web analytics
  

Wapres Jusuf Kalla: 2024, Pileg dan Pilpres Pisahkan Kembali

Rabu, 17 April 2019 19:42 WIB M. Naufal Hafizh

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan orasi ilmiahnya pada acara Milad ke-60 Universitas Islam Bandung (Unisba), di Kampus Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Sabtu (17/11/2018). (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sistem pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) harus dipisahkan kembali di pemilu tahun 2024.

Menurut JK, dampak dari pemilu serentak ini adalah kurangnya atensi dari masyarakat terhadap Pileg. Padahal pemilihan legislator tidak kalah pentingnya dengan pilpres mengingat Pileg menentukan kualitas pembuat kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan.

"Saya tadi sore bicara dengan ketua-ketua partai, semuanya mempunyai pandangan sama bahwa proses pemilu kali ini rumit dan sulit. Oleh karena itu, harus dievaluasi dan solusi yang sependapat ialah kembali memisahkan Pileg dan pilpres," kata Wapres JK di Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Dari pengamatannya, selama masa kampanye tujuh bulan dan di hari pemungutan suara, JK menilai perhatian masyarakat terkuras pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, pelaksanaan kampanye antara pilpres dan Pileg berlangsung bersamaan.

"Masalahnya sendiri ialah Pileg itu tenggelam karena ramainya pilpres, justru Pileg itu kurang mendapat perhatian termasuk dari media sendiri. Oleh karena itu harus dievaluasi dan semua sepakat harus dievaluasi ulang," katanya.

Sebelumnya, JK kerap berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilu paling rumit di dunia, yakni dalam satu kesempatan masyarakat harus memilih lima entitas, yakni presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten dan kota.

Dampaknya, proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara akan memakan waktu yang tidak singkat.

Penghitungan di 809.563 TPS berlangsung selama dua hari sejak hari pemungutan suara hingga Kamis (18/4/2019). Selanjutnya, rekapitulasi dilakukan bertahap mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi, dan berakhir di KPU RI pada 25 April-22 Mei 2019.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel lainnya

dewanpers