web analytics
  
Banner Kemerdekaan

PKS: Presiden Jangan Dilema Sikapi UU KPK

Jumat, 4 Oktober 2019 14:15 WIB

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil. (republika)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Anggota DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya tidak perlu dilema menyikapi tindaklanjut atas UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Nasir menyoroti sikap Presiden yang terkesan dilema usai bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat.  

"Soal pengawasan, penyadapan, pembahasan itu DPR. Kritikan dari tokoh masyarakat dan kini kemudian Presiden mengalami dilema.  Karena itu saya sarankan Presiden keluar dari dilema itu," ujar Nasir kepada wartawan saat mengisi diskusi bertajuk "Sikap Pemerintah terhadap UU KPK" hasil revisi di Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10).

AYO BACA : Wapres Sebut MK Jadi Jalan Terbaik Polemik UU KPK

Dia menegaskan, Presiden harus memiliki satu pandangan terkait arah pemberantasan korupsi di Indondesia. Sementara itu, jika membaca UU KPK sebelum direvisi, KPK dalam praktiknya melakukan teknis yang pelik.  

Utamanya, soal operasi tangkap tangan (OTT). Ia menilai KPK hanya menangkap kasus-kasus kecil, bukan kepada korupsi besar. Sehingga, pemerintah memandang fungsi pencegahan KPK menjadi gagal.  ''Revisi UU KPK ingin mengarah ke situ," ujarnya.  

AYO BACA : KPK Akan Pantau Harta Anggota DPR Setiap Tahun

Kendati begitu bicara soal Dewan Pengawas, PKS memang tidak sependapat. Dewan Pengawas ini tidak sejalan dengan semangat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kita masih punya waktu memikirkan bagaimana nasib UU KPK setelah revisi, kita masih punya waktu untuk memikirkan bagaimana desakan masyarakat terhadap revisi itu dan kita masih punya waktu untuk memikirkan nasib kelembagaan KPK ke depan apakah hanya terus akan melakukan OTT?, " paparnya.

Nasir mengingatkan jika ada pihak tidak sependapat dengan UU KPK hasil revisi, maka dipersilakan mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan anggota Komisi III DPR periode 2014-2019 yang kembali duduk di parlemen ini mengungkapkan jika proses revisi UU KPK tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Dalam prosesnya, saat KPK menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, sudah dicatat persoalan yang dialami lembaga antirasuah itu.

"Fraksi-fraksi setujui revisi itu. Pencegahan belum maksimal, anggaran masih lebih kecil jika dibandingkan penindakan. SP3 dan pengawasan itu bagian dari pencegahan. Kedua instrumen ini jika dilanjutkan secara baik akan membuat KPK ikut lebih Hati-hati," tambahnya.

AYO BACA : Mensesneg: Banyak 'Typo' dalam Revisi UU KPK

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel lainnya

dewanpers