web analytics
  

DPR Rampungkan RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

Senin, 16 September 2019 15:49 WIB
Umum - Nasional, DPR Rampungkan RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada, DPR, Rampungkan, RKUHP, Pasal Penghinaan, Presiden, penghinaan terhadap presiden, Tetap, Ada,

Presiden Jokowi. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Dewan Perwakilan Rakyat segera merampungkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Anggota Panitia Kerja RKUHP, Arsul Sani, menjelaskan, draf RKUHP tinggal dirapikan dan akan disahkan pekan depan.

"Urusan soal penghinaan presiden, semua sudah selesai. Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

DPR menjadwalkan pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna pada akhir September mendatang. Menurut jadwal, Rapat Paripurna DPR akan digelar pada Selasa (24/9/2019).

AYO BACA : Polisi: Pelaku Pengancam Presiden Ditangkap Saat Hendak Melarikan Diri

Selain pasal penghinaan presiden, panja juga telah menyepakati enam pasal lainnya, yaitu hukum yang hidup di masyarakat (Hukum Adat), pidana mati, dan tindak pidana kesusilaan. Serta, tindak pidana khusus, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Arsul menjelaskan, kesepakatan terkait RKUHP telah diselesaikan dalam rapat perumusan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada Sabtu-Ahad pekan lalu. Rapat tersebut digelar tertutup oleh anggota panja.

"Ini kan rapat perumusan, kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat. Kalau merumuskan kan sudah selesai, ini kan cuma merumuskan," jelas Arsul.

AYO BACA : Pakar TI Dorong Kominfo Cegah Konten Penghina Presiden

Diketahui, pidana penghinaan presiden masuk Pasal 219 RKUHP. Pasal itu mengatur siapapun yang melakukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden terancam pidana penjara paling lama 4,5 tahun dan denda.

Sementara itu, Pasal 241 mengatur bahwa orang yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda. Aturan serupa pernah dibatalkan MK pada 2006 dengan putusan nomor 013-022\/PUU-IV\/2006. Tiga pasal KUHP, yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP, yang digugat Eggi Sudjana.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara mempermasalahkan rapat RKUHP yang digelar tertutup itu. Padahal, pasal-pasal RKUHP masih kontroversial dan masih menjadi perdebatan berbagai isu.

"Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujar Anggara.

AYO BACA : DPR Sempurnakan Pasal Penghinaan Agama dalam RUU KUHP

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

Airlangga Sembunyikan Corona, DPR: Tidak Ada Kewajiban Pasien Publikas...

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 11:06 WIB

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan bahwa tidak ada kewajiban seorang pasien positif Covid-19 meng...

Umum - Nasional, Airlangga Sembunyikan Corona, DPR: Tidak Ada Kewajiban Pasien Publikasi Terpapar Covid, Airlangga Hartarto,Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto,Airlangga Kena Covid-19,Menteri Perindustrian Airlangga Kena Corona,Airlangga Corona

Doa Salat Jenazah dan Terjemahannya

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 10:55 WIB

Salat jenazah merupakan fardhu kifayah dan juga hak mayit sebelum dikuburkan. Salat jenazah dilakukan dengan empat kali...

Umum - Nasional, Doa Salat Jenazah dan Terjemahannya, Doa Sholat Jenazah,Doa Salat Jenazah,Sholat Jenazah,Tata cara Shalat Jenazah,Cara Shalat Jenazah

Bacaan Doa Iftitah Allahumma Ba'id

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 10:33 WIB

Salah satu sunnah dalam melaksanakan salat adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram sebel...

Umum - Nasional, Bacaan Doa Iftitah Allahumma Ba'id, Bacaan Doa Iftitah Allahumma Ba'id,Bacaan Doa Iftitah,Bacaan Doa Iftitah Shalat,Doa Iftitah,Sunnah Shalat,Doa Iftitah Sunnah Shalat

Mensos Risma Dicibir Lagi Gegara Angkut Kayu di Lokasi Bencana

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 10:09 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini kena cibir lagi karena ikut angkut kayu di lokasi bencana alam. Padahal tugas Mensos Rism...

Umum - Nasional, Mensos Risma Dicibir Lagi Gegara Angkut Kayu di Lokasi Bencana, mesos risma, Tri Rismaharini,Risma dicibir,Berita Risma,Risma Angkut Kayu,Risma Angkat Kayu

Mengapa Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali?

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 09:40 WIB

kebijakan PPKM periode 11-25 Januari 2021 belum sepenuhnya memberi hasil maksimal. 

Umum - Nasional, Mengapa Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali?, PPKM Jawa-Bali,PPKM diperpanjang,Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),PPKM Jawa-Bali Diperpanjang

Cara Menekan Kenaikan Biaya Listrik Selama WFH

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 07:09 WIB

Kenaikan biaya pemakaian listrik selama bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama masa pandemi Covid-19 merupakan h...

Umum - Nasional, Cara Menekan Kenaikan Biaya Listrik Selama WFH, Biaya listrik naik,WFH,Biaya listrik naik saat WFH,Menekan biaya listrik,Mengurangi biaya listrik,Cara mengurangi beban biaya listrik

6 Faedah Sholat Dhuha, Salah Satunya Pengganti Sedekah

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 06:34 WIB

Sholat Dhuha pagi hari sampai jelang siang hari mempunyai banyak keutamaan

Umum - Nasional, 6 Faedah Sholat Dhuha, Salah Satunya Pengganti Sedekah, Waktu sholat Bandung,Sholat Bandung,sholat Dhuha,manfaat sholat Dhuha,bacaan sholawat dhuha

Wacana Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dinilai Rentan Langgar HAM

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 06:05 WIB

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi pemaparan rencana Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam uji k...

Umum - Nasional, Wacana Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dinilai Rentan Langgar HAM, Kapolri Listyo Sigit,Kapolri Baru,Kebijakan Listyo Sigit,Rencana Kapolri Rentan Langgar HAM,Pelanggaran HAM,Listyo Sigit Prabowo

artikel terkait

dewanpers