu tan keno wola wali. Artinya perkataan raja atau penguasa menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi dan dilarang mencla-mencle kalau ingin dihormati," jelas Fauzan.

Namun demikian, penilaian Presiden Jokowi lantas berbalik 180 derajat ketika tanggal 26 September 2019 Presiden mengundang beberapa tokoh untuk mendiskusikan kondisi bangsa terkini, terutama terkait dengan maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah yang menolak beberapa RUU termasuk UU KPK yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara presiden dengan DPR.

"(Pertemuan dengan para tokoh) berakhir dengan adanya tiga opsi pilihan terkait dengan UU KPK, yang konon tinggal menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni melalui legislative review, judicial review dan mengeluarkan Perppu. Dan presiden memberikan keterangan akan mempertimbangkan dan mengkalkulasi kemungkinan diterbitkannya Perppu," papar Fauzan.

AYO BACA : Fraksi PPP Sebut Penerbitan Perppu KPK Bukan Ditentukan Survei

Di sisi lain dia berpandangan, adanya ketidaksetujuan atas materi muatan UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sesuai tradisi ketatanegaraan pascaamendemen, yakni melalui mekanisme judicial review.

Menurut dia, hal itu perlu terus dikembangkan karena merupakan salah satu bentuk penghormatan atas kesepakatan kelembagaan yang telah dilakukan antara presiden dengan DPR dalam pembentukan UU.

Oleh karena itu, Fauzan mengharapkan kepada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU KPK yang telah disahkan agar menempuh judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu untuk mendidik masyarakat agar menempuh jalur hukum yang konstitusional.

"Alangkah tidak atau kurang elok sebuah kesepakatan bersama dengan mudah dianulir sendiri oleh salah satu pihak dalam hal ini presiden, dengan cara mengeluarkan Perppu," kata Fauzan.

Dia menambahkan, presiden memiliki hak untuk mengeluarkan Perppu atau tidak.

"Itu adalah kewenangan presiden dan konstitusional. Tetapi saya hanya ingin presiden konsisten dengan yang telah disampaikan pada konpres yang pertama," kata guru besar Unsoed ke-57 itu.

AYO BACA : PDIP: Pembatalan UU KPK Harus Lewat Judicial Review

Editor: Rizma Riyandi

terbaru

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:50 WIB

Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir

Umum - Nasional, Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, Yang Menolak Antek Rentenir, BUMN Holding,nu

Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:47 WIB

Di tengah meningkatnya kasus Covid-19 semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengonsumsi imunomodulator ya...

Umum - Nasional, Corona Ugal-ugalan, Masyarakat Diimbau Perbanyak Konsumsi Obat Herbal, obat herbal,obat herbal corona,Manfaat Obat Herbal,obat herbal covid-19,Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia,obat-obatan herbal corona

Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 15:00 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja saat ini tengah bersiap untuk membuka Kartu Prakerja Semester II yaitu gelombang 18.

Umum - Nasional, Berapa Kuota Kartu Prakerja Gelombang 18? Cek Pengumumannya Disini!, Kartu Prakerja Gelombang 18,Kartu Prakerja,Kuota

Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 14:50 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau rumah sakit (RS) agar tidak menambah persediaan tabung oksigen...

Umum - Nasional, Jangan Panik, Pemerintah Jamin Produksi Oksigen Mencukupi, Oksigen,produksi oksigen,produksi oksigen dalam negeri,oksigen dalam negeri,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),Menkes Budi Gunadi Sadikin

Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sut...

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:45 WIB

Dia diperiksa KPK berkenaan dengan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020 di Bandung Barat, Jawa Bara...

Umum - Nasional, Gitaris The Changcuters Dipanggil KPK, Soal Kasus Bansos Aa Umbara Sutisna, Gitaris,The Changcuters,kpk,kasus bansos, Aa Umbara Sutisna,Arlanda Ghazali Langitan

Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 13:30 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, apabila pemerintah pusat tak memberi libur panjang, tak akan ada lonjakan kasu...

Umum - Nasional, Gubernur Jabar Sebut Libur Panjang Biang Kerok Lonjakan Covid-19, lonjakan covid-19,Puncak Lonjakan Covid-19,Lonjakan Covid-19 Pasca Lebaran,Biang Kerok Lonjakan Covid-19,Penambahan harian kasus Covid-19,penambahan kasus Covid-19,Penanganan Covid-19

Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:23 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencan...

Umum - Nasional, Dalami Aliran Uang Aa Umbara, KPK Periksa 12 Saksi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara,Korupsi Aa Umbara,kpk,Kasus Korupsi Aa Umbara,Kabupaten Bandung Barat

Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Saat Pandemi

Nasional Jumat, 25 Juni 2021 | 12:15 WIB

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menerbitkan Sur...

Umum - Nasional, Kementan Terbitkan SE Pelaksanaan Kurban Saat Pandemi , pelaksanaan kurban,hewan kurban,Kementerian Pertanian (Kementan) RI,Iduladha,Iduladha 2021

artikel terkait

dewanpers