web analytics
  

Abraham Samad: UU KPK Masih Relevan dengan Konteks Kekinian

Sabtu, 7 September 2019 13:39 WIB

Mantan ketua KPK, Abraham Samad, dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). (ANTARA/Prisca Triferna)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menyebut bahwa UU KPK yang berlaku saat ini masih relevan dengan kondisi kiwari. Dengan begitu, UU KPK tidak perlu direvisi.

"KPK terbuka saja dengan kritik, tapi ini masalah revisi itu perlu nggak, kalau nggak pas dengan konteks kekinian ya direvisi, tapi UU yang ada sekarang ini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini," kata Abraham Samad di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Menurutnya, UU yang berlaku sekarang perlu tetap dibiarkan jika pemerintah dan legislatif benar-benar ingin menjaga kehormatan KPK.

AYO BACA : Arsul Sani: Mengapa KPK Takut Diawasi?

Namun, dia mengatakan, bukan berarti regulasi yang mengatur cara kerja KPK tidak bisa direvisi di kemudian hari jika sudah tidak relevan dengan kondisi dalam konteks kekinian.

"Karena UU ini bukan kitab suci jadi silakan saja direvisi kalau memang sudah tidak sesuai," kata Samad.

Sanggahan itu dilontarkan Samad menyusul pernyataan anggota komisi III DPR RI Fraksi PKS M Nasir Djamil. Nasir mengatakan, UU KPK yang berlaku saat ini sudah berusia 17 tahun sehingga harus dievaluasi dan direvisi.

AYO BACA : PBNU Dukung Revisi UU KPK

Menurutnya, revisi itu dilakukan agar pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK bisa lebih maksimal.

Dia menganggap wajar bahwa setiap perubahan pasti akan menuai pro dan kontra atau bahkan drama. Namun, dia meminta semua pihak berpikir jernih dan jangan berpikir revisi UU KPK itu melemahkan atau menguatkan.

"Jangan sampai orang-orang yang merevisi itu juga kemudian disebut ada upaya melemahkan. Tapi lebih baik kita berada di tengah jadi enggak dalam melemahkan atau menguatkan. Karena kalo terlalu kuat juga berbahaya," katanya.

Menurut Nasir, revisi dilakukan agar KPK tidak tumbuh terlalu kuat tanpa ada instrumen yang mengawasi kekuatan tersebut. Kekuatan tanpa pengawasan itu ditakutkan akan menjadi kekuasaan yang semena-mena.

DP telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

AYO BACA : Abraham Samad Sebut Ada Ancaman Lemahkan KPK dari Dalam

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers