web analytics
  

Pemprov Jabar Ajukan Anggaran Kaji Kelayakan Kabupaten Bandung Timur

Rabu, 28 Agustus 2019 15:31 WIB Nur Khansa Ranawati
Bandung Raya - Bandung, Pemprov Jabar Ajukan Anggaran Kaji Kelayakan Kabupaten Bandung Timur, Daerah Otonomi Baru (DOB), bandung timur, pemekaran wilayah, kabupaten bandung timur

Sejumlah bangunan berdiri di kawasan Bandung Timur, Kota Bandung, Selasa (20/2/2018). (Irfan Alfaritsi/ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) saat ini telah mengajukan anggaran untuk melakukan kajian kelayakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bandung Timur (KBT). Wacana pembentukannya belakangan tengah mencuat ke permukaan.

Saat ini, kebutuhan untuk melakukan kajian kelayakan tersebut tengah memasuki tahap pembahasan di DPRD Jabar. Hal ini disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja sama Pemprov Jabar, Dani Ramdan, Rabu (28/8/2019).

"Kami sudah mengajukan anggarannya mulai tahun 2020. Sekarang sedang dibahas di dewan," ungkapnya ketika dihubungi ayobandung.com.

AYO BACA : Pembentukan DOB Bandung Timur Dinilai Harus Penuhi 6 Aspek Ini

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah menyurati lima kepala daerah pada 2 Juli 2019, yakni Bupati Cianjur, Bupati Bekasi, Bupati Tasikmalaya, Bupati Karawang, dan Bupati Bandung, soal kesiapan daerah masing-masing terkait rencana pembentukan DOB yang melibatkan para kepala daerah tersebut.

Rencana DOB yang dimaksud antara lain Kabupaten Cianjur Selatan, Kota Cipanas, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kota Cikampek, dan Kabupaten Bandung Timur. 

Menanggapi surat ini, Bupati Bandung Dadang M Nasser mengirim surat balasan pada 23 Agustus 2019 yang tertuju pada Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Isinya menyatakan persetujuan dia soal pembentukan KBT. Ia juga meminta Pemprov Jabar untuk terlebih dahulu melakukan kajian kelayakan sebagai salah satu prasyarat pembentukan DOB.

AYO BACA : Ini Kata Mantan Kabag Otonomi Daerah Terkait DOB Bandung Timur

Dani mengatakan bahwa permintaan pengkajian tersebut adalah hal wajar mengingat Kabupaten Bandung hingga saat ini belum melakukan langkah persiapan apapun terkait DOB KBT. Wacana tersebut dianggap baru berbentuk aspirasi dari masyarakat setempat yang baru-baru ini disetujui secara resmi oleh pemkab.

Pemkab Bandung belum dapat menyertakan draft kebutuhan admnistratif yang diminta Pemprov Jabar dalam surat 2 Juli 2019 tersebut, karena masalah DOB KBT dikatakan belum memiliki dasar hukumnya. 

"Kami sudah mengkonfirmasi Pemkab Bandung terhadap jawaban surat tersebut, bahwa memang terkait usulan DOB KBT, pihak Pemkab Bandung sejauh ini belum melakukan langkah persiapan karena usulannya baru berupa aspirasi masyarakat, bukan rancangan pemkab," ungkapnya.

"Sehingga belum tertuang secara resmi di RPJMD-nya, maupun dalam produk hukum daerah lainnya. Dengan demikian wajar jika kemudian bupati minta adanya kajian dari pemprov," paparnya.

Dani mengatakan, tercatat sejak 1990-an hingga akhir 2018, Pemprov Jabar memiliki sejumlah dokumen pengkajian mengenai rencana pemekaran wilayah atau pembentukan DOB Kabupaten/Kota yang dilakukan secara makro.

"Namun untuk kajian kelayakan pembentukan DOB secara satu per satu, khususnya KBT, memang belum pernah dilakukan," kata dia. 

AYO BACA : Soal Pemekaran Bandung Timur, Pengamat Minta Gubernur Tak Anggap Enteng

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers