web analytics
  

La Nyalla Mattalitti, dari Tersangka Korupsi hingga Ketua DPD RI

Rabu, 2 Oktober 2019 11:41 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, La Nyalla Mattalitti, dari Tersangka Korupsi hingga Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, ketua DPD RI, tersangka korupsi, pelantikan DPD RI, pimpinan DPD RI

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019 - 2024 La Nyalla Mahmud Mattalitti (kiri), Nono Sampono (kedua kiri), Sultan Bachtiar Najamuddin (kedua kanan), dan Mahyudin (kanan) memaparkan visi dan misi saat pencalonan ketua pada sidang paripurna DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Timur La Nyalla Mattalitti terpilih sebagai Ketua DPD periode 2019-2024. Ia resmi menggantikan Oesman Sapta Odang (OSO).

La Nyalla mengungguli tiga calon ketua DPD terpilih lainnya, yaitu Senator asal Maluku Nono Sampono, Senator Mahyudin, dan Senator Bengkulu Sultan Bachtiar. Tercatat 131 surat suara yang sah dan satu suara abstain di papan penghitungan suara.

La Nyalla unggul dengan perolehan 47 suara, mengungguli Senator Nono Sampono dengan 40 suara, Senator Mahyudin dengan 28 suara, dan Senator Sultan Bachtiar dengan 18 suara.

Ia sebelumnya menjanjikan tiga hal, yaitu mengadakan rumah tinggal di Jakarta untuk anggota DPD periode 2019-2024, memperjuangkan aspirasi perempuan, dan menambah jumlah staf dari tiga orang menjadi tujuh orang.

AYO BACA : Deretan Nama yang Digadang-gadang Bakal Menduduki Kursi Ketua MPR

La Nyalla bahkan berani berjanji untuk menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealisasikan janji-janji tersebut. "Banyak anggota DPD di daerah yang tidak memiliki rumah di Jakarta. Saya akan berbicara ke Menteri Keuangan agar ada pertimbangan kembali," ujar La Nyalla.

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu, juga berjanji mewujudkan sistem ketatanegaraan yang ideal. Untuk itu, ia juga membagi program kerjanya ke dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

"Jangka pendek menyangkut kepentingan anggota DPD yang akan saya perjuangkan. Sejak DPD RI berdiri hanya ada empat kantor di daerah. Ini harus kita teruskan. Kalau saya dipercaya," ujar La Nyalla.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, ia berjanji akan menjadikan DPD sebagai lembaga yang dapat menampung berbagai dinamika bangsa dan daerah.

AYO BACA : KPK Akan Pantau Harta Anggota DPR Setiap Tahun

Sedangkan, calon ketua DPD lainnya bersepakat siapa pun yang terpilih jadi ketua, maka tidak boleh ada pendukung mereka yang terpecah belah. Semua calon ketua DPD terpilih telah bermufakat untuk menyerahkan mekanisme pemilihan kepada seluruh senator yang hadir.

La Nyalla lahir dengan nama lengkap La Nyalla Mahmud Matalitti. Ayahnya, Mahmud Mattalitti, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Sedangkan kakeknya, Haji Mattalitti, merupakan seorang saudagar besar asal Bugis, Sulawesi Selatan, yang cukup berpengaruh di Surabaya, Jawa Timur.

Meski berasal dari keluarga berkecukupan, rupanya La Nyalla pernah bekerja serabutan. Saat muda, dia juga dikenal dengan sifat bengal hingga akhirnya menjelma sebagai sosok pengusaha berpengaruh di Surabaya.

Pamor La Nyalla kian mencuat saat berkiprah di PSSI. Pria kelahiran 10 Mei 1959 itu pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2016, sebelum akhirnya lengser.

Di bawah pimpinan La Nyalla, PSSI telah dihadapkan pada pembekuan atas sanksi yang diberikan oleh Menpora Imam Nahrawi akibat kebijakan soal hasil rekomendasi BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) yang tidak meloloskan Arema Malang dan Persebaya Surabaya.

Di tengah konflik tersebut, muncul kasus dugaan korupsi yang menjerat La Nyalla. Ia diduga menyelewengkan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 - 2014 saat menjadi pengusaha dan sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim.

La Nyalla kemudian ditetapkan tersangka. Kongres Luar Biasa PSSI memutuskan untuk memaksa mundur La Nyalla usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, majelis hakim memvonis bebas Ketua Pemuda Pancasila Jatim itu, dalam persidangan yang digelar Pengadilan Tipikor pada 27 Desember 2016.

AYO BACA : Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR RI 2019-2024

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 13:45 WIB

Sebuah pesan berantai menginformasikan bahwa bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahap ketiga telah di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka, BLT UMKM tahap 3,Hoaks BLT UMKM,Hoaks BPUM,BLT UMKM Tahap 3 dibuka

Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:43 WIB

Ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai menipi...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran, Kasus Covid-19 Melonjak,Cegah Klaster Lebaran,klaster lebaran,COVID-19

CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:37 WIB

Beredar sebuah poster mengenai Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar konvensi calon Presiden (capres) 2024. Disebutkan dal...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024, Cek Fakta,nu gelar konvensi calon presiden,cek fakta konvensi calon presiden nu,hoaks nu

Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:25 WIB

Sektor kegiatan yang melanggar protokol kesehatan selama PPKM mikro akan ditindak tegas dan diberi sanksi. Hal ini disam...

Umum - Nasional, Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda, Pelanggar prokes,pelanggara Prokes Covid-19,COVID-19,Satgas Covid-19,protokol kesehatan covid-19

Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:18 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum...

Umum - Nasional, Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,premanisme,Kamtibmas,Aksi Premanisme

Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:43 WIB

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan dinilai akan menurunkan pertumbu...

Umum - Nasional, Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF, indef,PPN Sembako,PPN Bahan Pokok,Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako,Pajak bahan pokok,INDEF PPN Sembako

Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:07 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban memastikan jika obat Ivermecti...

Umum - Nasional, Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI, Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,obat covid-19,Satgas IDI,Obat Ivermectin

Polri Lakukan Operasi Premanisme di Seluruh Indonesia

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 19:25 WIB

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Humas Polri), Irjen Argo Yuwono, menegaskan polis...

Umum - Nasional, Polri Lakukan Operasi Premanisme di Seluruh Indonesia, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono,Polri Operasi Premanisme,Polisi Ringkus Preman,Pungli Pelabuhan Tanjung Priok,Pemerasan Pelabuhan Tanjung Priok
dewanpers