web analytics
  

RKUHP Dianggap Kriminalisasi Jurnalis dan Ancam Kebebasan Pers

Jumat, 20 September 2019 11:15 WIB
Umum - Nasional, RKUHP Dianggap Kriminalisasi Jurnalis dan Ancam Kebebasan Pers, RKUHP, pasal bermasalah, pasal karet, kebebasan pers, kriminalisasi jurnalis

Sekelompok warga dari Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Demokrasi melakukan aksi penolakan terhadap revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya bakal disahkan DPR RI dalam waktu dekat masih menuai polemik. Pasal-pasal di RKUHP dinilai bakal mengkriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menyebut banyaknya celah untuk mempidanakan para jurnalis. Misalnya, yang tertuang dalam Pasal 262 sampai 263 terkait penyebaran berita bohong, yang ternyata tak jauh berbeda dengan UU nomor 1 tahun 1946.

Dalam Pasal itu, berita bohong bisa pula didefinisakan sebagai penjabaran berita yang tidak lengkap, yang menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat menimbulkan anarkisme di dalam masyarakat. Ketentuan pasal itu bersinggungan dengan kebebasan pers.

"Misalnya, ketika jurnalis wawancarai seorang ahli atau pendapat seseorang, namun tiba-tiba pendapat itu berubah, maka artikel berita tersebut bisa dianggap sebagai berita bohong," kata Fickar di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019), seperti dikutip dari Republika.

Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab, dalam hal ini apakah jurnalis atau pada orang yang memberi pernyataan. "Jadi di pasal tentang berita bohong ada aspek Jurnalismenya, artinya sangat mungkin temen temen jurnalis bisa dipidanakan di situ," kata Fickar .

AYO BACA : Ini Pasal yang Dinilai Bermasalah dalam RKUHP

Fickar juga menyoroti pasal 281 soal contemp of court. Pasal itu menyebutkan, siapa yang tidak mematuhi perintah pengadilan, bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau tidak memihak hakim melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, dapat di pidana.

"Itu justru akan mengkebiri kebebasan mengungkapkan pendapat dan sebagainya, ini harus dilihat karena bagaimanpun juga itu bersentuhan langsung dengan kegiatan Jurnalisme," ujar Fickar.

Kemudian, Fickar juga menyoroti pasal tentang rahasia negara. Ia menyebut, parameter rahasia negara tak jelas. Sehingga, bila suatu saat jurnalis mendapatkan suatu dokumen yang dianggap rahasia negara, jurnalis itu bisa dijerat pasal karet tersebut.

"Saya kira ini harus menjadi perhatian agar kedepan teman jurnalis bisa dijamin tidak diterapkan pasal-pasal ini," kata Fickar.

Fickar menambahkan, pasal penghinaan Presiden juga bakal menyerang para jurnalis. Jabatan Presiden, kata Fickar, adalah jabatan publik untuk dikritisi dan dikomentari. Ketika jurnalis mengkritisi suatu kebijakan presiden dan dianggap sebagai suatu penghinaan, lagi - lagi jurnalis tersebut akan dijerat pasal.

AYO BACA : DPR Rampungkan RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

"Oleh karena itu menurut saya pasal mengenai penghinaan terhadap presiden ini dihapuskan dan masuk kepada pasal penghinaan biasa," kata Fickar.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers mencatat, setidaknya ada sepuluh pasal yang mengancam kebebasan pers. Pasal tersebut tersebut yakni Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong dan Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selanjutnya Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik serta Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

"Dengan 10 hal itu sebenarnya pemerintah dan DPR ini tidak mendengarkan kritik publik selama ini terhadap KUHP sekarang dan yang ada menambah pasal baru mengancam kebebasan pers," kata Ketua Abdul Manan dalam keterangannya.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Taufiqulhadi mengklaim, RKUHP tidak menekan kebebasan pers.

Ia mengklaim, RKUHP yang akan disahkan akan membuat demokrasi menjadi normal. Dalam negara yang demokrasinya sudah mapan, kata dia, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara tanggung jawab sosial dan kepentingan pribadi, dan antara keadilan dan wewenang.

"Itu semua harus berimbang. Ketika berimbang, demokrasi akan berjalan. Namun, kalau salah satu unsur tidak ada maka tidak akan menjadi demokrasi yang sempurna, bahkan cenderung kacau dan tidak tertib," ujarnya.

AYO BACA : Pencabutan Aturan Remisi Napi Koruptor dan Teroris Langkah Mundur

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Menghadapi Kemarau, Apa yang Perlu Dipersiapkan?

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 08:47 WIB

Kendati puncak musim hujan diramalkan bakal mundur dari prakiraan sebelumnya, tidak ada salahnya mempersiapkan diri meng...

Umum - Nasional, Menghadapi Kemarau, Apa yang Perlu Dipersiapkan?, kemarau,kemarau 2021,Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB),Musim Hujan,Puncak Musim Hujan

Rais 'Aam PBNU Ingatkan 2 Perkara yang Bisa Ancam Organisasi

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 08:26 WIB

Menurut dia, apabila kedua hal ini sudah menjangkiti, maka akan sulit bangkit untuk hidup kembali.

Umum - Nasional, Rais 'Aam PBNU Ingatkan 2 Perkara yang Bisa Ancam Organisasi, Nahdlatul Ulama (NU),harlah NU

Wapres Ingatkan NU Muhasabahi Prinsip Gerakan

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 06:24 WIB

Harapan ini disampaikan jelang usia NU ke 100 tahun.

Umum - Nasional, Wapres Ingatkan NU Muhasabahi Prinsip Gerakan, Ma'ruf Amin,Nahdlatul Ulama (NU)

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong tak Ganggu Vaksinasi Pemerintah

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 05:54 WIB

Pemerintah mengizinkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong guna mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid...

Umum - Nasional, Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong tak Ganggu Vaksinasi Pemerintah, vaksinasi gotong royong,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),sinovac,AstraZeneca,novavax,Pfizer,Sinopharm,Moderna

Longsor di Pamekasan, 5 Orang Tewas. Kemensos ke Lapangan dan Beri San...

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:54 WIB

Hujan lebat mengakibatkan bencana tanah longsor sekitar 70 meter di Ponpes Annidhomiyah Dampak, Dusun Jepun, Desa Bindan...

Umum - Nasional, Longsor di Pamekasan, 5 Orang Tewas. Kemensos ke Lapangan dan Beri Santunan, longsong di Pamekasan,Direktorat Penanganan Sosial Korban Bencana Alam (PKSBA),Kementerian Sosial (Kemensos),Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini

KTP Jadi Alasan Banyak Peserta Gagal Daftar Kartu Prakerja, Begini Car...

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 10:45 WIB

7% pendaftar mempunyai masalah yang sama dalam pengisian persyaratan di dashboard peserta. Masalah tersebut terkait ungg...

Umum - Nasional, KTP Jadi Alasan Banyak Peserta Gagal Daftar Kartu Prakerja, Begini Cara Mudah Upload KTP!, Daftar Kartu Prakerja,pembukaan Prakerja gelombang 12,mendaftar Kartu Prakerja,Kartu Prakerja,Pelatihan Kartu Prakerja,Pendaftaran Kartu Prakerja,Gagal Daftar Kartu Prakerja

Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Diklaim Bakal Lebih Transparan

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 10:36 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengaku banyak yang mendaftar, kendati mereka tidak ingin menyebut nominal pastinya.

Umum - Nasional, Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Diklaim Bakal Lebih Transparan, Kartu Prakerja Gelombang 12,Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12,Pendaftar Kartu Prakerja gelombang 12,penerima insentif Kartu Prakerja,Kartu Prakerja 2020

Kartu Prakerja Gelombang 12: Begini Cara Cek Kamu Lolos atau Tidak!

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:08 WIB

Gelombang 12 sudah resmi ditutup pada Jumat (26/2/2021) pukul 12.00 WIB.

Umum - Nasional, Kartu Prakerja Gelombang 12: Begini Cara Cek Kamu Lolos atau Tidak!, Kartu Prakerja Gelombang 12,syarat kartu prakerja gelombang 12,pendaftaran kartu prakerja gelombang 12,Kartu Prakerja,penerima Kartu Prakerja,Kartu Prakerja 2020,Cek Lolos Kartu Prakerja 2020
dewanpers