web analytics
  

ICW Duga Ada 4 Konflik Kepentingan dalam Pembahasan RUU KPK

Senin, 16 September 2019 11:42 WIB
Umum - Nasional, ICW Duga Ada 4 Konflik Kepentingan dalam Pembahasan RUU KPK, 4, Dugaan, Konflik Kepentingan, Pembahasan, RUU KPK, Menurut, ICW,

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana (kedua kiri). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga adanya empat konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

ICW juga mengatakan, DPR terlihat serampangan dalam melakukan pembahasan tersebut.

"Setidaknya ICW mencatat adanya dugaan konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/9/2019).

Dugaan-dugaan itu, yang pertama yakni memang sudah ada niat sejak lama dari DPR untuk melemahkan KPK.

Dalam catatan ICW, isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak 2010. Menurut Kurnia, dalam naskah perubahan yang selama ini beredar tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja.

"Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas," jelasnya.

AYO BACA : KPK Resmi Lantik Sekjen dan Direktur Penuntutan Baru

Dugaan kedua yakni karena mayoritas perkara yang ditangani KPK melibatkan aktor politik. Kurnia menerangkan, dari rentang waktu 2003-2018 setidaknya 885 orang yang telah diproses hukum. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik.

"Sepanjang lima tahun terakhir, setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniwan, pun tak luput dari jerat hukum KPK," katanya.

Kurnia menerangkan, dugaan berikutnya adalah karena hampir seluruh partai politik di DPR periode 2014-2019 sudah pernah terjaring KPK. Dalam catatan ICW, 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik.

Dugaan selanjutnya, yakni terkait perkara yang sedang ditangani oleh KPK banyak melibatkan anggota DPR.

Menurut Kurnia, publik tentu masih mengingat salah satu kasus korupsi yang secara dimensi kerugian negara besar, serta diduga melibatkan banyak pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun swasta, yakni kasus KTP-Elektronik.

"Atas narasi di atas maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan. Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, substansinya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan perubahan UU," jelasnya.

AYO BACA : Jokowi Diserang Soal KPK, PDIP Pasang Badan

Karena itu, ICW meminta DPR untuk segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK.

Kurnia menerangkan, akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi, seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyebut Presiden RI Joko Widodo menjadi salah satu pihak yang menyetujui revisi UU KPK. Bukan hanya Jokowi yang pernah meminta agar revisi UU KPK, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah melakukannya.

"Saya sendiri pernah menghadiri rapat konsultasi dengan presiden, dan presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK," ujar Fahri Hamzah, Jumat (6/9/2019).

Fahri mengatakan, permintaan revisi UU KPK ini telah sesuai dengan permintaan banyak pihak, termasuk pimpinan KPK, dan para akademisi. "Terutama dari pimpinan KPK dan orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK," ujar Fahri.

Menurut Fahri, DPR sejak lama ingin merevisi UU KPK. Namun, keinginan itu kerap tak berjalan mulus dan diwarnai polemik, di antaranya permintaan pemerintah untuk menunda revisi UU KPK.

Fahri mengatakan, harus ada aturan hukum jelas yang mengatur wewenang KPK, termasuk adanya pengawas yang memantau seluruh pekerjaan KPK apakah sudah sesuai aturan undang-undang.

Apalagi, kata Fahri, KPK memiliki kewenangan besar dalam memberantas korupsi sehingga perlu ada Dewan Pengawas.

"Intinya di mana ada kewenangan besar harus ada pengawas," jelas Fahri.

AYO BACA : Yusril: Mandat KPK Bisa Jadi Jebakan Buat Presiden

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

Longsor di Pamekasan, 5 Orang Tewas. Kemensos ke Lapangan dan Beri San...

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:54 WIB

Hujan lebat mengakibatkan bencana tanah longsor sekitar 70 meter di Ponpes Annidhomiyah Dampak, Dusun Jepun, Desa Bindan...

Umum - Nasional, Longsor di Pamekasan, 5 Orang Tewas. Kemensos ke Lapangan dan Beri Santunan, longsong di Pamekasan,Direktorat Penanganan Sosial Korban Bencana Alam (PKSBA),Kementerian Sosial (Kemensos),Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini

KTP Jadi Alasan Banyak Peserta Gagal Daftar Kartu Prakerja, Begini Car...

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 10:45 WIB

7% pendaftar mempunyai masalah yang sama dalam pengisian persyaratan di dashboard peserta. Masalah tersebut terkait ungg...

Umum - Nasional, KTP Jadi Alasan Banyak Peserta Gagal Daftar Kartu Prakerja, Begini Cara Mudah Upload KTP!, Daftar Kartu Prakerja,pembukaan Prakerja gelombang 12,mendaftar Kartu Prakerja,Kartu Prakerja,Pelatihan Kartu Prakerja,Pendaftaran Kartu Prakerja,Gagal Daftar Kartu Prakerja

Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Diklaim Bakal Lebih Transparan

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 10:36 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengaku banyak yang mendaftar, kendati mereka tidak ingin menyebut nominal pastinya.

Umum - Nasional, Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Diklaim Bakal Lebih Transparan, Kartu Prakerja Gelombang 12,Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12,Pendaftar Kartu Prakerja gelombang 12,penerima insentif Kartu Prakerja,Kartu Prakerja 2020

Kartu Prakerja Gelombang 12: Begini Cara Cek Kamu Lolos atau Tidak!

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:08 WIB

Gelombang 12 sudah resmi ditutup pada Jumat (26/2/2021) pukul 12.00 WIB.

Umum - Nasional, Kartu Prakerja Gelombang 12: Begini Cara Cek Kamu Lolos atau Tidak!, Kartu Prakerja Gelombang 12,syarat kartu prakerja gelombang 12,pendaftaran kartu prakerja gelombang 12,Kartu Prakerja,penerima Kartu Prakerja,Kartu Prakerja 2020,Cek Lolos Kartu Prakerja 2020

Termasuk Marzuki Alie, Demokrat Pecat Tujuh Kadernya

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:43 WIB

Demokrat resmi memecat tujuh kadernya yang dinilai terlibat gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Umum - Nasional, Termasuk Marzuki Alie, Demokrat Pecat Tujuh Kadernya, Demokrat Pecat Tujuh Kader,Partai Demokrat,Marzuki Alie Dipecat Demokrat,Demokrat Pecat Marzuki Alie,Marzuki Alie,kasus Marzuki

Dipecat Demokrat, Marzuki Alie: SBY - AHY Ingin Oligarki dan Dinasti

Nasional Jumat, 26 Februari 2021 | 23:14 WIB

Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie angkat bicara seusai dipecat dari keanggotaan oleh DPP Partai Demokrat, Jumat (26/2/202...

Umum - Nasional, Dipecat Demokrat, Marzuki Alie: SBY - AHY Ingin Oligarki dan Dinasti, Kudeta Partai Demokrat,Marzuki Alie Dipecat Demokrat,Demokrat Pecat Marzuki Alie

Paspampres Tendang Pengendara Moge Terobos Ring I

Nasional Jumat, 26 Februari 2021 | 23:09 WIB

Video rekaman anggota Paspampres menendang sejumlah pengendara motor gede atau moge saat sunday morning ride alias Sunmo...

Umum - Nasional, Paspampres Tendang Pengendara Moge Terobos Ring I, Paspampres Tendang Moge,Moge Terobos Ring I

DMI: 65 Persen Muslim di Indonesia Buta Alquran

Nasional Jumat, 26 Februari 2021 | 21:58 WIB

Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen (Purn) Syafruddin mengaku prihatin mengenai masih banyaknya umat Islam d...

Umum - Nasional, DMI: 65 Persen Muslim di Indonesia Buta Alquran, Buta Alquran,Dewan Masjid Indonesia (DMI),Hafiz Alquran

artikel terkait

dewanpers