web analytics
  

PDIP: Pembatalan UU KPK Harus Lewat Judicial Review

Senin, 7 Oktober 2019 15:20 WIB Rizma Riyandi
Umum - Nasional, PDIP: Pembatalan UU KPK Harus Lewat Judicial Review, Revisi UU KPK, UU KPK, presiden jokowi, Gerindra, Tolak Revisi UU KPK, pdip, uu kpk, perppu kpk

KPK

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyampaikan, pembatalan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melalui peninjauan kembali atau judicial review, bukan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Kalau UU sudah diketok, ya constitutional law lah, tidak ada cara lain ya judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” kata Bambang ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

AYO BACA : Gerindra Minta Presiden Diskusi dengan DPR Soal Perppu KPK

Terkait wacana penerbitan Perppu, Bambang menyampaikan bahwa langkah itu dapat diambil jika memenuhi dua syarat ketentuan yang terjadi. Pertama yaitu kondisi yang genting, selanjutnya adanya kekosongan hukum.

“Situasi genting itu setiap orang pasti merasakan. Nah, kalau kekosongan hukum, kan tidak terjadi saat ini. Jadi, ya judicial review itu yang memenuhi hukum konstitusi,” papar Bambang.

AYO BACA : Tjahjo Kumolo: Belum Ada Arahan dari Presiden Soal Perppu KPK

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dari hasil surveinya sebanyak 76,3% publik mendukung Presiden menerbitkan Perpu KPK.

Hasil survei itu menyebutkan, publik menginginkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) KPK guna membatalkan undang-undang hasil revisi atau untuk merevisi pasal-pasal yang dianggap akan melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Dari responden yang sama, LSI juga mendapat data sebanyak 70,9% publik percaya bahwa Undang-undang KPK hasil revisi merupakan tindakan pelemahan.

Kemudian publik yang meyakini undang-undang tersebut merupakan bentuk dari penguatan hanya berjumlah 18% saja, 11,1 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

AYO BACA : Fraksi PPP Sebut Penerbitan Perppu KPK Bukan Ditentukan Survei

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers