web analytics
  

Dewan Pers: Dalih Kepentingan Bisnis, Media Justru Perkosa Kebebasan Pers

Sabtu, 4 Mei 2019 07:20 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Dewan Pers: Dalih Kepentingan Bisnis, Media Justru Perkosa Kebebasan Pers, Dewan Pers, media massa, peran pers

Sejumlah wartawan yang tergabung di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengikuti aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (1/5/2019). (ANTARA FOTO/Boyke Ledy Watra)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi menilai kemerdekaan pers justru diperkosa oleh perusahaan media sendiri melalui berbagai tuntutan terhadap jurnalisnya. Semua itu dengan dalih untuk kepentingan bisnis.

"Contohnya, jurnalis diharuskan membuat judul-judul berita yang menarik untuk menjadi umpan khalayak untuk meng-klik tetapi tidak sesuai dengan isi berita," kata Imam dalam diskusi bertema "Kembali Merawat Kemerdekaan Pers" yang diadakan di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

AYO BACA : Pelatihan Jurnalistik III, Ajak Pers Mahasiswa Kembali Gairah dan Adaptasi

Contoh lainnya adalah tuntutan perusahaan media kepada jurnalis untuk membuat berita sebanyak-banyaknya. Menurut Imam, kewajiban membuat tujuh berita per hari adalah suatu hal yang tidak masuk akal bahkan untuk media daring.

Pasalnya, setiap berita harus ada verifikasi dan klarifikasi. Bila jurnalis dituntut mengejar kuantitas berita, maka kualitas berita bisa ditinggalkan.

AYO BACA : Rahim Asyik: Peran Pers Bergeser, yang Utama tetap Konten

"Semua itu dilakukan dengan dalih agar bisnis media bisa tetap berjalan. Agar perusahaan media bisa tetap menggaji wartawannya," tuturnya.

Karena itu, Imam menyarankan kepada perusahaan media untuk memikirkan alternatif model bisnis lain tanpa harus mengorbankan profesionalisme jurnalis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengadakan diskusi bertema "Kembali Merawat Kemerdekaan Pers" dalam rangka Hari Kemerdekaan Pers Dunia yang diperingati setiap 3 Mei.

Selain Imam, narasumber dalam diskusi tersebut adalah Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Ketua AJI Indonesia Abdul Manan dan Kepala Bidang Media Center Pusat Penerangan Markas Besar TNI Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto. 

AYO BACA : Komite Keselamatan Jurnalis Kecam Pemukulan Polisi Bandung Terhadap Jurnalis

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers