web analytics
  

Seniman Kota Bandung Ajak Masyarakat Awasi Kinerja KPK

Minggu, 15 September 2019 17:34 WIB Dadi Haryadi
Bandung Raya - Bandung, Seniman Kota Bandung Ajak Masyarakat Awasi Kinerja KPK, Revisi UU KPK, Pimpinan KPK Terpilih, Kinerja KPK, Awasi, Seniman Kota Bandung, Payuguban Ruang Budaya Kalamenta,

Kampanye mendukung revisi UU KPK yang dibungkus dengan Budaya Kesenian Benjang dan Leak di Car Free Day Jalan Dago Kota Bandung, Minggu (15/9/2019). (istimewa)

COBLONG, AYOBANDUNG.COM--Sejumlah seniman yang tergabung dalam Payuguban Ruang Budaya Kalamenta ingin seluruh elemen masyarakat bersama melawan korupsi di Indonesia. Ajakan tersebut tertuang dalam kampanye mendukung revisi UU KPK yang dibungkus dengan Budaya Kesenian Benjang dan Leak di Car Free Day Jalan Dago Kota Bandung, Minggu (15/9/2019).

Dengan membawa spanduk bertuliskan "Revisi Untuk KPK Yang Lebih Kuat Dan Profesional', para seniman berjalan sembari memainkan musik tradisional di sepanjang Jalan Dago.

AYO BACA : KPK Tak Bisa Kembalikan Mandat Kepada Presiden

Salah satu pengurus Ruang Budaya Kalamenta Galih Purnama menjelaskan dukungan RUU KPK bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengenalkan budaya sunda agar nantinya para pimpinan KPK terpilih mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi.

"Hari ini kita ingin mengenalkan budaya sunda, dalam rangka mendukung RUU KPK. Agar KPK jeli memberikan pendidikan anti korupsi di Indonesia," kata Galih.

AYO BACA : Pimpinan KPK Mundur Secara Tidak Langsung

Pihaknya pun menginginkan, dengan kampanye budaya tradisional ini, masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi kinerja KPK untuk memberantas korupsi, karena telah merugikan negara.

"Kita juga ingin agar warga sipil ikut andil dalam pengawasan. Dan kami sebagai seniman mendukung pemerintah memberantas korupsi," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo sudah menyetujui RUU KPK yang sebelumnya diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, Jokowi tidak menyetujui semua draft revisi tersebut, ada empat point yang ditolak Jokowi.

Sebelumnya, RUU KPK ini juga menuai polemik di berbagai elemen masyarakat. Ada yang pro terhadap revisi tersebut, dan ada juga yang kontra karena menganggap akan melemahkan lembaga anti rasuah itu.

AYO BACA : KPK: Pembahasan Revisi UU KPK Seperti Sembunyi-sembunyi

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers