web analytics
  

BEM Bandung Raya Kecam Aliansi BEM Jabar Tolak Perppu KPK

Jumat, 4 Oktober 2019 12:32 WIB Nur Khansa Ranawati
Umum - Regional, BEM Bandung Raya Kecam Aliansi BEM Jabar Tolak Perppu KPK, Aliansi BEM Jabar, BEM Bandung Raya, Perppu KPK, Revisi UU KPK, UPI, Unisba, demo mahasiswa di DPRD Jabar

Perwakilan Aliansi BEM Jawa Barat menggelar konferensi pers di Teras Sunda Cibiru, Jln. AH.Nasution, Kota Bandung, Senin (30/9/2019). Dalam kesempatan tersebut, pihak aliansi menilai Presiden RI belum perlu menerbitkan Perppu KPK. (Faqih Rohman/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Perwakilan BEM se-Bandung Raya, Sulton Arif Mauludi mengatakan pernyataan sikap yang dikeluarkan BEM Jawa Barat terkait penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK tidak mewakili suara para mahasiswa di universitas-universitas di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung.

Diayang juga merupakan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) tersebut turut mempertanyakan kemunculan aliansi tersebut yang dinilai tidak representatif terhadap gerakan mahasiswa yang selama ini telah ada.

"Itu sama sekali tidak mewakili universitas-universitas yang ada di Jabar, khususnya Kota Bandung. Mereka tidak pakai jas almamater kampus terkait, mungkin ada oknum yang memanfaatkan gerakan ini sehingga menimbulkan polemik baru di kalangan masyarakat dan mahasiswa," ungkapnya ketika dihubungi Ayobandung.com, Kamis (3/10/2019) malam.

Sikap yang dikeluarkan aliansi tersebut, menurutnya, tidak sejalan dengan sikap yang selama dua minggu belakangan ini disuarakan oleh para mahasiswa. Sikap itu yakni mendesak Perppu KPK untuk segera diterbitkan guna mencegah potensi pelemahan peran KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Saya juga sempat kaget ada yang mengatasnamakan Aliansi BEM se-Jabar, narasi yang mereka bangun dalam konferensi pers tersebut, yaitu menolak Perppu (KPK) yang akan dikeluarkan presiden, kan kontradiktif," jelasnya.

Untuk itu, Sulton yang mewakili Aliansi BEM se-Bandung Raya mengatakan mengecam keras konferensi pers yang diselenggarakan Aliansi BEM Jabar tersebut. Pihaknya juga mempertanyakan asal-usul aliansi yang dianggap terbentuk tanpa sepengetahuan pihak-pihak kampus yang terlibat.

"Kami Aliansi BEM se-Bandung Raya mengecam keras terkait konferensi pers yang mengatasnamakan BEM se-Jawa Barat tersebut. Itu dipertanyakan dari mana asal usulnya, apakah ada konsolidasi terlebih dahulu atau seperti apa. Koordinator dan inisiasi dari mana, kami belum mengetahui," jelasnya.

AYO BACA : Guru Besar FH Unpad: Jangan Jerumuskan Presiden dengan Terbitkan Perppu KPK

"Di sana ada keterwakilan dari pihak kampus-kampus tertentu, di mana kampus-kampus tersebut termasuk pihak Pers Mahasiswa-nya pun tidak mengetahui ada konpers yang mengatasnamakan Aliansi BEM Jawa Barat," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang turut serta dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Bandung,  Alaudin Adzadsyah menilai sikap tersebut tidak mewakili opini yang beredar di kalangan masyarakat terutama mahasiswa.

"Karena keinginan masyarakat adalah UU KPK ini segera diganti dengan Perppu, karena UU KPK jelas berpotensi melemahkan KPK. Saya kira Aliansi BEM Jabar tidak mewakili kepentingan rakyat," ungkapnya pada Ayobandung.com melalui pesan singkat.

Seperti diketahui, pada Senin (30/9/2019), kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi BEM Jawa Barat menggelar konferensi pers di Teras Sunda Cibiru, Jln. AH.Nasution, Kota Bandung.

Pada kesempatan tersebut, aliansi itu menyatakan sikapnya terkait desakkan penerbitan Perppu KPK yang belakangan ramai disuarakan mahasiswa dalam gelombang aksi di sejumlah daerah.

Kelompok mahasiswa tersebut secara umum menolak penerbitan Perppu KPK. Mereka menilai, Indonesia belum berada dalam situasi kekosongan hukum yang mendesak sehingga presiden dianggap belum perlu mengeluarkan peraturan tersebut.

AYO BACA : BEM Jawa Barat: Belum Saatnya Pemerintah Terbitkan Perppu UU KPK

"Kami menolak Perppu yang diterbitkan oleh Presiden, karena peraturan tersebut dikeluarkan jika ada yang penting atau menjadi prioritas," ungkap Ketua Aliansi BEM Jabar, Dede Robi Nuralam.

"Jika putusan revisi UU KPK dibatalkan, dan ada penolakan. Sebaiknya menempuh jalur hukum. Kami juga menolak intervensi gerakan yang tidak sesuai fokus aksi kemahasiswaan,” lanjutnya sebagaimana yang telah dimuat dalam berita "BEM Jawa Barat: Belum Saatnya Pemerintah Terbitkan Perppu UU KPK" yang dimuat Ayobandung.com, Senin (30/9/2019).

Kapan Perppu Dapat Dikeluarkan?

Aturan untuk pemerintah mengeluarkan perppu disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Ukuran objektif kegentingan yang dimaksud, diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Dalam Putusan MK tersebut, disebutkan ada tiga syarat yang dapat melabeli suatu keadaan sebagai “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan perppu, yakni :  (1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebutkan, saat ini Presiden RI, Joko Widodo sudah dapat mengeluarkan Perppu KPK apabila menilai situasi telah genting. "Opsi kalau memang terpaksa presiden membuat Perppu. Tentunya berdasarkan kegentingan situasi," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis,  (26/9/2019) sebagaimana dikutip Republika.co.id.

"Kalau memang terpaksa pilihannya Perppu ya bisa saja, kalau menurut pandangan presiden dalam situasi seperti sekarang ini genting, ya keluarkan Perppu," lanjutnya.

AYO BACA : HMI Jabar Desak Pemerintah Segera Keluarkan Perppu KPK

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Pesantren Bahrul Ulum Tasikmalaya, Kombinasikan Sistem Salafiah dan Kh...

Regional Rabu, 14 April 2021 | 19:44 WIB

Pondok pesantren Bahrul Ulum yang berada di Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, berdiri tahun 1920...

Umum - Regional, Pesantren Bahrul Ulum Tasikmalaya, Kombinasikan Sistem Salafiah dan Kholafiyah, Pesantren Bahrul Ulum Tasikmalaya,Pesantren di Tasikmalaya,Profil Pesantren

Polda Jabar Siapkan 120 Titik Penyekatan Kendaraan Mudik

Regional Rabu, 14 April 2021 | 19:10 WIB

Dari jumlah itu, 11 titik di antaranya berbatasan dengan provinsi DKI dan Jateng. 

Umum - Regional, Polda Jabar Siapkan 120 Titik Penyekatan Kendaraan Mudik, titik penyekatan mudik Jabar,titik penyekatan Jabar,titik penyekatan,Larangan Mudik Lebaran 2021,Polda Jabar

Warung 'Nyemen' di Tasikmalaya Kena Razia, Pembeli Langsung Kabur

Regional Rabu, 14 April 2021 | 18:34 WIB

Beberapa warung nyemen yang kedapatan buka di antaranya di daerah Cilembang dan Jalan KH. Zenal Muztofa Kota Tasikmalaya...

Umum - Regional, Warung 'Nyemen' di Tasikmalaya Kena Razia, Pembeli Langsung Kabur, nyemen,warung nyemen,warung buka bulan puasa,warung nyemen Tasikmalaya

Safari Ramadan Wagub Jabar, Jalin Silaturahmi dan Hubungan Emosional d...

Regional Rabu, 14 April 2021 | 18:17 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum melakukan safari Ramadan di Kota Tasikmalaya, tepatnya di Mas...

Umum - Regional, Safari Ramadan Wagub Jabar, Jalin Silaturahmi dan Hubungan Emosional dengan Warga, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum,Safari Ramadan Wagub Jabar,Safari Ramadan di Kota Tasikmalaya

Pendaftaran Lelang Jabatan Sekda Cianjur Bisa Diperpanjang

Regional Rabu, 14 April 2021 | 18:08 WIB

Satu hari jelang penutupan pendaftaran lelang terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Kamis, 15 Apr...

Umum - Regional, Pendaftaran Lelang Jabatan Sekda Cianjur Bisa Diperpanjang, BKPPD Cianjur,lelang sekda Cianjur,lelang terbuka Sekda Cianjur,Sekda Cianjur,pendaftaran lelang Sekda Cianjur

Kabupaten/Kota Diminta Cegah Arus Mudik dari Sekarang

Regional Rabu, 14 April 2021 | 17:52 WIB

Wakil Gubenur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil...

Umum - Regional, Kabupaten/Kota Diminta Cegah Arus Mudik dari Sekarang, Larangan Mudik 2021,Mudik 2021,Larangan Mudik Lebaran 2021,Larangan Mudik,Dilarang Mudik,Ramadan 2021

Bekasi Diguyur Hujan Es, Ini Penyebabnya

Regional Rabu, 14 April 2021 | 17:32 WIB

Hujan es baru saja terjadi di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 14 April 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMK...

Umum - Regional, Bekasi Diguyur Hujan Es, Ini Penyebabnya, Hujan es bekasi,Hujan Es,hujan es di bekasi,Bekasi,penyebab hujan es

Sidang HRS vs Wali Kota Bogor Berlangsung Sengit

Regional Rabu, 14 April 2021 | 15:30 WIB

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto angkat suara soal pemanggilan dirinya sebagai saksi, pada kasus pelanggaran protokol...

Umum - Regional, Sidang HRS vs Wali Kota Bogor Berlangsung Sengit, Sidang hrs,Sidang habib Rizieq Shihab hari ini,Bima arya sidang habib rizieq,habib rizieq vs bima arya,Wali Kota Bogor Bima Arya

artikel terkait

dewanpers