web analytics
  

Hingga Akhir 2019, Indonesia Genjot 3 Kerja Sama Dagang Internasional

Senin, 16 September 2019 08:28 WIB Nur Khansa Ranawati
Umum - Nasional, Hingga Akhir 2019, Indonesia Genjot 3 Kerja Sama Dagang Internasional, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kemendag, kerja sama internasional, kerja sama perdagangan

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Nur Khansa Ranawati/ayobandung.com)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Hingga akhir tahun nanti, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong rampungnya tiga kerja sama dagang internasional yang digadang-gadang akan menjadi bekal bagi negara untuk menghadapi perlambatan ekonomi global. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku telah menyelesaikan 14 perjanjian dagang lainnya.

"Sekarang kami sudah menyelesaikan 14, insyaallah akhir tahun selesai 3 lainnya. Itu perjanjian perdagangan dengan swasta," ungkapnya ketika ditemui selepas mengikuti dialog bersama WTO dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) bertajuk High Level Policy Dialogue: National Task Force on Non-Tariff Measures and Good Regulator Process di hotel El-Royale Bandung, Minggu (15/9/2019).

AYO BACA : Mendag Kebut Kajian Kebijakan Dagang Indonesia

Beberapa perjanjian dagang tersebut di antaranya adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 16 negara yang ada di ASEAN, hingga Indonesia-Korea CEPA dan Indonesia-Taiwan PTA. Enggar menyebutkan, hal ini dilakukan agar Indonesia tak tertinggal dari negara lain.

"Karena kalau kita tidak buka aksesnya, maka kita semakin tertinggal. Kenapa kita tertinggal dengan Vietnam, karena mereka sudah ada perjanjian perdagangan dengan Turki, dengan India, dan kita enggak ada," ungkapnya.

AYO BACA : Rupiah Terapresiasi ke Angka Rp13.900

Selain itu, pihaknya pun saat ini tengah mendorong pengkajian dan revisi sejumlah peraturan dagang Indonesia, terutama yang berkonflik dengan World Trade Orgaization (WTO). Salah satunya guna memperlancar arus investasi untuk masuk.

"Yang bisa kita lakukan sekarang adalah (mempermudah) investasi. Sekarang sudah terjadi relokasi industri dan sebagainya, inilah yang harus kita tantang. Itu sebabnya berbagai peraturan yang kita buat harus pro pada investasi. Jangan kemudian bikin aturan untuk bikin pabriknya saja panjang sekali," ungkapnya.

Guna melaksanakan hal tersebut, Kemendag RI telah membentuk tim khusus yang akan bekerja melakukan review dan perbaikan berbagai aturan dagang tersebut selama satu bulan ke depan.

"Makanya sedang disusun peraturan yang menghambat itu, akan ada keputusan fundamental yang dilakukan oleh bapak presiden sendiri. Kami menyuruh kerja (tim) selama satu bulan, nanti akan ada berbagai peraturan yang disederhanakan," jelasnya. 

AYO BACA : RFB Ajak Pahami Investasi Perdagangan Berjangka

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers