web analytics
  

Ribuan 'Anak Jenderal' Kepung Kantor DPRD Cimahi

Kamis, 26 September 2019 13:55 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Cimahi, Ribuan 'Anak Jenderal' Kepung Kantor DPRD Cimahi, demo mahasiswa, unjani, dprd cimahi, revisi uu kpk, rkuhp, aksi mahasiswa, berita bandung, bandung hari ini, ayobandung

Ribuan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), yang menyebut dirinya 'Anak Jenderal', mengepung Kantor DPRD Kota Cimahi, Kamis (26/9/2019) siang. (Tri Junari/ayobandung.com)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM -- Ribuan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), yang menyebut dirinya 'Anak Jenderal', mengepung Kantor DPRD Kota Cimahi, Kamis (26/9/2019) siang.

Bersama mahasiswa dari perguruan tinggi lain di Kota Cimahi, mahasiswa dengan jas almamater hijau tua ini melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar pemerintah dan DPR RI mendengar suara rakyat.

Menurut pantauan Ayobandung.com di lokasi, ribuan mahasiswa mulai mendatangi kantor DPRD Kota Cimahi pukul 11.00 WIB. Mereka tiba setelah sebelumnya melakukan long march dari kampus mereka masing-masing.

AYO BACA : Ribuan Mahasiswa Cimahi Ikut Turun ke Jalan

Dengan membawa karton bertuliskan 'Anak Jenderal Turun, Tanda Negara Sudah Hancur' dan spanduk bertuliskan kecaman, mereka terus berorasi, meneriakan yel yel dan bergerak ke depan kantor DPRD Cimahi.

Kedatangan mereka disambut ratusan petugas pengamanan polisi anti-huru hara yang dilengkapi pistol gas air mata, mobil water canon dan pentungan.

Terkait RKUHP, mereka mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang. Sebab, pasal-pasal dalam RKUP dinilai masih bermasalah.

AYO BACA : Jurnalis Cimahi-KBB Minta Pasal Karet Dihapuskan

Sementara terkait Revisi UU KPK, pemerintah juga didesak membatalkan UU yang baru saja disahkan itu. UU KPK dinilai membuat lembaga anti korupsi tersebut lemah dalam memberantas aksi para koruptor.

Hal lain yang menjadi tuntutan adalah isu lingkungan, mahasiswa menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia. Mahasiswa juga minta pemerintah merevisi RUU Ketenagakerjaan karena dinilai aturan tersebut tidak berpihak kepada para pekerja.

Mahasiswa juga memasukkan penolakan terhadap RUU Pertanahan dalam tuntutannya. Mereka menilai aturan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.

Pemerintah dan DPR juga diminta menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan hentikan kriminalisasi aktivis.

AYO BACA : Perpustakaan Jalanan Cimahi Sasar Anak Jalanan

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers