web analytics
  

DPR Rampungkan RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada

Senin, 16 September 2019 15:49 WIB
Umum - Nasional, DPR Rampungkan RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Tetap Ada, DPR, Rampungkan, RKUHP, Pasal Penghinaan, Presiden, penghinaan terhadap presiden, Tetap, Ada,

Presiden Jokowi. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Dewan Perwakilan Rakyat segera merampungkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Anggota Panitia Kerja RKUHP, Arsul Sani, menjelaskan, draf RKUHP tinggal dirapikan dan akan disahkan pekan depan.

"Urusan soal penghinaan presiden, semua sudah selesai. Artinya secara politik hukum, kita semua sudah sepakat itu harus ada," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

DPR menjadwalkan pengesahan RKUHP dalam Rapat Paripurna pada akhir September mendatang. Menurut jadwal, Rapat Paripurna DPR akan digelar pada Selasa (24/9/2019).

AYO BACA : Polisi: Pelaku Pengancam Presiden Ditangkap Saat Hendak Melarikan Diri

Selain pasal penghinaan presiden, panja juga telah menyepakati enam pasal lainnya, yaitu hukum yang hidup di masyarakat (Hukum Adat), pidana mati, dan tindak pidana kesusilaan. Serta, tindak pidana khusus, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Arsul menjelaskan, kesepakatan terkait RKUHP telah diselesaikan dalam rapat perumusan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada Sabtu-Ahad pekan lalu. Rapat tersebut digelar tertutup oleh anggota panja.

"Ini kan rapat perumusan, kalau rapat yang harus terbuka itu kan kalau rapat pembahasan, debat. Kalau merumuskan kan sudah selesai, ini kan cuma merumuskan," jelas Arsul.

AYO BACA : Pakar TI Dorong Kominfo Cegah Konten Penghina Presiden

Diketahui, pidana penghinaan presiden masuk Pasal 219 RKUHP. Pasal itu mengatur siapapun yang melakukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden terancam pidana penjara paling lama 4,5 tahun dan denda.

Sementara itu, Pasal 241 mengatur bahwa orang yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda. Aturan serupa pernah dibatalkan MK pada 2006 dengan putusan nomor 013-022\/PUU-IV\/2006. Tiga pasal KUHP, yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP, yang digugat Eggi Sudjana.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara mempermasalahkan rapat RKUHP yang digelar tertutup itu. Padahal, pasal-pasal RKUHP masih kontroversial dan masih menjadi perdebatan berbagai isu.

"Harusnya dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ujar Anggara.

AYO BACA : DPR Sempurnakan Pasal Penghinaan Agama dalam RUU KUHP

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

Longsor di Pamekasan, 5 Orang Tewas. Kemensos ke Lapangan dan Beri San...

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:54 WIB

Hujan lebat mengakibatkan bencana tanah longsor sekitar 70 meter di Ponpes Annidhomiyah Dampak, Dusun Jepun, Desa Bindan...

Umum - Nasional, Longsor di Pamekasan, 5 Orang Tewas. Kemensos ke Lapangan dan Beri Santunan, longsong di Pamekasan,Direktorat Penanganan Sosial Korban Bencana Alam (PKSBA),Kementerian Sosial (Kemensos),Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini

KTP Jadi Alasan Banyak Peserta Gagal Daftar Kartu Prakerja, Begini Car...

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 10:45 WIB

7% pendaftar mempunyai masalah yang sama dalam pengisian persyaratan di dashboard peserta. Masalah tersebut terkait ungg...

Umum - Nasional, KTP Jadi Alasan Banyak Peserta Gagal Daftar Kartu Prakerja, Begini Cara Mudah Upload KTP!, Daftar Kartu Prakerja,pembukaan Prakerja gelombang 12,mendaftar Kartu Prakerja,Kartu Prakerja,Pelatihan Kartu Prakerja,Pendaftaran Kartu Prakerja,Gagal Daftar Kartu Prakerja

Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Diklaim Bakal Lebih Transparan

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 10:36 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengaku banyak yang mendaftar, kendati mereka tidak ingin menyebut nominal pastinya.

Umum - Nasional, Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Diklaim Bakal Lebih Transparan, Kartu Prakerja Gelombang 12,Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12,Pendaftar Kartu Prakerja gelombang 12,penerima insentif Kartu Prakerja,Kartu Prakerja 2020

Kartu Prakerja Gelombang 12: Begini Cara Cek Kamu Lolos atau Tidak!

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:08 WIB

Gelombang 12 sudah resmi ditutup pada Jumat (26/2/2021) pukul 12.00 WIB.

Umum - Nasional, Kartu Prakerja Gelombang 12: Begini Cara Cek Kamu Lolos atau Tidak!, Kartu Prakerja Gelombang 12,syarat kartu prakerja gelombang 12,pendaftaran kartu prakerja gelombang 12,Kartu Prakerja,penerima Kartu Prakerja,Kartu Prakerja 2020,Cek Lolos Kartu Prakerja 2020

Termasuk Marzuki Alie, Demokrat Pecat Tujuh Kadernya

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:43 WIB

Demokrat resmi memecat tujuh kadernya yang dinilai terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Umum - Nasional, Termasuk Marzuki Alie, Demokrat Pecat Tujuh Kadernya, Demokrat Pecat Tujuh Kader,Partai Demokrat,Marzuki Alie Dipecat Demokrat,Demokrat Pecat Marzuki Alie,Marzuki Alie,kasus Marzuki

Dipecat Demokrat, Marzuki Alie: SBY - AHY Ingin Oligarki dan Dinasti

Nasional Jumat, 26 Februari 2021 | 23:14 WIB

Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie angkat bicara seusai dipecat dari keanggotaan oleh DPP Partai Demokrat, Jumat (26/2/202...

Umum - Nasional, Dipecat Demokrat, Marzuki Alie: SBY - AHY Ingin Oligarki dan Dinasti, Kudeta Partai Demokrat,Marzuki Alie Dipecat Demokrat,Demokrat Pecat Marzuki Alie

Paspampres Tendang Pengendara Moge Terobos Ring I

Nasional Jumat, 26 Februari 2021 | 23:09 WIB

Video rekaman anggota Paspampres menendang sejumlah pengendara motor gede atau moge saat sunday morning ride alias Sunmo...

Umum - Nasional, Paspampres Tendang Pengendara Moge Terobos Ring I, Paspampres Tendang Moge,Moge Terobos Ring I

DMI: 65 Persen Muslim di Indonesia Buta Alquran

Nasional Jumat, 26 Februari 2021 | 21:58 WIB

Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen (Purn) Syafruddin mengaku prihatin mengenai masih banyaknya umat Islam d...

Umum - Nasional, DMI: 65 Persen Muslim di Indonesia Buta Alquran, Buta Alquran,Dewan Masjid Indonesia (DMI),Hafiz Alquran

artikel terkait

dewanpers