web analytics
  

ICW Duga Ada 4 Konflik Kepentingan dalam Pembahasan RUU KPK

Senin, 16 September 2019 11:42 WIB
Umum - Nasional, ICW Duga Ada 4 Konflik Kepentingan dalam Pembahasan RUU KPK, 4, Dugaan, Konflik Kepentingan, Pembahasan, RUU KPK, Menurut, ICW,

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana (kedua kiri). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga adanya empat konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

ICW juga mengatakan, DPR terlihat serampangan dalam melakukan pembahasan tersebut.

"Setidaknya ICW mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/9/2019).

Dugaan-dugaan itu, yang pertama yakni memang sudah ada niat sejak lama dari DPR untuk melemahkan KPK.

Dalam catatan ICW, isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak 2010. Menurut Kurnia, dalam naskah perubahan yang selama ini beredar tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja.

"Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas," jelasnya.

AYO BACA : KPK Resmi Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru

Dugaan kedua yakni karena mayoritas perkara yang ditangani KPK melibatkan aktor politik. Kurnia menerangkan, dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik.

"Sepanjang lima tahun terakhir, setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan, pun tak luput dari jerat hukum KPK," katanya.

Kurnia menerangkan, dugaan berikutnya adalah karena hampir seluruh partai politik di DPR periode 2014-2019 sudah pernah terjaring KPK. Dalam catatan ICW, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik.

Dugaan selanjutnya, yakni terkait perkara yang sedang ditangani oleh KPK banyak melibatkan anggota DPR.

Menurut Kurnia, publik tentu masih mengingat salah satu kasus korupsi yang secara dimensi kerugian negara besar, serta diduga melibatkan banyak pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun swasta, yakni kasus KTP-Elektronik.

"Atas narasi di atas maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan. Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, substansinya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan perubahan UU," jelasnya.

AYO BACA : Jokowi Diserang Soal KPK, PDIP Pasang Badan

Karena itu, ICW meminta DPR untuk segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK.

Kurnia menerangkan, akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi, seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyebut Presiden RI Joko Widodo menjadi salah satu pihak yang menyetujui revisi UU KPK. Bukan hanya Jokowi yang pernah meminta agar revisi UU KPK, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah melakukannya.

"Saya sendiri pernah menghadiri rapat konsultasi dengan presiden, dan presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK," ujar Fahri Hamzah, Jumat (6/9/2019).

Fahri mengatakan, permintaan revisi UU KPK ini telah sesuai dengan permintaan banyak pihak, termasuk pimpinan KPK, dan para akademisi. "Terutama dari pimpinan KPK dan orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK," ujar Fahri.

Menurut Fahri, DPR sejak lama ingin merevisi UU KPK. Namun, keinginan itu kerap tak berjalan mulus dan diwarnai polemik, di antaranya permintaan pemerintah untuk menunda revisi UU KPK.

Fahri mengatakan, harus ada aturan hukum jelas yang mengatur wewenang KPK, termasuk adanya pengawas yang memantau seluruh pekerjaan KPK apakah sudah sesuai aturan undang-undang.

Apalagi, kata Fahri, KPK memiliki kewenangan besar dalam memberantas korupsi sehingga perlu ada Dewan Pengawas.

"Intinya di mana ada kewenangan besar harus ada pengawas," jelas Fahri.

AYO BACA : Yusril: Mandat KPK Bisa Jadi Jebakan Buat Presiden

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

Airlangga Sembunyikan Corona, DPR: Tidak Ada Kewajiban Pasien Publikas...

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 11:06 WIB

Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan bahwa tidak ada kewajiban seorang pasien positif Covid-19 meng...

Umum - Nasional, Airlangga Sembunyikan Corona, DPR: Tidak Ada Kewajiban Pasien Publikasi Terpapar Covid, Airlangga Hartarto,Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto,Airlangga Kena Covid-19,Menteri Perindustrian Airlangga Kena Corona,Airlangga Corona

Doa Salat Jenazah dan Terjemahannya

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 10:55 WIB

Salat jenazah merupakan fardhu kifayah dan juga hak mayit sebelum dikuburkan. Salat jenazah dilakukan dengan empat kali...

Umum - Nasional, Doa Salat Jenazah dan Terjemahannya, Doa Sholat Jenazah,Doa Salat Jenazah,Sholat Jenazah,Tata cara Shalat Jenazah,Cara Shalat Jenazah

Bacaan Doa Iftitah Allahumma Ba'id

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 10:33 WIB

Salah satu sunnah dalam melaksanakan salat adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah dibaca setelah takbiratul ihram sebel...

Umum - Nasional, Bacaan Doa Iftitah Allahumma Ba'id, Bacaan Doa Iftitah Allahumma Ba'id,Bacaan Doa Iftitah,Bacaan Doa Iftitah Shalat,Doa Iftitah,Sunnah Shalat,Doa Iftitah Sunnah Shalat

Mensos Risma Dicibir Lagi Gegara Angkut Kayu di Lokasi Bencana

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 10:09 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini kena cibir lagi karena ikut angkut kayu di lokasi bencana alam. Padahal tugas Mensos Rism...

Umum - Nasional, Mensos Risma Dicibir Lagi Gegara Angkut Kayu di Lokasi Bencana, mesos risma, Tri Rismaharini,Risma dicibir,Berita Risma,Risma Angkut Kayu,Risma Angkat Kayu

Mengapa Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali?

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 09:40 WIB

kebijakan PPKM periode 11-25 Januari 2021 belum sepenuhnya memberi hasil maksimal. 

Umum - Nasional, Mengapa Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali?, PPKM Jawa-Bali,PPKM diperpanjang,Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),PPKM Jawa-Bali Diperpanjang

Cara Menekan Kenaikan Biaya Listrik Selama WFH

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 07:09 WIB

Kenaikan biaya pemakaian listrik selama bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama masa pandemi Covid-19 merupakan h...

Umum - Nasional, Cara Menekan Kenaikan Biaya Listrik Selama WFH, Biaya listrik naik,WFH,Biaya listrik naik saat WFH,Menekan biaya listrik,Mengurangi biaya listrik,Cara mengurangi beban biaya listrik

6 Faedah Sholat Dhuha, Salah Satunya Pengganti Sedekah

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 06:34 WIB

Sholat Dhuha pagi hari sampai jelang siang hari mempunyai banyak keutamaan

Umum - Nasional, 6 Faedah Sholat Dhuha, Salah Satunya Pengganti Sedekah, Waktu sholat Bandung,Sholat Bandung,sholat Dhuha,manfaat sholat Dhuha,bacaan sholawat dhuha

Wacana Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dinilai Rentan Langgar HAM

Nasional Jumat, 22 Januari 2021 | 06:05 WIB

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi pemaparan rencana Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam uji k...

Umum - Nasional, Wacana Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dinilai Rentan Langgar HAM, Kapolri Listyo Sigit,Kapolri Baru,Kebijakan Listyo Sigit,Rencana Kapolri Rentan Langgar HAM,Pelanggaran HAM,Listyo Sigit Prabowo

artikel terkait

dewanpers