web analytics
  

Dirut: Hanya 3% Peserta BPJS yang Terdampak Kenaikan Iuran

Jumat, 13 September 2019 06:54 WIB Fira Nursyabani

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan hanya sekitar 3% peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen pekerja yang upahnya di atas Rp8 juta yang terpengaruh kenaikan iuran.

Mengutip data peserta BPJS Kesehatan di laman resminya, Kamis (12/9/2019), jumlah peserta BPJS Kesehatan segmen pekerja hingga 31 Agustus 2019 adalah 51,7 juta orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 17,4 juta jiwa peserta Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri yaitu ASN dan TNI-Polri, dan 34,2 juta segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha yaitu karyawan BUMN maupun karyawan swasta.

AYO BACA : Gaji di Bawah 8 Juta Diklaim Tak Terpengaruh Kenaikan BPJS

Fachmi menyebut dari total jumlah pekerja tersebut, sebanyak 97% atau 50,2 juta jiwa memiliki upah di bawah Rp8 juta per bulan. Sementara 3% atau 1,5 juta pekerja memiliki penghasilan di atas Rp8 juta per bulan.

"Pekerja kantor saya sampaikan hampir tidak terdampak. Yang gajinya Rp8 juta ke bawah itu ternyata kita lihat dalam master file kita itu 97%," kata Fachmi.

Dari skema rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diterapkan 2020, hanya sekitar 3% pekerja dari total segmen PPU yang terdampak kenaikan iuran.

AYO BACA : Ini Penjelasan Dirut Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Untuk saat ini, besaran pembayaran iuran bagi peserta segmen pekerja penerima upah ialah 5% dari total upah per bulan dengan maksimal Rp8 juta. Iuran tersebut untuk menjamin kesehatan peserta dengan suami atau istri ditambah tiga orang anak.

Dari 5% tersebut, 3% dibayarkan oleh institusi pemerintah dan 2% dibayarkan oleh pegawai untuk ASN dan TNI-Polri. Sementara untuk karyawan BUMN dan swasta ialah 4% dibayarkan perusahaan, dan 1% langsung dipotong gaji karyawan per bulan.

Sementara rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas pekerja yang tadinya iuran 5% dari gaji maksimal Rp8 juta, dinaikan menjadi 5% dari gaji maksimal Rp12 juta.

Oleh karena itu Fachmi menyatakan bahwa rencana kenaikan iuran ini tidak berdampak bagi masyarakat kelas pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.

AYO BACA : BPJS Nunggak, Rumah Sakit Terpaksa Pinjam Uang ke Bank

Editor: Fira Nursyabani

artikel lainnya

dewanpers