web analytics
  

KPK Sebut Suap Impor Pangan Karena Tidak Sinkronnya 2 Kementerian

Jumat, 9 Agustus 2019 15:17 WIB M. Naufal Hafizh
Umum - Nasional, KPK Sebut Suap Impor Pangan Karena Tidak Sinkronnya 2 Kementerian, KPK, Suap, Impor bawang putih, impor Pangan, korupsi Kementerian,

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) menyampaikan pernyataan di gedung Lemhanas Jakarta, Jumat (9/8/2019). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COMKPK menilai berulangnya Operasi Tangkap Tangan di sektor impor pangan karena dua kementerian tidak punya kebijakan yang sinkron di bidang pangan.

"Titik lemahnya itu sebenarnya, kan sebenarnya itu kan ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Tetapi ini kelihatannya antara Kementerian Perdagangan dan Pertanian tidak selalu sinkron. Jadi, misalnya seperti kemarin saat ada impor beras Kementerian Pertanian mengatakan beras banyak tapi masih saja di impor, akhirnya Kepala Bulog mengeluh, mau ditaruh di mana impor ini karena gudangnya sudah penuh?" kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Lemhanas Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Laode menyampaikan hal tersebut seusai KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY) bersama lima orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019.

I Nyoman diduga menerima fee sebesar Rp2 miliar dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung agar Afung mendapat kuota impor bawang putih.

Fee yang disepakati oleh I Nyoman adalah Rp1.700 sampai Rp1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor atau Rp3,6 miliar untuk 20 ribu ton bawang putih.

Namun, untuk memenuhi fee tersebut, Afung meminjam dari Zulfikar namun baru terealisasi Rp2,1 miliar dan ditransfer ke rekening rekan Afung yaitu Doddy Wahyudi lalu ditransfer ke rekening Nyoman sebesar Rp2 miliar.

"Dan itu aneh sebenarnya, masa pemerintahan tidak bisa berkoordinasi dengan baik? Ya seperti itu berulang, dan kita berharap sebenarnya ini disetop, tapi sampai sekarang tidak juga," ungkap Laode.

Kasus impor pangan sebelumnya juga pernah terjadi pada 2013 dalam perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq serta pada 2016 ada kasus suap terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang melibatkan Ketua DPD saat itu Irman Gusman.

"Dulu kita pernah impor sapi, sekarang bawang, sebelumnya dulu sapi juga. Ini kelihatannya modusnya masih sama. Cuma modus bergeraknya beda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri untuk hal itu," tambah Laode.

Ia pun meminta agar pemerintah dapat tegas untuk menghentikan praktik korupsi tersebut agar penentuan kuota kuota tidak selalu menjadi lahan untuk suap-menyuap.

"Karena hampir semua komoditas terjadi, sehingga di pasar masih kelebihan karena mereka ingin mendapat keuntungan ekonomi," ungkap Laode.

Ketidaksinkronan itu juga membuka celah terjadinya praktik perdagangan pengaruh (trading in influence) untuk penentuan kuota.

"Perdagangan pengaruh juga akhirnya dimanfaatkan karena selisih harga komoditi di luar negeri dengan dalam negeri itu tinggi sekali. Seperti bawang putih harganya satu kilo di sini berapa? Kalau di China murah sekali, beras juga begitu harga beras itu setengahnya harga per kilogram di luar negeri dengan dalam negeri," jelas Laode.

Editor: M. Naufal Hafizh

terbaru

Menghadapi Kemarau, Apa yang Perlu Dipersiapkan?

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 08:47 WIB

Kendati puncak musim hujan diramalkan bakal mundur dari prakiraan sebelumnya, tidak ada salahnya mempersiapkan diri meng...

Umum - Nasional, Menghadapi Kemarau, Apa yang Perlu Dipersiapkan?, kemarau,kemarau 2021,Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB),Musim Hujan,Puncak Musim Hujan

Rais 'Aam PBNU Ingatkan 2 Perkara yang Bisa Ancam Organisasi

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 08:26 WIB

Menurut dia, apabila kedua hal ini sudah menjangkiti, maka akan sulit bangkit untuk hidup kembali.

Umum - Nasional, Rais 'Aam PBNU Ingatkan 2 Perkara yang Bisa Ancam Organisasi, Nahdlatul Ulama (NU),harlah NU

Wapres Ingatkan NU Muhasabahi Prinsip Gerakan

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 06:24 WIB

Harapan ini disampaikan jelang usia NU ke 100 tahun.

Umum - Nasional, Wapres Ingatkan NU Muhasabahi Prinsip Gerakan, Ma'ruf Amin,Nahdlatul Ulama (NU)

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong tak Ganggu Vaksinasi Pemerintah

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 05:54 WIB

Pemerintah mengizinkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong guna mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid...

Umum - Nasional, Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong tak Ganggu Vaksinasi Pemerintah, vaksinasi gotong royong,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),sinovac,AstraZeneca,novavax,Pfizer,Sinopharm,Moderna

Longsor di Pamekasan, 5 Orang Tewas. Kemensos ke Lapangan dan Beri San...

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:54 WIB

Hujan lebat mengakibatkan bencana tanah longsor sekitar 70 meter di Ponpes Annidhomiyah Dampak, Dusun Jepun, Desa Bindan...

Umum - Nasional, Longsor di Pamekasan, 5 Orang Tewas. Kemensos ke Lapangan dan Beri Santunan, longsong di Pamekasan,Direktorat Penanganan Sosial Korban Bencana Alam (PKSBA),Kementerian Sosial (Kemensos),Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini

KTP Jadi Alasan Banyak Peserta Gagal Daftar Kartu Prakerja, Begini Car...

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 10:45 WIB

7% pendaftar mempunyai masalah yang sama dalam pengisian persyaratan di dashboard peserta. Masalah tersebut terkait ungg...

Umum - Nasional, KTP Jadi Alasan Banyak Peserta Gagal Daftar Kartu Prakerja, Begini Cara Mudah Upload KTP!, Daftar Kartu Prakerja,pembukaan Prakerja gelombang 12,mendaftar Kartu Prakerja,Kartu Prakerja,Pelatihan Kartu Prakerja,Pendaftaran Kartu Prakerja,Gagal Daftar Kartu Prakerja

Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Diklaim Bakal Lebih Transparan

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 10:36 WIB

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengaku banyak yang mendaftar, kendati mereka tidak ingin menyebut nominal pastinya.

Umum - Nasional, Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12 Diklaim Bakal Lebih Transparan, Kartu Prakerja Gelombang 12,Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 12,Pendaftar Kartu Prakerja gelombang 12,penerima insentif Kartu Prakerja,Kartu Prakerja 2020

Kartu Prakerja Gelombang 12: Begini Cara Cek Kamu Lolos atau Tidak!

Nasional Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:08 WIB

Gelombang 12 sudah resmi ditutup pada Jumat (26/2/2021) pukul 12.00 WIB.

Umum - Nasional, Kartu Prakerja Gelombang 12: Begini Cara Cek Kamu Lolos atau Tidak!, Kartu Prakerja Gelombang 12,syarat kartu prakerja gelombang 12,pendaftaran kartu prakerja gelombang 12,Kartu Prakerja,penerima Kartu Prakerja,Kartu Prakerja 2020,Cek Lolos Kartu Prakerja 2020

artikel terkait

dewanpers