web analytics
  

KPU Ingin Pemerintah Tegaskan Mantan Koruptor Dilarang Ikuti Pilkada

Kamis, 1 Agustus 2019 14:34 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, KPU Ingin Pemerintah Tegaskan Mantan Koruptor Dilarang Ikuti Pilkada, KPU RI, koruptor dilarang ikut pilkada, pilkada serentak 2020

Komisioner KPU RI Ilham Saputra ketika ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019) (ANTARA News/Prisca Triferna)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin ada aturan tegas yang melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Usulan itu berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya.

"Pengalaman dari 2019 lalu, dengan PKPU 2018, karena tidak ada di undang-undang yang menegaskan bahwa tidak ada pasal yang menyebutkan napi koruptor dilarang menjadi caleg DPR, maka menjadi tidak kuat," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra ketika ditemui di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

AYO BACA : KPU Usul, Masa Kampanye Pilkada 2020 Jadi 71 Hari

Sebelumnya, KPU mendukung wacana pelarangan mantan narapidana yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 2020.

Larangan tersebut rencananya akan dimasukkan dalam peraturan KPU (PKPU). Namun untuk memperkuat aturan itu perlu dilakukan revisi Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang harus dilakukan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

AYO BACA : Soal Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, DPR: Aturan Belum Memungkinkan

Menurut Ilham, KPU tidak ingin mengulang kejadian ketika Bawaslu mengabulkan gugatan agar PKPU napi koruptor dilarang menjadi caleg DPR dibatalkan. Alasannya, aturan itu tidak terdapat di undang-undang.

"Orang-orang yang pernah korupsi kita tolak kemarin kan, tapi Bawaslu mengabulkan dengan alasan tidak ada di undang-undang," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berkomentar mengenai wacana KPU RI memasukkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi ikut Pilkada 2020 di dalam PKPU. Dia menegaskan bahwa kewenangan membuat aturan larangan mantan napi koruptor mengikuti Pilkada ada di tangan DPR bukan KPU.

"KPU RI itu jaga administrasi penyelenggaraan Pemilu saja, jangan ikut membuat politik penyelenggaraan Pemilu karena itu domainnya DPR, domain politik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/8/2019).

AYO BACA : E-Voting untuk Pilkada 2020 Belum Dilirik KPU

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers