web analytics
  

KPK: Gubernur Kepri Terima 11 Ribu Dolar Singapura dan Rp45 Juta

Kamis, 11 Juli 2019 23:26 WIB Dadi Haryadi
Umum - Nasional, KPK: Gubernur Kepri Terima 11 Ribu Dolar Singapura dan Rp45 Juta, KPK, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Gratifikasi, Suap,

Penyidik bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan), menunjukkan barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019, saat mengelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun (NBA) diduga menerima 11 ribu dolar Singapura dan Rp45 juta terkait suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

NBA diduga menerima uang dari ABK (Abu Bakar) baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan, kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (11/7/2019).

Adapun rincian yang diterima Nurdin, yaitu pada 30 Mei 2019 sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp45 juta.

Kemudian esoknya, 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk ABK untuk luas area sebesar 10,2 hektare, ungkap Basaria.

Kemudian pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar 6.000 dolar Singapura kepada Nurdin melalui Budi Hartono.

AYO BACA : Gubernur Kepri Ditetapkan sebagai Tersangka Suap dan Gratifikasi

KPK pada Kamis telah menetapkan total empat tersangka dalam kasus itu, yaitu diduga sebagai penerima, yaitu Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yakni Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta.

Selain itu, Nurdin juga telah ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut disebutkan bahwa Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri untuk di bahas di paripurna DPRD Kepri.

Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri, ucap Basaria.

AYO BACA : Terjaring OTT, KPK Bawa Gubernur Kepri ke Jakarta

Ia menjelaskan bahwa terkait RZWP3K Provinsi Kepri terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir dalarn RZW3K Provinsi Kepri.

Pada Mei 2019, ABK mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung, tuturnya.

Selanjutnya, kata Basaria, Nurdin kemudian memerintahkan Budi dan Edy untuk membantu Abu Bakar supaya izln yang diajukan Abu Bakar segera disetujui.

Untuk mengakali hal tersebut, BUH memberitahu ABK supaya izinnya disetujui, maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya, kata Basaria.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin Abu Bakar itu segera disetujui.

Dokumen dan data dukung yang dibuat EDS tidak berdasarkan analisis apapun, EDS hanya melakukan copy paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya, ujar Basaria.

AYO BACA : KPK Amankan 6.000 dolar Singapura dalam OTT di Kepri

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

WNA Dilarang Masuk ke Indonesia Sampai 8 Februari 2021

Nasional Selasa, 26 Januari 2021 | 11:44 WIB

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam M...

Umum - Nasional, WNA Dilarang Masuk ke Indonesia Sampai 8 Februari 2021, WNA Dilarang Masuk ke Indonesia,WNA Dilarang Masuk Indonesia,Larangan Masuk WNA dan WNI dari Luar Negeri,Larangan WNA masuk Indonesia

Kapan Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 12? Begini Jawaban Manajemen...

Nasional Selasa, 26 Januari 2021 | 11:20 WIB

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Bantuan Sosial melalui Kartu Prakerja di tahun 2021. Hal ini pertama kal...

Umum - Nasional, Kapan Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 12? Begini Jawaban Manajemen Pelaksana!, Prakerja Gelombang 12,Kartu Prakerja Gelombang 12,Daftar Prakerja Gelombang 12,Syarat Prakerja gelombang 12,Agar lolos Jadi peserta Prakerja gelombang 12,Kartu Prakerja,Prakerja Kapan Buka

Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Ini Alasan DPR

Nasional Selasa, 26 Januari 2021 | 11:15 WIB

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan argumen adanya klausul dalam RUU Pemilu terkait eks-anggota H...

Umum - Nasional, Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Ini Alasan DPR, HTI,Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),Eks HTI,Eks HTI dilarang ikut Pemilu,Eks HTI tidak bisa memilih

Reisa Ingatkan Infeksi Covid-19 bisa Picu Gejala Berkepanjangan

Nasional Selasa, 26 Januari 2021 | 10:08 WIB

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro kembali mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan...

Umum - Nasional, Reisa Ingatkan Infeksi Covid-19 bisa Picu Gejala Berkepanjangan, Dokter Reisa Broto Asmoro,Reisa Broto Asmoro,fakta dokter reisa,Makanan khas Bandung,makanan khas Sunda Bandung,COVID-19,Gejala Covid-19,Pasien Positif Virus Corona

Jokowi: Bersyukur Indonesia Kendalikan 2 Krisis Imbas Pandemi

Nasional Senin, 25 Januari 2021 | 21:44 WIB

Presiden Jokowi mengklaim, Indonesia mampu mengendalikan dua krisis yang merupakan imbas pandemi covid-19 sejak awal tah...

Umum - Nasional, Jokowi: Bersyukur Indonesia Kendalikan 2 Krisis Imbas Pandemi, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Krisis Kesehatan,krisis ekonomi,Pandemi Covid-19

KPK: Korupsi CSRT Bisa Berakibat Bencana Alam

Nasional Senin, 25 Januari 2021 | 21:06 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa imbas dari korupsi proyek Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR...

Umum - Nasional, KPK: Korupsi CSRT Bisa Berakibat Bencana Alam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Korupsi CSRT,Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT),Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),Badan Informasi dan Geospasial (BIG)

Airlangga: Vaksin Covid-19 Gratis, Perusahaan Tak Boleh Potong Gaji Ka...

Nasional Senin, 25 Januari 2021 | 20:00 WIB

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menegaskan, semua vaksin Co...

Umum - Nasional, Airlangga: Vaksin Covid-19 Gratis, Perusahaan Tak Boleh Potong Gaji Karyawan, Vaksin Covid-19 Gratis,Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto,Vaksin COvid-19 Mandiri

Syarat Dapat BLT UMKM 2021, Cek Informasi di eform.bri.co.id

Nasional Senin, 25 Januari 2021 | 16:42 WIB

Pemerintah segera menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi UMKM sebesar Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha.

Umum - Nasional, Syarat Dapat BLT UMKM 2021, Cek Informasi di eform.bri.co.id, eform.bri.co.id,blt umkm 2021,BLT UMKM,bantuan langsung tunai,syarat blt umkm 2021,Syarat BLT UMKM,pencairan blt 2021,blt 2021

artikel terkait

dewanpers