web analytics
  

DPR Terima Surat Presiden Terkait Revisi UU KPK

Kamis, 12 September 2019 13:47 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, DPR Terima Surat Presiden Terkait Revisi UU KPK, Revisi UU KPK, bambang soesatyo, joko widodo, surat presiden revisi UU KPK, KPK

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang menugaskan perwakilan pemerintah dalam membahas revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Setahu saya tidak ada (menyebutkan Presiden setuju atau tidak revisi UU KPK), hanya menunjuk wakil pemerintah," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

AYO BACA : Revisi UU KPK Diperlukan Demi Tingkatkan Kinerja

Dia mengatakan Surpres tersebut telah diterima pada Rabu (11/9/2019). Ia telah mengonfirmasi pada Sekjen DPR pada Kamis (12/9/2019) pagi, ternyata sudah masuk ke DPR.

Menurut dia, dalam Surpres tersebut menyebutkan Presiden Jokowi menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara mewakili pemerintah melakukan pembahasan revisi UU KPK.

AYO BACA : Pentas Budaya Sunda Warnai Aksi Dukung RUU KPK

Namun Bamsoet enggan menyampaikan pendapatnya terkait beberapa poin krusial yang ada dalam revisi UU KPK tersebut seperti keberadaan Dewan Pengawas KPK, kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan penyadapan.

"Pandangan saya adalah pandangan DPR, nanti saja tanyakan langsung kepada Komisi lll DPR," ujarnya.

<iframe style="height:550px; width:100%; border: none;"  width ="930" height=550 src="https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/113119/survei-lsi-kpk-dan-presiden-jadi-lembaga-yang-paling-dipercaya-publik"></iframe>

AYO BACA : Ketua KPK: Biarkan DPR Selanjutnya yang Membicarakan Revisi

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers