web analytics
  

Bawaslu Kabupaten Bandung Sempat Rekomendasi PSU

Rabu, 3 Juli 2019 19:25 WIB Mildan Abdalloh

Bawaslu. (Istimewa)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung sempat merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dalam Pemilu 2019.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Bandung Komarudin mengatakan rekomendasi PSU tersebut terdapat di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) empat Kecamatan, yaknu Banjaran, Pameungpeuk, Katapang dan Cangkuang.

Di beberapa TPS empat Kecamatan tersebut kami rekomendasikan PSU karena ada pemilih dari luar diperbolehkam menggunakan hak pilihnya, tutur Komarudin saat konferensi pers evaluasi dan kinerja Bawaslu Kabupaten Bandung, Rabu (3/7/2019).

Namun kata Komarudin, KPU tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di beberapa TPS empat kecamatan tersebut.

AYO BACA : Bawaslu Kabupaten Bandung Tunggu Pemantau Independen Persiapkan Diri

Sesuai kewenangan, kami jadikan temuan pelanggaran dan dilaporkan kepada Bawaslu Jabar, karena KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi kami, ujarnya.

Saat ini dugaan pelanggaran tersebut sedang dalam proses administrasi di Bawaslu Jabar.

Komarudin melanjutkan, selain dugaan pelanggaran administrasi tersebut, selama proses pemilu 2019, pihaknya melakukan penanganan sejumlah kasus dugaan pelanggaran, baik itu temuan hasil pengawasan maupub laporan masyarakat.

Seperti laporan pelanggaran administrasi berkaitan dengan alat peraga kapanye yang menyalahi aturan pemasangan.

AYO BACA : Bawaslu Kabupaten Bandung Tertibkan Bilboard Caleg

Untuk laporan dugaan pidana yang masuk dan ditangani ada 5, temuan 2. Tapi yang bisa ditangani hanya dua karena sisanya tidak memenuhi syarat formil dan materil, ungkapnya.

Selain itu terdapat juga seorang Kades yang diputus bersalah karena tidak netral dalam pemilu.

Terdapat juga masyarakat yang diputus bersalah oleh pengadilan karena melakukan perusakan APK, katanya.

Komarudin melanjutkan, masalah pemasangan APK menjadi pelanggaran yang paling banyak. Selama masa tahapan tersebut pihaknya melakukan penertiban lebih dari 7.000 APK yang melakukan pelanggaran seperti menempel APK di zona merah.

Rata-rata Panwascam merekomendasikan dugaan pelanggaran administrasi sebanyak lima kali, tutupnya.

AYO BACA : Bawaslu Kabupaten Bandung Ingatkan Kades dan ASN Netral

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers