web analytics
  

Ini Upaya Kementan Tingkatkan Ekspor Hortikultura

Rabu, 18 September 2019 11:58 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Ini Upaya Kementan Tingkatkan Ekspor Hortikultura, Kementan, kementerian pertanian, Andi Amran Sulaiman, tanaman pangan, impor holtikultura, produk pertanian

Ilustrasi tanaman holtikultura. (Dok. Kementan RI)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Hadirnya perdagangan bebas di era globalisasi menuntut semua pihak untuk meningkatkan kualitas produk. Hanya produk berkualitas secara mutu saja yang dapat keluar masuk dari dan ke suatu negara.

Bahkan dalam hubungan antarnegara, syarat berkualitas berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, mau tidak mau syarat utamanya adalah produsen harus mengikuti standar yang berlaku, termasuk produk pertanian. 

Dalam dunia pertanian, standar mutu yang berlaku meliputi teknik budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices atau GAP), penanganan pasca panen (Good Handling Practices atau GHP), pengolahan (Good Manufacturing Practices atau GMP). Selain ke tiga komponen di atas, unsur pendistribusian (Good Distribution Practices) produk hingga ke tangan konsumen juga menjadi poin penting.  

Sebagai informasi, GAP merupakan teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penerapan ini dapat menjamin, sehingga produk panen konsumi.

GAP telah diterapkan di Indonesia sejak 2003. Secara berangsur, negara–negara  tujuan ekspor mewajibkan semua produk bahan pangan memiliki sertifikat GAP.

ASEAN-GAP sendiri menekankan terhadap empat komponen yaitu (1) keamanan konsumsi pangan; (2) pengelolaan lingkungan dengan benar; (3) keamanan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang; (4) jaminan kualitas produk dan dapat ditelusuri. 

AYO BACA : Kementan Sukses Kenalkan Produk Unggulan Petani pada Pasar AS

GAP menuntut para produsen menghasilkan produk aman konsumsi, berkelanjutan dan menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas.

Tak hanya menghasilkan produk berkualitas, namun juga mampu meminimalisir pencemaran lingkungan. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban.

ASEAN GAP merupakan standar GAP yang mengontrol  proses produksi pangan bagi anggota ASEAN. ASEAN GAP dibentuk untuk meningkatkan harmonisasi program GAP di antara negara-negara anggota ASEAN.

Ini mencakup produksi, panen dan penanganan pasca panen buah dan sayuran segar. Panduan ini dirancang untuk membantu para produsen, pebisnis, pemerintah, stakeholder dan pihak lainnya untuk memahami praktik yang diperlukan untuk menerapkan Modul Keamanan Pangan ASEAN GAP.

Saat ini pemerintah tengah menyesuaikan standar GAP yang berlaku sesuai dengan ASEAN GAP. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan penyesuaian Indo GAP disertai Self Assessment kepada Chairperson Expert Working Group (EWG) ASEAN-GAP dan Sekretariat ASEAN.

Untuk itu Ditjen Hortikultura tengah menyusun draf Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) berjudul Pedoman Budidaya, Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura yang Baik (Good Horticulture Practices).  

AYO BACA : Kementan: Swasembada Gula Putih Sudah Ada di Depan Mata

“Kebun-kebun yang telah menerapkan Good Horticulture Practice, perlu disertifikasi baik oleh Pemerintah maupun lembaga sertifikasi berkompeten. Tentunya registrasi berupa pendataan kelompok tani yang telah sudah menerapkan GAP,” ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik.

Berdasarkan data Direktori OKKPP 2018, terdapat 1162 pelaku usaha yang produk hortikulturanya memiliki sertifikasi GAP kategori Prima 3 (aman dikonsumsi) dan 24 pelaku usaha yang produk hortikulturanya sertifikasi GAP kategori Prima 2 (aman dan bermutu).

Sementara kebun bersertifikasi GAP untuk Provinsi Gorontalo berjumlah 4 (semua berlaku), Provinsi Sumsel berjumlah 7 ( semua berlaku), Provinsi Banten berjumlah 11 ( semua berlaku), Provinsi Bali berjumlah 6 (semua berlaku), Provinsi Bengkulu berjumlah 11 ( semua berlaku) dan Jawa Barat berjumlah 28 (10 berlaku, 18 tidak berlaku).

Kementerian Pertanian melakukan pembinaan, bimbingan kepada pelaku usaha sebelum masa berlaku sertifikatnya habis. Termasuk pelaksanaan sekolah lapang (SL) GAP untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha juga fasilitasi penyusunan dokumen sistem mutu. 

Berdasarkan data Ditjen Hortikultura, packing house yang sudah diregistrasi sebanyak 49 pelaku usaha untuk komoditas salak, manggis, pisang, dan sayuran. Sementara khusus eksportir buah manggis ada 42  packing house dengan tujuan ke Cina.

Packing house yang tidak berlaku sebanyak 6 pelaku usaha, 1 harus segera diperpanjang kembali masa berlakunya. Pelaku usaha yang sudah menerapkan Good Manufacturing Practices ( GMP) sejauh ini berjumlah empat perusahaan. 

Terhadap inisiasi penyususunan Good Horticulture Practice (GHP) maupun penyelarasan ASEAN GAP nantinya harus dapat mengakomodir sertifikasi GAP berbasis perorangan maupun kelompok.

“Tentunya, peran serta Dinas Pertanian Provinsi, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah (OKKPP/OKKPD), perguruan tinggi dan pihak swasta sangat diperlukan dalam penerapan Good Horticulture Practice. Tujuannya agar produk hortikultura kita dapat berdaya saing dan ekspor semakin meningkat,” ungkap Yasid.

AYO BACA : Kementan Dinilai Serius Terapkan Modernisasi Pertanian

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

BLT UMKM atau BPUM Mei Mulai Cair: Ada Peringatan dari BRI

Nasional Senin, 10 Mei 2021 | 11:41 WIB

Bantuan langsung tunai untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang juga disebut Bantuan Produktif Usaha Mikro atau B...

Umum - Nasional, BLT UMKM atau BPUM Mei Mulai Cair: Ada Peringatan dari BRI, BLT UMKM,BLT UMKM Rp1,2 Juta,Kapan BLT UMKM cair,blt umkm cair,pencairan BPUM,BPUM,BPUM UMKM,BLT UMKM BRI

Pengamat Kritik Masuknya WN China Saat Rakyat Dilarang Mudik

Nasional Senin, 10 Mei 2021 | 11:32 WIB

Kebijakan yang berseberangan dengan kebijakan larangan mudik dinilai menunjukkan pejabat Indonesia tidak peka

Umum - Nasional, Pengamat Kritik Masuknya WN China Saat Rakyat Dilarang Mudik, Warga Negara Asing (WNA),China,Larangan Mudik,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting,Pandemi Covid-19

Jelang Lebaran, Kementan Awasi Keamanan dan Stok Daging

Nasional Senin, 10 Mei 2021 | 11:29 WIB

Jelang Idul Fitri 1442 H, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (D...

Umum - Nasional,  Jelang Lebaran, Kementan Awasi Keamanan dan Stok Daging, Kementerian Pertanian (Kementan) RI,Daging Sapi,Daging Ayam,Idulfitri 2021,Lebaran 2021

Kasus Covid-19 di Indonesia Tak Seperti India, Ini Alasannya

Nasional Senin, 10 Mei 2021 | 11:23 WIB

Ada beberapa hal yang membuat Indonesia tidak akan mengalami kasus Covid-19 sepertii India.

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 di Indonesia Tak Seperti India, Ini Alasannya, corona,COVID-19,Ledakan kasus COVID-19 India,Kasus covid-19 india,Kasus Covid-19 Indonesia

BLT UMKM via BRI & BNI MEI 2021: Begini Cara Cek Daftar Penerima BPUM

Nasional Senin, 10 Mei 2021 | 11:10 WIB

Bantuan langsung tunai untuk usaha mikro kecil menengah atau BLT UMKM yang juga disebut bantuan produktif usaha mikro at...

Umum - Nasional, BLT UMKM via BRI & BNI MEI 2021: Begini Cara Cek Daftar Penerima BPUM, BLT UMKM,Syarat BLT UMKM,BLT UMKM Rp1,2 Juta,pencairan BPUM,BLT UMKM via BRI,BLT UMKM via BNI,blt umkm cair,Kapan BLT UMKM cair,cara cek BLT UMKM di BRI,cara cek BLT UMKM,cara cek BLT UMKM 2021

PP Muhammadiyah Sayangkan Pertanyaan Lepas Jilbab dalam TWK KPK

Nasional Senin, 10 Mei 2021 | 11:02 WIB

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyoroti poin-poin pertanyaan pada Tes Wawasan Kebangsaan.

Umum - Nasional, PP Muhammadiyah Sayangkan Pertanyaan Lepas Jilbab dalam TWK KPK, PP Muhammadiyah,Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Pertanyaan Lepas Jilbab,Hijab,Jilbab

Soal SK Pemecatan 75 Pegawai KPK Gagal TWK, Ini Kata Febri Diansyah

Nasional Senin, 10 Mei 2021 | 10:37 WIB

Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mempertanyakan kewenangan pegawai di KPK.

Umum - Nasional, Soal SK Pemecatan 75 Pegawai KPK Gagal TWK, Ini Kata Febri Diansyah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Surat Keputusan (SK),pegawai KPK,Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),Febri Diansyah

Sindiran Bambang Widjojanto Soal SK Pemecatan 75 Pegawai KPK Gagal TWK

Nasional Senin, 10 Mei 2021 | 10:24 WIB

Polemik tes wawasan kebangsaan, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, masih mendapatkan sorotan dari b...

Umum - Nasional, Sindiran Bambang Widjojanto Soal SK Pemecatan 75 Pegawai KPK Gagal TWK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),kpk,TWK

artikel terkait

dewanpers