web analytics
  

Pengawasan Penangkapan Ikan Ilegal Harus Ditingkatkan

Senin, 1 April 2019 13:39 WIB Rizma Riyandi
Umum - Nasional, Pengawasan Penangkapan Ikan Ilegal Harus Ditingkatkan, ikan, penangkapan ikan ilegal, kementerian kelautan dan perikanan, laut indonesia

Ilustrasi - Petugas berjaga di atas kapal berbendera Vietnam hasil tangkapan di dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2019). Kapal Patroli Hiu Macan 01 Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal perikanan asing berbendera Vietnam yaitu KM BV 92746 TS berukuran 65 GT dan KM BV 92747 TS berukuran 90 GT serta 14 anak buah kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal mennggunakan alat tangkap

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mendorong aparat untuk segera menindak dan meningkatkan pengawasan penangkapan ikan secara ilegal.

Michael Wattimena dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin (1/4/2019), menyatakan, aparat diharapkan segera menindak dan melakukan pengawasan untuk mengantisipasi semakin masifnya aktivitas ilegal tersebut.

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan hal tersebut di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dengan Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, di Raja Ampat, Papua Barat, 29 Maret.

Dalam kesempatan itu, Bupati Raja Ampat mengeluhkan banyaknya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, dan kegiatan pemburu ikan yang menggunakan bom.

AYO BACA : Wow! Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Naik

Sebelumnya, LSM Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengingatkan bahwa sumber daya di laut Indonesia masih menjadi sasaran pencuri ikan dari berbagai negara sehingga pemerintah perlu bekerja lebih keras dalam mengamankan kawasan perairan nasional.

Koordinator DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Senin (25/3), menyatakan bahwa laut Indonesia masih menjadi sasaran pencurian ikan karena upaya pencurian ikan oleh kapal ikan asing masih sering terjadi.

"Sampai dengan 19 Maret 2019, KKP telah menangkap 16 kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia," kata Abdi Suhufan.

Menurut dia, masih maraknya penangkapan ikan secara ilegal ada kemungkinan karena stok ikan di berbagai negara tetangga sudah berkurang atau habis, sementara stok ikan Indonesia mengalami kenaikan sehingga menggoda mereka untuk agresif menangkap ikan di laut Indonesia.

AYO BACA : Pemprov Jabar akan Bentuk Koperasi Sekolah di SMK se-Bekasi

Ia juga memaparkan bahwa dari 16 kapal yang ditangkap tersebut 9 kapal berbendera Vietnam dan 7 kapal berbendera Malaysia.

Selain itu, Abdi mengingatkan bahwa upaya KKP untuk memperkuat pengawasan laut terkendala dengan kurangnya hari layar kapal pengawas perikanan dalam melakukan operasi sehingga berpotensi adanya ruang bagi kapal ikan asing untuk melakukan aksi sebab dari 365 hari dalam setahun kapal pengawas kita kurang intensif melakukan operasi karena kekurangan anggaran.

"Bandingkan dengan Kanada dengan tingkat IUU fishing rendah, mereka mengalokasikan 200 hari layar untuk operasi kapal pengawas perikanan," kata Abdi.

Koordinator DFW Indonesia menyatakan jumlah hari layar kapal pengawas perikanan di Indonesia adalah hanya sekitar 90 hari dalam setahun.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang alokasi anggaran untuk operasi kapal pengawas perikanan.

Berdasarkan data KKP, Sejak Januari hingga 17 Maret 2019, KKP telah berhasil menangkap 20 kapal perikanan ilegal, yang terdiri atas 16 kapal perikanan asing dan 4 Kapal Perikanan Indonesia. Dari total kapal berbendera asing yang ditangkap, 9 di antaranya merupakan kapal berbendera Vietnam dan 7 lainnya kapal berbendera Malaysia.

AYO BACA : Tjarani, Kafe Pertama Berkonsep Memphis dan Futuristik di Bandung

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers