web analytics
  

Pemkab Bandung Siap Wujudkan Budaya Hukum

Selasa, 19 Maret 2019 18:49 WIB M. Naufal Hafizh
Umum - Regional, Pemkab Bandung Siap Wujudkan Budaya Hukum, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemkab bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, Kecamatan Margaasih, Margahayu, Pangalengan, Solokanjeruk, Arjasari, Rancaekek,

Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung Ruli Hadiana (tengah). (Humas Pemkab Bandung)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum terhadap 50 desa/kelurahan dari enam kecamatan terpilih, yaitu Kecamatan Margaasih, Margahayu, Pangalengan, Solokanjeruk, Arjasari dan Rancaekek.

Pembinaan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum para aparatur desa. Sebagai tahap awal, agar peserta memahami teknik, prosedur, persyaratan, dan tata cara yang menjadi substansi penilaian lomba desa/kelurahan sadar hukum.

Asisten Pemerintahan Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, kegiatan tersebut pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat dan aparat desa/kelurahan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya.

“Pembinaan ini juga bertujuan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM),” ucap Ruli Hadiana saat membuka acara yang berlangsung di Bale Sawala Soreang, Selasa (19/3/2019).

Pembangunan di bidang hukum merupakan sektor prioritas pembangunan nasional, dengan mengembangkan budaya sadar hukum di semua lapisan. Aparatur maupun masyarakat sampai tingkat keluarga, menjadi sasaran pembinaan agar tercipta kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Diharapkan para camat, kepala desa dan lurah dapat mengetahui, memahami, menghayati, mentaati, dan menerapkannya dalam bersikap dan bertingkah laku. Sehingga salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung, yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dapat terwujud,” ujarnya didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung Dicky Anugerah.

Kegiatan yang merupakan kerja sama antara Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung dan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Materi yang disampaikan antara lain Prosedur dan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Implementasi Hukum, serta Akses Terhadap Keadilan.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Penyuluhan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat Supriadi menerangkan, desa/kelurahan yang dibina merupakan rekomendasi dari Pemkab Bandung.

“Peserta pembinaan adalah desa/kelurahan yang belum pernah mengikuti pembinaan untuk penilaian di tahun-tahun sebelumnya, dan juga merupakan rekomendasi dari bupati/walikota kepada gubernur,” terang Supriadi.

Supriadi menyebutkan beberapa kriteria yang akan menjadi penilaian dalam lomba, antara lain desa/kelurahan yang telah memiliki kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) beranggotakan minimal 25 orang. “Anggotanya bisa dari unsur majelis taklim, karang taruna maupun tokoh masyarakat,” sebut Supriadi.

Selain itu, desa/kelurahan tersebut juga telah mengimplementasikan hukum dengan baik, yang ditunjukkan melalui beberapa dokumen capaian. Supriadi mengurai antara lain capaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rendahnya angka kriminalitas, tidak adanya pernikahan di bawah umur, serta rendahnya angka putus sekolah.

“Kriteria lainnya, bagaimana desa/kelurahan menyediakan SDM atau fasilitas yang bisa membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum, serta sejauhmana masyarakat dilibatkan dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes),” tutupnya.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers