web analytics
  

Enam Lembaga Survei Dilaporkan BPN Prabowo-Sandi ke KPU

Kamis, 18 April 2019 16:43 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Enam Lembaga Survei Dilaporkan BPN Prabowo-Sandi ke KPU, BPN Prabowo-Sandi laporkan Lembaga survei, hitung cepat pemilu 2019

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) didampingi Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyampaikan konferensi pers tentang klaim kemenangan di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi melaporkan enam lembaga survei kepada KPU RI terkait hasil perhitungan cepat suara Pilpres 2019.

"Ada LSI Denny JA, Indobarometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking, dan Voxpol," kata Koordinator Tim Advokasi dan Hukum BPN Djamaludin Koedoeboen di Gedung KPU RI, Kamis (18/4/2019).

AYO BACA : Kapolri Imbau Jangan Ada Mobilisasi Massa

Djamaludin menuturkan, perhitungan cepat hasil Pilres 2019 pada Rabu (17/4/2019) yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi nasional menampilkan fakta berbeda dengan hasil perhitungan di lapangan.

"Ada hasil perhitungan melebihi 100 persen dari jumlah pemilih, ada jumlah data yang dipaparkan (presenter) berbeda dengan apa yang ada di layar monitor," ungkapnya.

AYO BACA : Hasil Hitung Suara Sementara KPU RI: Jokowi-Ma'ruf Unggul 17,28%

Kondisi ini, lanjut Djamaludin, berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat karena KPU RI belum mengumumkan secara resmi hasil perhitungan suara Pilpres 2019. Dia menambahkan bahwa hasil survei itu seolah mengisi pikiran sehingga masyarakat harus mengakui dan membenarkan apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei tersebut.

"Kami minta agar KPU mencabut kembali izin mereka. Kalau bisa lembaga survei ini sementara jangan pernah menyiarkan apapun lagi untuk mengisi ruang publik," ucapnya.

Selain melaporkan enam lembaga survei itu kepada KPU, Tim BPN juga akan membawa kasus ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta melaporkan sejumlah stasiun televisi nasional kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

AYO BACA : Luhut Binsar Panjaitan Diperiksa Bawaslu Terkait Dugaan Politik Uang

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers