web analytics
  
Banner Kemerdekaan

Tidak Penuhi Ini, Caleg Bisa Didiskualifikasi

Rabu, 24 April 2019 17:55 WIB Mildan Abdalloh

(Attia/Ayobandung.com)

SOREANG,AYOBANDUNG.COM--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengingatkan peserta pemilu perseorangan (Caleg) maupun Partai Politik segera memberikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Jika tidak, maka ancaman diskualifikasi atau pencoretan bisa diberikan.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan sesuai dengan jadwal, peserta pemilu diharuskan menyerahkan LPPD paling lambat 30 April ini.

"Jika sampai 30 aprik tidak juga menyerahkan LPPDK, ancamannya adalah pembatalan sebagai calon," tutur Hedi, Rabu (24/4/2019).

Dipaparkannya LPPDK adalah pembukuan yang berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu, baik itu partai politik termasuk Caleg.

AYO BACA : Bawaslu Kabupaten Bandung Tunggu Pemantau Independen Persiapkan Diri

LPPDK berisi semua laporan penerimaan dan pengeluaran uang untuk kepentongan kampanye, baik dalam bentuk uang, jasa, maupun barang.

"Seluruh dana kegiatan caleg selama masa kampanye harus dilaporkan. Harus dilampirkan juga bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya.

Dia menegaskan tidak ada alasan bagi peserta pemilu tidak menyerahkan LPPDK. Dia mencontohkan, jika seorang caleg pernah memasan atribut kampanye, maka akan ada anggaran yang dikeluarkan.

LPPDK idisampaikan kepada KPU, maka KPU sesuai dengan regulasi akan menyampaikannya ke Kantor Akuntan Publik (KAP). Selanjutnya, KAP akan melakukan audit dan menyampaikan hasil audit pada 2-31 Mei 2019.

AYO BACA : Bawaslu Kabupaten Bandung Tertibkan Bilboard Caleg

Peran Bawaslu sendiri dalam hal laporan dana kampanye ini adalah dengan memastikan agar negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing tidak ikut menyumbang.

"Selain itu, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitas, pemerintah, BUMN/BUMD hingga BUMDes," ujarnya.

Sumbangan dana kampanye yang diterima caleg itu bisa dari suami atau istrinya, dari pengurus parpol, kelompok atau dari perusahaan swasta. Dana kampanye diberikan melalui pemberian uang secara tunai, cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya yang diterima lewat rekening khusus dana kampanye (RKDK).

"Pada praktiknya kami juga akan lihat apakah ada kesesuaian antara dana kampanye yang disampaikan dengan pengeluaraan mereka saat kampanye. Berapa kaos yang dibuat, stiker, baligo dan kegiatan kampanye yang pasti memerlukan anggaran yang selanjutnya dikonversi dengan harga pasaran di daerah tersebut," ujarnya.

Kewajiban lain selain menyerahkan LPPDK, caleg terpilih pun nantinya juga diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Penyampaian tanda terima pelaporan LHKPN kepada KPU kabupaten paling lambat tujuh hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten," tutupnya.

AYO BACA : Bawaslu Tertibkan Ribuan APK

Editor: Dadi Haryadi

artikel lainnya

dewanpers