web analytics
  

Fahri Hamzah Akui Sidang Paripurna Kosong Saat Pengesahan UU KPK

Selasa, 17 September 2019 14:41 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Fahri Hamzah Akui Sidang Paripurna Kosong Saat Pengesahan UU KPK, Revisi UU KPK, capim bermasalah, capim baru KPK, KPK 2019-2023, situs KPK, aksi protes KPK, pelemahan KPK

Menpan RB Syafruddin memberi hormat kepada pimpinan sidang saat tiba untuk mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah mengakui ruang sidang paripurna 9 kosong saat pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada Selasa (17/9/2019), kosong. Namun, meski kosong, ia tidak ingin hal itu terus dibahas setiap rapat paripurna karena dapat memancing emosi masyarakat.

AYO BACA : Majelis Pengesahan Revisi UU KPK Tidak Kuorum

"Kita hanya memancing emosi masyarakat saja kalau hanya membahas ruang paripurna. Memang kenyataannya ruang paripurna kita begini," ujar Fahri, saat memimpin pembahasan II RUU Sumber Daya Air, di Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

AYO BACA : Ini Poin-poin Pokok Revisi UU KPK yang Disahkan DPR RI

Wartawan, menurut Fahri, keliru jika melihat paripurna sebagai objek foto. Padahal ruang paripurna itu cuma setuju dan tidak setuju.

"Mau 500 orang yang ambil keputusan atau hanya 5 orang, hasilnya sama saja sebab opsinya tinggal dua," ujar Fahri.

Ia mengatakan karena opsinya hanya dua, ada anggota DPR yang menjadi penonton saja dari ruangannya karena tidak mau hadir untuk voting. Pernyataan itu, disampaikan Fahri di depan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly agar bisa menjadi catatan.

Fahri mengusulkan agar UU di masa mendatang dapat memperbaiki sistem voting di sidang paripurna, sehingga anggota dewan tidak harus hadir tapi cukup memencet tombol. "Di luar namanya voting space, orang datang untuk voting. Tidak hadir seperti kita," ujar Fahri.

AYO BACA : Berkelit, Ini Alasan DPR Percepat Pengesahan UU KPK

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers