web analytics
  

Samad Nilai Hasil Capim KPK Cacat Hukum

Sabtu, 7 September 2019 14:40 WIB
Umum - Nasional, Samad Nilai Hasil Capim KPK Cacat Hukum, Abraham Samad, Capim, KPK, Cacat Hukum,

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta, Jumat (3/5/2019). (Republika/ Wihdan)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Mantan ketua KPK, Abraham Samad, menilai bahwa hasil seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK cacat hukum. Panitia Seleksi telah meniadakan salah satu syarat Capim berdasarkan Undang-undang.

Samad memaparkan, ada 11 syarat bagi seseorang untuk lolos sebagai capim KPK bersasarkan UU KPK pasal 29. Salah satu ketentuannya adalah telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Nah, kemudian kemarin Pansel enggak menyaratkan itu, jadi orang bisa saja mendaftarkan tanpa menyampaikan laporan dan itu berarti dia telah melakukan pelanggaran hukum dalam merekrut dalam seleksi itu makanya cacat yuridis hasilnya," kata Abraham Samad di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

AYO BACA : Arsul Sani: Mengapa KPK Takut Diawasi?

Pansel Capim KPK telah menyerahkan 10 nama calon pemimpin KPK kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/9/2019).

Sejumlah calon yang disoroti dalam fase wawancara ikut dalam rombongan yang diloloskan.

Di antara yang lolos adalah Komisioner KPK Alexander Marwata, anggota Polri Firli Bahuri, auditor BPK I Nyoman Wara, jaksa Johanis Tanak, advokat Lili Pintauli Siregar, akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan, hakim Nawawi Pomolango, akademisi Nurul Ghufron, PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan PNS Kemenkeu Sigit Danang Joyo.

AYO BACA : Abraham Samad: UU KPK Masih Relevan dengan Konteks Kekinian

KPK menyebut bahwa di antara mereka masih ada yang tidak memenuhi LHKPN.

Bahkan, KPK mengatakan bahwa di antara mereka terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK.

Samad berpendapat, bola panas terkait capim KPK juga berada di tangan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, presiden sebenarnya bisa saja mengembalikan puluhan nama itu ke Pansel.

Begitu juga dengan DPR yang telah menerima 10 nama capim KPK dari presiden. Dia mengatakan, DPR bisa saja menolak hasil seleksi pansel.

"Tapi menurut saya yang paling tepat adalah presiden membentuk pansel baru atau kalau DPR paham UU maka DPR harus tolak karena itu cacat yuridis," kata Abraham Samad lagi.

AYO BACA : PBNU Dukung Revisi UU KPK

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

Mantan Kepala Bank Jatim Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 23:02 WIB

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menahan empat orang tersangka dugaan kasus korupsi Bank Jatim Cabang Kepanjen...

Umum - Nasional, Mantan Kepala Bank Jatim Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Korupsi Bank Jatim,Bank Jatim,Kejati Jatim,Kredit Bank Jatim

Sekolah Tatap Muka Juli, IDI: Belum Tentu

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 22:26 WIB

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai belum tentu semua sekolah di Indonesia bisa memulai pembelajaran...

Umum - Nasional, Sekolah Tatap Muka Juli, IDI: Belum Tentu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI),Sekolah Tatap Muka,Sekolah Tatap Muka Mulai Juli,Pembelajaran Tatap Muka

CEK FAKTA: Benarkah Wapres Maruf Amin Perbolehkan Jual Miras untuk Kas...

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 21:08 WIB

Viral kabar Wapres Marif Amin memperbolehkan menjual miras untuk kas negara.

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Benarkah Wapres Maruf Amin Perbolehkan Jual Miras untuk Kas Negara?, Hoaks Wapres Maruf Amin Perbolehkan Jual Miras,Cek Fakta,maruf amin miras,maruf amin jual miras,Hoaks,wapres,Investasi Miras

CEK FAKTA: Pemilik e-KTP Dapat Bantuan Rp3,5 Juta dari Pemerintah?

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 20:39 WIB

CEK FAKTA: Pemilik e-KTP Dapat Bantuan Rp3,5 Juta dari Pemerintah?

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Pemilik e-KTP Dapat Bantuan Rp3,5 Juta dari Pemerintah?, bantuan pkh,hoaks bantuan ektp,PKH,blt,BLT PKH 2021,Cek Fakta,Hoaks,Bantuan Rp3,5 juta,Program Keluarga Harapan (PKH)

Polri Kirim Peringatan ke Akun Medsos Penyebar SARA

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 20:34 WIB

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliadi mengatakan, pihaknya sudah memberikan 21 kali peringa...

Umum - Nasional, Polri Kirim Peringatan ke Akun Medsos Penyebar SARA, Polri,Virtual Police,Akun Medsos Penyebar SARA

PWNU Jatim Komentari Kontroversi Legalisasi Minuman Keras

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 14:55 WIB

Alasan dipilihnya beberapa wilayah tersebut lantaran telah ada sejumlah industri miras lokal.

Umum - Nasional, PWNU Jatim Komentari Kontroversi Legalisasi Minuman Keras, Minuman Keras (Miras),Ketua Pengurus Wilayah Nahdaltul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) K.H. Marzuki Mustamar,PWNU Jatim

Artidjo Alkotsar, Inspirasi Mahfud MD Jadi Aktivis Hukum

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 14:28 WIB

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Artidjo Alkotsar (72) tutup usia pada Minggu (28/2/2021) kemari...

Umum - Nasional, Artidjo Alkotsar, Inspirasi Mahfud MD Jadi Aktivis Hukum, Artijo Alkotsar,Artijo alkotsar meninggal,Mahfud MD,Dewas KPK

Diskon Listrik PLN 50-100% Maret 2021!

Nasional Senin, 1 Maret 2021 | 14:23 WIB

Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan diskon listrik khusus beberapa pelanggan dengan kriteria yang sesuai dengan s...

Umum - Nasional, Diskon Listrik PLN 50-100% Maret 2021! , Diskon PLN,Diskon PLN Maret 2021,PLN,Token listrik gratis,Cara dapat token listrik gratis

artikel terkait

dewanpers