web analytics
  

DPR Resmikan Revisi UU, KPK Tetap Ikhtiar Berantas Korupsi

Rabu, 18 September 2019 10:58 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, DPR Resmikan Revisi UU, KPK Tetap Ikhtiar Berantas Korupsi, Revisi UU KPK, capim bermasalah, capim baru KPK, KPK 2019-2023, situs KPK, aksi protes KPK, pelemahan KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) didampingi Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) memberikan penjelasan kepada wartawan di Kantor Pukat UGM, DI Yogyakarta, Rabu (11/9/2019). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan pihaknya akan terus berikhtiar melawan korupsi. Hal itu dilakukan meski DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK).

"Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikitpun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Agus di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

AYO BACA : Direktur KPK: Embahnya Korupsi itu Parpol

Diketahui sebelumnya pada Selasa (17/9/2019), Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyetujui hasil revisi UU KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan di tengah kondisi yang serba sulit saat ini, KPK tidak boleh patah arang dan berhenti melakukan tugas pemberantasan korupsi.

AYO BACA : Laode: Pengesahan Revisi UU KPK Lemahkan Proses Penindakan

Untuk tetap memaksimalkan pelaksanaan tugas tersebut, lanjut Febri, pimpinan telah membentuk tim transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di paripurna tersebut.

"Mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM, dan pelaksanaan tugas KPK baik di penindakan ataupun pencegahan dan unit lain yang terkait, serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan," ungkap Febri.

KPK, kata dia, melihat ada sejumlah perubahan aturan yang berbeda dengan poin-poin yang disampaikan Presiden sebelumnya dan perubahan tersebut memang bisa memperlemah kerja KPK.

"Untuk mencegah efek yang terlalu buruk ke KPK, kami segera menyisir setiap pasal dan ayat yang ada di UU tersebut," ujar Febri.

Selain itu, KPK juga tidak mau harapan publik terhadap pemberantasan korupsi selesai sampai ketokan palu paripurna DPR kemarin. "Karena itu kami juga harus berkomitmen tetap terus menjalankan ikhtiar pemberantasan korupsi ini," kata Febri.

AYO BACA : Fahri Hamzah Akui Sidang Paripurna Kosong Saat Pengesahan UU KPK

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers