web analytics
  

Sistem Pembelian Tebu Dinilai Untungkan Petani dan Pabrik Gula

Jumat, 20 September 2019 09:49 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Sistem Pembelian Tebu Dinilai Untungkan Petani dan Pabrik Gula, petani tebu, komoditas tebu, pabrik gula, kementan

Ilustrasi perkebunan tebu. (Dok. Kementan)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintahan melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan membuat gebrakan baru. Kementan mengeluarkan Surat Edaran No. 593/TI.050/E/7/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT).

Dengan keluarnya surat edaran ini, mekanisme sistem SPT akan menggantikan mekanisme sebelumnya yaitu Sistem Bagi Hasil (SBH) yang sudah berjalan.

"Dengan sistem pembelian tebu atau beli putus ini petani dapat harga yang jelas, ini sebuah kelebihan," ujar Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan, Agus Wahyudi disela-sela acara Silaturahmi dan Konsolidasi Percepatan Investasi Sub Sektor Perkebunan di Aditorium Gd. D Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (19/9/2019), dalam keterangan resminya.

AYO BACA : Kawasan Buah Tropis Berorientasi Ekspor Dikembangkan Kementan

"Sebelumnya petani kan belinya dengan gula yang digiling. Tebu dibawa ke pabrik gula kemudian digiling, nanti sekian persen dari gula itu jadi ongkos giling. Nah sekarang petani benar-benar menerima pembayaran atas tebunya, tidak harus menunggu rendemen lagi," tambah dia.

Agus menyampaikan bahwa mekanisme SPT merupakan suatu cara pembelian Tebu milik petani oleh Pabrik Gula (PG) yang harganya ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kualitas tebu.

Kualitas tebu dimaksud adalah tingkat kemanisan, kebersihan, dan kesegaran tebu pada saat diterima di PG. Sistem beli putus tebu ini artinya petani tidak lagi menanggung situasi rendemen di PG.

AYO BACA : Ini Upaya Kementan Tingkatkan Ekspor Hortikultura

Mekanisme beli putus ini ditetapkan berdasarkan Harga Pembelian Tebu Pekebun (HPP) ditetapkan sebesar Rp510.000/ton pada tingkat rendemen 7 %. Jika rendemen lebih tinggi atau kurang dari 7 % maka harga tebu disesuaikan secara proposional.

Lebih lanjut perhitungan SPT dapat dihitung dengan rumus (R/7% X 510/kg). Pembayaran yang dilakukan PG sesuai dengan kualitas tebu paling lambat tujuh hari setelah tebu diterima oleh PG.

"Skema baru membuat hubungan PG dan petani menjadi transaksional atau murni jual-beli biasa, " tutur Agus.

Menurut Agus pada musim giling 2019 ini rendemen harian petani rata-rata 9–10 %, hal ini bila dikalkulasikan petani akan memperoleh pendapatan Rp651.000/ton – Rp721.000/ton.

Agus berharap petani memperoleh hasil sesuai dengan kualitas tebu yang dihasilkan. Dengan kata lain petani akan memperoleh pendapatan sesuai dengan hasil rendemen yang mereka peroleh. Setelah itu petani akan memperoleh hasil paling lambat tujuh hari setelah penerimaan tebu oleh PG. 

"Kita sedang merancang Permentan yang mengatur tentang Kemitraan dan beli putus yang diharapkan akan terealisasi secepatnya, sehingga petani tebu juga akan terlindungi dan petani akan lebih maju tentunya, " tutup Agus.

AYO BACA : Kementan Sukses Kenalkan Produk Unggulan Petani pada Pasar AS

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers