web analytics
  

Tolak RUU KPK, Sejumlah Mahasiswa Demo di Depan DPRD Jabar

Selasa, 17 September 2019 16:16 WIB Faqih Rohman Syafei

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung menggelar demonstrasi menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (17/9/2019). (Faqih Rohman/Ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM—Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung menggelar demonstrasi menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (17/9/2019).

Koordinator aksi Ilyasa Ali Husni mengatakan, aksi merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPR dan pemerintah yang telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik.

Mereka, lanjutnya, semestinya melindungi masyarakat dengan memperkuat KPK namun yang terjadi sebaliknya. 

AYO BACA : Fahri Hamzah Akui Sidang Paripurna Kosong Saat Pengesahan UU KPK

"Kami mahasiswa se-Bandung hari ini menolak penuh RUU KPK yang telah disampaikan drafnya dan tinggal menunggu ketok palu dari paripurna," ujarnya, Selasa (17/9/2019).

Selain itu, kata dia, aksi ini menolak terpilihnya Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK terpilih lantaran cacat prosedural.

Menurutnya, hal tersebut telah melanggar kode etik dan menyalahi aturan yang berlaku. 

AYO BACA : Jadwal Pelantikan Pimpinan KPK Bakal Dimajukan, Benarkah?

"Kami di sini menuntut agar presiden dan DPR untuk mencabut pimpinan KPK terpilih karena tergesa-gesa dan adanya pelanggaran kode etik di dalamnya," katanya. 

"Tidak semua pihak dilibatkan hanya 36 orang dalam rapat Paripurna yang semestinya 576 orang. Kami menuntut dan mendesak agar segera dihentikan segera sidang rapat Paripurna perihal pengesahan RUU KPK ini," tambah Ilyas.

Ilyas menerangkan, mahasiswa di Bandung berupaya mengangkat dan menghidupkan kembali KPK yang baru dan lebih ideal serta independen. Pihaknya pun berencana ikut dalam aksi di depan gedung KPK bersama dengan aliansi mahasiswa seluruh Indonesia. 

"Kami sudah konsolidasi akan segera bergabung dengan mahasiswa di Jabodetabek untuk menduduki gedung KPK. Harus ada tanggapan dari DPRD dan pusat. Jika tidak kami akan berangkat ke Jakarta dan memberikan ancaman ke DPR," pungkasnya. 

AYO BACA : Laode: Pengesahan Revisi UU KPK Lemahkan Proses Penindakan

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers