web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Jawa Barat Kembali Terdampak Pembangunan Infrastruktur

Kamis, 8 Agustus 2019 11:45 WIB Netizen Netizen

Sejumlah pekerja PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyelesaikan pembangunan stasiun di Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (3/7/2019). (Muhammad Aditya Priyanto/ayobandung.com)

Kabar terbaru yang diperoleh dari laman TribunNews.com bahwa tak lama lagi warga di kabupaten Bandung akan terkena imbas ‘reaktivasi’ jalur kereta Rancaekek. Sejumlah perkampungan di Desa Rancaekek Wetan dan Kulon di Kecamatan Rancaekek harus siap-siap merasakan dampak reaktivasi di wilayahnya.

Menurut Kasi Pembangunan dan Prasarana Umum Kecamatan Rancaekek, Susanto Sudarsono, pihaknya sempat diundang rapat oleh Dinas Perhubungan Pemprov Jabar pada pekan lalu. Rapat itu membahas sosialisasi dan pengadaan tanah untuk reaktivasi kereta Rancaekek–Tanjungsari.

Ia juga menerangkan jalur keretanya akan melintasi dua desa, sekaligus melintasi jalan nasional Bandung–Garut. Sebelumnya, jalur tersebut pernah berfungsi, namun 70 tahun yang lalu jalurnya telah ditutup. Kini yang nampak hanyalah deretan rumah-rumah penduduk, nyaris tak ada jalur kereta yang tersisa (dinukil dari TribunNews.com).

Berdasarkan informasi di atas setidaknya warga masyarakat Rancaekek (Kulon dan Wetan) bukan cuma mempersiapkan wilayahnya siap dilalui kereta tapi juga  kesiapan secara fisik dan psikis dari dampak aktifnya jalur kereta Rancaekek. Akankah pemukiman mereka mengalami penggusuran, kebisingan, sengketa lahan, atau konflik susulan pasca pembukaan jalur kereta di sana.

Sarana publik sebaiknya jauh dari area pemukiman penduduk dan harus ada kompensasi manakala pemukiman itu direlokasi. Inilah yang harus menjadi pertimbangan mendasar pejabat pemerintah (daerah maupun pusat) saat menggulirkan wacana alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan berikut konpemsasi yang harus ditunaikan telah termaktub dalam per-UU negara RI, didukung oleh Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanian.  UU No 41 tahun 2009 misalnya, memberikan aturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pertanyaannya, masihkah peranan per-UU tersebut difungsikan?

Secara tidak langsung aturan per-UU tersebut memberikan batasan secara ketat saat ada pembangunan infrastruktur yang dapat merusak alam atau kenyamanan publik, sebab belakangan banyak para pengusaha dan investor melirik lahan persawahan untuk dijadikan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, termasuk kereta api.

Sayangnya, fakta di lapangan, pembangunan terkadang tidak didukung sarana dan prasarana yang lain sebagai langkah meminimalisir masalah yang akan muncul. Jalan tol Cipali contohnya, pembangunannya digenjot sedemikian rupa hingga akhirnya resmi digunakan, namun nihil rest area pada akhirnya menuai bencana bagi pengendara.

Jalan yang panjang, biaya tol mahal, macet parah, bekal habis, pulang kampung tinggal nama. Hal serupa terjadi juga saat proyek pertambangan tanpa smelter, lubang menganga bekas galian, limbah mengotori sungai, udara, tanah, nyawa rakyat kembali melayang.

Kenyataan miris menimpa umat akan terus berkelanjutan saat aturan tak lagi membuat nyaman. Undang-undang hanya tumpukan teori, minim praktik. Para pemilik modal dan kekuasaan nyatanya mudah mewujudkan keinginannya. Bangun ini, bongkar itu. Rusak sana, untung sini. Maka tak aneh kemakmuran menjadi milik pemodal, kesengsaraan milik masyarakat.

Kenyataan miris akan berganti berseri manakala aturan hakiki diposisikan kembali. Bukan aturan manusia dan UU kufurnya, melainkan aturan dan UU Illahiyyah. Undang-undang yang bersumber dari Allah SWT dan RasulNya.

Islam tidak melarang adanya pembangunan infrastruktur selama pembangunan itu tidak melanggar hukum syara’ dan hak umat. Landasan aktivitasnya adalah keimanan, tujuan akhirnya meraih ridha Allah SWT. Pemimpin kaum muslimin (Khalifah) dengan amanah yang diembannya akan mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamiin melalui hukum Allah yang diterapkannya.

Dengan demikian, Islam dengan seperangkat aturannya memiliki cara brilian mengatasi masalah apapun yang dihadapi umat. Dari mulai ranah aqidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian serta muamalah (politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pemerintahan dll). Cukup ikuti petunjuknya via Alqur’an, As-Sunnah, kaji dan terapkan. Bukan cuma individu, masyarakat tapi juga negara.

Manusia dengan tabiat serba lemah berpotensi berwatak sombong, lebih senang mempersulit diri dengan aturan ‘buatan’ asing lagi bathil. Kemaksiatan begitu terpampang, bencana terus melanda tapi enggan berhukum dengan Alquran. Setiap ada masalah solusi yang diambil selalu berkiblat ke barat. Bukan solusi yang didapat, masalah baru bermunculan.

Begitupun masalah reaktivasi. Jika program ini berlanjut untuk direalisasikan tapi aturan yang dijadikan landasannya masih sama, maka jangan berharap kemaslahatan umat akan terwujud. Sebab, aturan yang dipakai adalah aturan jahiliyah bukan aturan Allah. Firman-Nya di dalam Alquran :

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik hukumannya daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin?.” (QS. Al Maidah: 50).

Ayat tersebut mengandung keheranan Allah (al-Khalik) atas manusia (sebagai makhluk) yang  lemah, begitu sombong dengan aturan manusia. Memposisikannya lebih tinggi dari hukum Allah sebagai Dzat Maha Sempurna. Padahal sedemikian jelas Allah memberikan peringatanNya di ayat sebelumnya :

“Dan hendaklah kalian memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.....” (QS. Al Maidah :49).

Wallahu a’lam bi ash-Shawab.

 

Uqie Nai

Member AMK4 dan Pemerhati Sosial

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Redaksi AyoBandung.Com

artikel lainnya

dewanpers