web analytics

PLN Siap Beri Kompensasi Terkait Pemadaman Listrik

clockSenin, 5 Agustus 2019 12:52 WIB userFira Nursyabani
Umum - Nasional, PLN Siap Beri Kompensasi Terkait Pemadaman Listrik, pemadaman listrik, kompensasi pln, pln, aliran listrik

PLT Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten saat menjelaskan padamnya listrik di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Senin (5/8/2019). (ANTARA FOTO)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- PT PLN (Persero) menyatakan siap mengikuti peraturan yang berlaku terkait kompensasi yang dapat diberikan kepada pelanggan atas padamnya listrik pada Minggu (4/8/2019) di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

"Mengenai kompensasi kepada masyarakat, sudah ada aturannya Peraturan Menteri ESDM, dan PLN komitmen untuk melaksanakan hal tersebut," kata Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten kepada media di kantor pusat PLN, Jakarta,  Senin (5/8/2019).

AYO BACA : Sejumlah Lampu Lalin Kota Bandung Tak Berfungsi Dampak Pemadaman Listrik

Menurut dia, PLN akan mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero). Sripeni menambahkan terdapat formulasi kompensasi bagi pelanggan dalam peraturan tersebut.

"Tergantung dari kelompok-kelompoknya, kan ada kelompoknya. Kemudian di lokasi ini berapa jam, tidak dialiri listrik oleh PLN," jelas Sripeni.

AYO BACA : Listrik Mati, Empat Rumah di Purwakarta Hangus Terbakar

Menurut pasal 6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 PT PLN (Persero) wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, untuk indikator yakni lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kwh meter, waktu koreksi kesalahan rekening, dan atau kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.

Pengurangan tagihan listrik kepada konsumen bervariasi yakni 35 persen untuk konsumen golongan tarif yang dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik dan 20 persen untuk konsumen golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Selain itu pada Pasal 7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, PLN dapat terbebas dari kewajiban pengurangan tagihan listrik kepada konsumen lama dan jumlah gangguan diperlukan untuk pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi, terjadi gangguan pada instalasi yang bukan karena kelalaian PT PLN, serta terjadi keadaan yang berpotensi membahayakan keselamatan umum, dan untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

AYO BACA : Aa Gym: Pemadaman Aliran Listrik Jadi Teguran

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 20:40 WIB

Di tengah tantangan pandemi Covid-19, fungsi intermediasi perbankan mulai mengalami pertumbuhan positif.

Umum - Nasional, Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu, Momentum,Pertumbuhan Kredit,intermediasi perbankan,Bank Indonesia

Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 15:03 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan akan menyusun skema mengenai vaksinasi dan booster bagi calon jemaah umrah.

Umum - Nasional, Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah, Jemaah Umrah,Vaksin Booster Calon jemaah umrah,vaksinasi Calon jemaah umrah,Covid-19 di Indonesia

Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 14:51 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memenuhi kebutuhan pasokan obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang semakin lang...

Umum - Nasional, Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?, Remdesivir,Obat Remdesivir,Fakta Obat Remdesivir,obat covid-19,tocilizumab covid-19,Obat Tocilizumab,Obat Tocilizumab Covid-19,Tocilizumab obat Covid-19,Tocilizumab,Kemenkes Impor Obat Covid-19,obat covid-19 impor

Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 12:09 WIB

Arab Saudi mewajibkan wisatawan untuk menjalani karantina sebelum menjelajahi negerinya. Lantas berapakah biaya umrah, j...

Umum - Nasional, Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah, jamaah umrah,estimasi biaya,estimasi biaya umrah,karantina jamaah umrah,estimasi biaya umrah karantina

Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 11:03 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan keputusan pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown untuk menurunkan lo...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir,  Pandemi Covid-19,Lockdown  Pandemi Covid-19,Vaksinasi nasional Covid-19,lonjakan kasus Covid-19,lonjakan kasus covid-19 di Indonesia,kebijakan lockdown

Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 10:23 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, lonjakan kasus positif Covid-19 yang sangat tinggi dalam satu bulan terakhir...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm, Kasus Covid-19,Kasus Covid-19 di Indonesia,Kasus Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus positif Covid-19,PPKM Darurat,Kebijakan PPKM Darurat

Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 23:05 WIB

Kebijakan itu dinilai berlebihan karena saat ini tidak sedikit masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

Umum - Nasional,  Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya Kita Empati, fasiitas isolasi DPR,Isolasi DPR,Hotel Isolasi Covid-19,Hotel untuk DPR

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 21:40 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset Sosial di Masa Pandemi

Umum - Nasional, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset Sosial di Masa Pandemi, COVID-19,Airlangga Hartarto,ekonomi

artikel terkait

dewanpers
arrow-up