web analytics
  

Imam Nahrawi Jadi Tersangka Karena Motif Politik? Ini Kata KPK

Kamis, 19 September 2019 17:34 WIB M. Naufal Hafizh

Imam Nahrawi. (Kavin Faza/Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada motif politik terkait penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka, Rabu (18/9/2019).

Diketahui, KPK pada Rabu (18/9/2019) mengumumkan Imam dan asisten pribadinya saat menjadi Menpora, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI pada tahun anggaran 2018.

"Itu tidak ada motif politik sama sekali. Kalau mau motif politik, mungkin diumumkan sejak masih ribut-ribut kemarin, tidak ada," ucap Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Dalam kesempatan itu, Syarif mengklarifikasi soal pernyataan Imam yang baru mengetahui statusnya sebagai tersangka setelah jumpa pers oleh KPK, Rabu (18/9/2019) sore.

AYO BACA : Imam Nahrawi Kirim Surat Pegunduran Diri, Jokowi Cari Pengganti

Sebelumnya, KPK telah memulai penyidikan untuk Imam dan Ulum sejak 28 Agustus 2019.

"Saya juga ingin mengklarifikasi dari pernyataan Menpora bahwa dia baru mengetahui kemarin. Saya pikir itu salah karena kami sudah kirimkan 'kan kalau kami menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat kepada beliau dan beliau sudah menerimanya beberapa minggu lalu," ungkap Syarif.

Sebelumnya, Imam saat jumpa pers di rumah dinasnya di kompleks Kementerian Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9/2019) malam, mengharapkan kasus yang menjeratnya itu tidak bersifat politis.

Selain itu, Imam menyatakan, siap mengikuti proses hukum yang ada serta memberikan jawaban yang sebenar-benarnya agar kasusnya dapat terungkap.

AYO BACA : Imam Nahrawi Tersangka, Jokowi: Semuanya Hati-hati Gunakan Anggaran

Imam diduga menerima uang dengan total Rp26,5 miliar.

"Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI ke Kemenpora pada TA 2018, penerimaan terkait dengan Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Ia menyatakan bahwa uang tersebut diduga untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Adapun perinciannya, lanjut Alexander, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.

"Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016 s.d. 2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar," kata Alexander.

Imam dan Ulum disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

AYO BACA : Pengamat: Jokowi Tak Perlu Cari Pengganti Imam Nahrawi

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers