web analytics
  

Lipkhas KPPS: Pemilu 2019, Amanat Negara dan Beban yang Tak Manusiawi

Rabu, 15 Mei 2019 13:11 WIB Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Petugas membawa kotak suara saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Serentak 2019 di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Kamis (2/5/2019). (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Tercatat selama Pemilu 2019, total ada 469 petugas KPPS yang meninggal dunia per Jumat (10/5/2019). Petugas KPPS yang dilaporkan sakit berjumlah 4.602 orang. Sehingga total petugas yang sakit dan meninggal sebanyak 5.071 orang. 

Hasil audit medis dan autopsi verbal yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI bahkan menemukan bahwa sebagian besar penyebab kematian adalah penyakit yang dipicu oleh kelelahan dan usia tua.

Praktis Pemilu serentak 2019 dinilai menjadi salah satu agenda politik tahunan yang paling kelabu dan 'mahal' di sepanjang sejarah pesta demokrasi Indonesia. Masyarakat Indonesia pun meminta pada penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu yang telah memakan banyak korban tersebut. 

Hal itu diutarakan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panyileukan, Dedi Kurniawan. Ia menilai proses pengawalan pemilu yang memakan waktu cukup lama dan tak rasional memang banyak berdampak pada kesehatan para petugas.

AYO BACA : Lipkhas KPPS : Curhat Petugas Pemilu, Sakit Dada hingga Darting

"Alhamdulilah di kecamatan saya Panyileukan tidak ada yang meninggal, semua sehat walafiat meski ada memang yang jatuh sakit. Tapi kalau kecamatan lain ada yang sampai meninggal. Kalau saya boleh berpendapat, ini ada beberapa faktor indikasi," ungkap Dedi saat berbincang dengan ayobandung.com, Rabu (15/5/2019).

Dedi menjelaskan, KPPS bekerja di Tempat Pemungutan Suara (TPPS) mulai dari pemungutan suara pada Rabu (17/4/2019) sampai Kamis (18/4/2019) dini hari, atau sampai berakhirnya penghitungan suara. Perlu diketahui KPPS adalah penyelenggara yang dibentuk dan dibangun atas dasar loyalitas kewilayahan dan mereka rata-rata tokoh masyarakat wilayah, pengurus RT, atau RW dan lembaga kewilayahan lainnya.

"Contoh di saya (PPK Panyileukan) untuk memenuhi 770 orang di Panyileukan pola rekrutmen lebih kepada pengabdian. KPPS rata-rata jarang memikirkan nominal dan beratnya pekerjaan tapi lebih ke bagaimana menyukseskan pemyelenggaraan. Jadi kadang para petugas KPPS bersemangat tanpa memikirkan kesehatan atau kondisi fisik lainnya."

"Kita bisa bayangkan, mereka menguras otak dan pikiran hingga larut pagi tanpa mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan ya bagaimana kegiatan lancar. Saya monitoring rata-rata perempuan/laki-laki sebagai penyelenggara sampai larut tetap di TPS. Jarang sekali ada masyarakat yang ikut memantau. Hanya ditemani linmas dan saksi atau PTPS. Itu pun kalau mereka sanggup menemani," lanjutnya.

AYO BACA : Lipkhas KPPS: Cerita Ketua TPS, Pemilu 2019 Memang Melelahkan

Alhasil, menurut Dedi, pekerjaan berat itu membuat KPPS mengalami sakit hingga berujung meninggal dunia. Namun, dia tidak dapat memastikan riwayat sakit apa atau kondisi separah apa yang membuat pahlawan demokrasi itu harus gugur saat bertugas. Hanya saja, Dedi memprediksi faktor gangguan kesehatan hingga jam kerja yang tidak manusiawi berpengaruh besar terhadap menurunnya kondisi kesehatan para petugas di lapangan.

"Apalagi rata-rata mereka belum terbiasa untuk bekerja 24 jam lebih. Dengan tekanan langsung atau tidak langsung, juga dengan cuaca yang mengganggu serta fasilitas yang sangat tidak rasional semua orang sehat pun akan terpengaruh. Dampaknya dimulai dari timbangan merosot, sakit ringan, pegel-pegel, sampai sakit berat dan meninggal pemicunya ya kerja di luar batas kemampuan tubuh," katanya.

Mirisnya, honor yang diberikan tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang berat di agenda Pemilu serentak 2019. Besaran honor KPPS disesuaikan dengan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak.

Honor untuk ketua KPPS sebesar Rp550.000, dan Rp500.000 bagi anggota KPPS. Jumlah ini masih harus dipotong pajak senilai 3 persen, sehingga besaran honor yang diterima KPPS lebih kecil lagi.

Setelah dipotong pajak, ketua KPPS hanya akan menerima sebanyak Rp 515.000, dan anggotanya sebesar Rp 470.000. Bukan hanya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tidak dapat memberikan tunjangan berupa asuransi kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara atau (KPPS).

Praktis, honor itu dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan kerja KPPS yang 24 jam non stop tak sebanding jika harus menyelesaikan seluruh proses pemilu, mulai dari pencoblosan, penghitungan surat suara, rekapitulasi laporan, dan berita acara.

"Jadi satu penekanan lagi, mencari KPPS itu sangat sulit dua faktor yg sulit adalah mencari yang mau dan jujur, karena honor yang tidak sebanding dengan kerja KPPS yang 24 jam non stop harus menyelesaikan seluruh proses pemilu. Tapi yang saya turut apresiasi adalah yang punya riwayat sakit pun tetap menjalankan tugas karena ini bukan soal bayaran. Ini amanah warga untuk turut mensukseskan Pemilu," pungkasnya.

AYO BACA : Lipkhas KPPS: Ketua MK Mengaku Ikut Berdosa atas Jatuhnya Korban Jiwa Petugas Pemilu

Editor: Andres Fatubun

artikel lainnya

dewanpers