web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Revisi UU KPK Diperlukan Demi Tingkatkan Kinerja

Rabu, 11 September 2019 22:38 WIB Faqih Rohman Syafei

Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Uu Nurul Huda. (Faqih Rohman Syafei/Ayobandung.com)

PANYILEUKAN, AYOBANDUNG.COM--Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Uu Nurul Huda menyebutkan revisi Undang-Undang KPK diperlukan dalam rangka pembenahan terhadap kinerja lemabga antirasuah tersebut. 

Dia menyebutkan selama ini penindakan kasus korupsi yang dilakukan KPK belum maksimal dan masih bias. Selain penindakan, aspek pencegahan pun dinilainya terlalu pasif.

"Revisi diperlukan untuk menguatkan KPK bukan melemahkan," ujarnya kepada Ayobandung.com di ruangannya, Rabu (11/9/2019).

Uu mengatakan terkait pembentukan dewan pengawas, seharusnya berfungsi mendorong kinerja KPK bukan sebaliknya. Selama ini, lembaga yang tidak terdapat dewan pengawasan yakni KPK. 

AYO BACA : Ketua KPK: Biarkan DPR Selanjutnya yang Membicarakan Revisi

"Misalkan sampai penyelidikan dan penyidikan harus lapor dulu dewan pengawas, saya tidak setuju harusnya mengawasi kinerja tidak sampai ranah tersebut," katanya.

Menurutnya, dewan pengawas diperlukan untuk mencegah terjadi penyelewengan kekuasaan. Namun tugasnya bukan seolah-olah mengambil dan membatasi kewenangan KPK. 

Sedangkan untuk format dari dewan pengawas ini, seharusnya tidak melibatkan eksekutif dan legislatif. Tetapi dari unsur independen ataupun dari polisi dan kejaksaan.

"Kenyataan hari ini dalam revisi UU KPK justru banyak mengambil alih peran KPK dan batasi kewenangan. Ini keblablasan kalau dewan pengawasan menyangkut wilayah kewenangan," terang Uu. 

AYO BACA : Presiden Sudah Terima DIM Revisi UU KPK

"Misalkan ada kasus yang tidak tuntas, maka dewan pengawas berperan mendorong itu," tambahnya.

Dia pun menawarkan sejumlah opsi, di antaranya jika KPK dibiarkan seperti sekarang, akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan polisi dan kejaksaan.

Lalu, KPK dijadikan lembaga khusus untuk persoalan penindakan kasus korupsi. Tetapi dengan fokus penindakan kasus korupsi yang nominalnya besar, serta difokuskan jenis korupsi apa yang ditanganinya. 

"KPK dikuatkan kelembagaannya menjadi lembaga konstitusi, karena selama ini sebagai lembaga UU, sehingga apabila ada sengketa KPK dan polisi bisa diselesaikan di MK," jelas Uu.

"Terakhir, kalau seperti ini terus keadaannya bubarkan saja, dan penguatan adalah pada kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi, seperti BNN yang langsung di bawah Presiden atau seperti Densus Anti Teror," katanya.

Ditambahkannya KPK perlu dievaluasi terhadap kinerjanya karena bagaimanapun masih terdapat kelemahan. Hal tersebut untuk menguatkan fungsi dan kinerja KPK sehingga penindakan dan pencegahan koruspi bisa lebih efektif. 

"KPK perlu dikuatkan dibenahi dan dibatasi kewenangan jangan sampai garap yang remeh temeh. Terlihat dari Lakip tahun 2015 sampai 2018 tidak signifikan," pungkasnya.

AYO BACA : Benarkah Revisi UU KPK Ide Dari Para Taipan?

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers