web analytics
  

Aher Kembali Dipanggil KPK Setelah Sempat Berhalangan Hadir

Jumat, 4 Oktober 2019 13:27 WIB Fira Nursyabani
Umum - Regional, Aher Kembali Dipanggil KPK Setelah Sempat Berhalangan Hadir, kasus suap Meikarta, Aher, suap meikarta, ahmad heryawan, KPK, iwa karniwa, sekda jabar nonaktif

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melambaikan tangan dari dalam mobil seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2019). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Pemeriksaan Aher kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pada Jumat (20/9/2019) karena sedang berada di luar negeri. Aher diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK).

AYO BACA : Dua Saksi untuk Iwa Karniwa Kembali Dipanggil KPK

"Penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Sebelumnya, Aher juga telah diperiksa pada Selasa (27/8/2019). Saat itu, Aher mengaku dikonfirmasi soal rekomendasi izin pembangunan proyek Meikarta di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

AYO BACA : Pengacara Iwa Bantah Kliennya Pegang Kebijakan RDTR Meikarta

"Ditanya tentang BKPRD, ditanya fungsinya saya katakan fungsinya adalah memberi rekomendasi atas izin atau non izin sebelum izin tersebut diproses lebih lanjut lebih lanjut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," ucap Aher usai diperiksa.

Untuk diketahui, tersangka Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.

Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.

Selain Iwa, KPK pada Senin (29/7/2019) juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara kasus Meikarta tersebut.

Untuk tersangka Iwa, KPK telah menahan yang bersangkutan pada Jumat (30/8/2019). Sementara tersangka Bartholomeus belum dilakukan penahanan.

AYO BACA : Kuasa Hukum: Sekda Jabar Tidak Terlibat Proyek Meikarta

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers