web analytics
  

YLKI: Konsumen Paling Dirugikan dalam Praktik Korupsi

Senin, 16 September 2019 08:36 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, YLKI: Konsumen Paling Dirugikan dalam Praktik Korupsi, Revisi UU KPK, capim bermasalah, capim baru KPK, KPK 2019-2023,  pelemahan KPK, YLKI

Logo YLKI.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu karena konsumen dinilai sebagai pihak yang paling dirugikan dalam praktik korupsi.

"Kami menyatakan protes keras terhadap segala bentuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi, termasuk pelemahan institusi KPK," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya, Senin (16/9/2019) pagi.

AYO BACA : YLKI Sebut Audisi Bulu Tangkis Bisa Dilakukan Tanpa Merek Rokok

Menurut Tulus, pada konteks kepentingan publik, klimaks dari praktik koruptif adalah publik dan atau konsumen yang dijadikan korban dengan menurunnya kualitas layanan publik dan atau kenaikan harga/tarif suatu komoditas suatu barang/jasa.

Ia menegaskan, upaya pelemahan KPK hanya akan menyuburkan praktik korupsi di Indonesia sebab tidak akan ada lagi lembaga yang kredibel dan wibawa dalam pemberantasan korupsi.

AYO BACA : YLKI Dorong Masyarakat Ajukan Gugatan Atas Pemadaman Listrik

"Dan tingginya harga barang dan tarif suatu jasa akan makin tak terkendali sebab biaya/ongkos korupsi dimasukkan ke dalam komponen harga/tarif suatu barang/jasa tersebut," kata Tulus.

Oleh karena itu, YLKI mendesak revisi UU KPK tidak dipaksakan untuk disahkan pada periode anggota DPR yang akan habis masa jabatannya, tetapi dibahas pada masa anggota DPR baru periode 2019-2024.

Hal itu agar konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi UU KPK berjalan maksimal. Selain itu, dalam banyak kasus, tambahnya, UU yang diketok/disahkan di akhir masa jabatan anggota DPR pada akhirnya banyak menimbulkan masalah.

"Salah satu contohnya adalah UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan," kata Tulus.

AYO BACA : Cegah Persebaran Kanker, YLKI usulkan Pemerintah Buat Peta Kanker

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers