web analytics
  

Anggota DPR/DPD Diimbau Segera Serahkan LHKPN

Minggu, 1 September 2019 16:17 WIB
Umum - Nasional, Anggota DPR/DPD Diimbau Segera Serahkan LHKPN, KPU ri, dpd ri, dpr ri, lhkpn,

Komisioner KPU RI Ilham Saputra ketika ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019) (ANTARA News/Prisca Triferna)

JAKARTA, AYOBEKASI.NET -- Para anggota DPR dan DPD RI terpilih diimbau segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selang penetapannya pada Sabtu (31/8/2019) kemarin.

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, sejak ditetapkan, para anggota dewan diberi batas waktu penyerahan selama 7 hari. Maka batas waktunya yakni pada 7 September 2019.

"Kami berharap bagi DPR RI (termasuk DPD) yang belum menyerahkan LHKPN, maka selama tujuh hari kalender setelah penetapan harus menyerahkan secara kolektif atau sendiri-sendiri, " ujar Ilham ketika dikonfirmasi, Minggu (1/9/2019).

AYO BACA : Daftar Parpol yang Lolos dan Gagal ke Parlemen

Ilham mengingatkan, LHKPN merupakan salah satu syarat harus dipenuhi caleg untuk dilantik sebagai DPR RI dan DPD terpilih. Jika tidak menyerahkan LHKPN sampai pada tanggal 7 September, maka yang bersangkutan tidak diusulkan untuk dilantik menjadi anggota DPR dan DPD RI.

"Jika sampai 7 September tidak menyerahkan LHKPN, maka kami tidak memberikan nama yang bersangkutan untuk dilantik oleh Presiden sampai kemudian menyerahkan LHKPN," kata Ilham.

Ilham berharap DPR dan DPD RI terpilih yang belum menyerahkan LHKPN bukan karena disebabkan tidak mau atau menolak menyerahkan LHKPN. Tetapi lebih karena masih harus memenuhi syarat-syarat administrasi dari KPK.

AYO BACA : Masa Kampanye Pilkada 2020 Ditetapkan Selama 71 Hari

"Saya berharap LHKPN ini belum dilaporkan karena memang persoalan administrasi KPK, bukan karena ketidakinginan atau keengganan calon anggota terpilih untuk tidak melaporkan LHKPN," ungkap dia.

Pihaknya, kata Ilham, juga akan proaktif meminta partai politik agar mendorong para kadernya yang terpilih segera melaporkam LHKPN. KPU pun akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta LHKPN dari anggota DPD yang belum menyerahkan LHKPN.

Menurut Ilham, LHKPN tersebut penting sebagai bagian dari transparansi anggota legislatif sehingga publik bisa mengetahui harta kekayaan yang bersangkutan. Dengan adanya laporan LHKPN itu, kata dia, bisa mencegah mereka melakukan korupsi.

"Ketika kita bekerja sebagai anggota DPR atau DPD, kan bisa dilacak semuanya jika ada potensi korupsi sehingga kami mengingatkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi karena kita bisa melacak berdasarkan laporan LHKPN tersebut," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data pada 30 Agustus 2019, sudah ada 485 dari 575 calon DPR RI terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN atau sebesar 84,35 persen. Sedangkan 90 orang calon terpilih belum menyerahkan LHKPN. Sementara itu, anggota DPD RI terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN sebanyak 105 orang (77,2 persen) dari 136 anggota DPD RI secara keseluruhan.  

AYO BACA : KPU Minta DPR Revisi Terbatas UU Pemilu

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

artikel terkait

dewanpers