web analytics
  

OJK Hentikan 168 Entitas Fintech Ilegal dan 47 Investasi Ilegal

Jumat, 15 Maret 2019 08:59 WIB Erika Lia
Umum - Nasional, OJK Hentikan 168 Entitas Fintech Ilegal dan 47 Investasi Ilegal, fintech ilegal, investasi ilegal, OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) bersama Menkominfo Rudiantara (kanan) menjadi pembicara saat seminar Fintech Goes to Campus di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/3/2019). (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Sedikitnya 168 entitas fintech ilegal dan 47 entitas investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dihentikan kegiatannya oleh Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi).

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. obing mengungkapkan, ke-168 entitas yang dihentikan kegiatannya diduga melakukan usaha peer to peer lending tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi pada Google Playstore, Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 168 entitas yang melanggar ketentuan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang berpotensi merugikan masyarakat," jelas Tongam melalui siaran persnya, Kamis (14/3/2019).

Kegiatan 168 entitas ini diduga merupakan kejahatan finansial daring (online) yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hingga kini, setidaknya 803 entitas diduga melakukan kegiatan finansial online, yang terdiri dari 404 entitas pada periode 2018 dan 399 entitas pada Januari-Maret 2019.

AYO BACA : Hati-hati, 227 Entitas Fintech Tak Kantongi Izin OJK

Selain itu, pihaknya telah pula menghentikan kegiatan 47 entitas yang diduga merupakan investasi ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Jenis kegiatan usaha ke-47 entitas itu pun diketahui beragam.

"Kegiatan usaha yang dihentikan di antaranya investasi pohon jabon tanpa izin, pialang berjangka tanpa izin, pialang berjangka luar negeri tanpa izin, penawaran paket perjalanan ibadah umrah tanpa izin, bursa efek, dana talangan utang, investasi online shop, multi level marketing/agribisnis/e-commerce tanpa izin, franchise/e-commerce/e-mall/technology/networking tanpa izin, dan lainnya," beber dia.

Dia mengingatkan, penawaran investasi ilegal semakin mengkhawatirkan dan berbahaya bagi ekonomi masyarakat. Para pelaku memanfaatkan kekurangpahaman sebagian anggota masyarakat terhadap investasi dengan menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tak wajar.

Kegiatan dan produk yang ditawarkan tak berizin karena niat pelaku hanya mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat. Karena itu, Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat selalu berhati-hati dalam memanfaatkan dananya.

AYO BACA : OJK Minta Perusahaan Fintech Taati 4 Aturan Ini

"Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi, tanpa melihat risiko yang akan diterima," katanya.

Satgas Waspada Investasi sendiri diklaimnya secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif, baik berupa sosialisasi maupun edukasi agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. Peran serta masyarakat pun diperlukan, terutama untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut.

Masyarakat juga diminta segera melapor bila mengetahui adanya penawaran investasi yang tak masuk akal. Tongam menjamin, penanganan yang dilakukan Satgas Waspada Investasi tak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan.

"Kami imbau masyarakat sebelum berinvestasi pahami dulu beberapa hal, salah satunya memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang, sesuai kegiatan usaha yang dijalankannya," papar dia.

Masyarakat juga diingatkan memastikan pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Selain itu, pastikan pula bila terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya, telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

AYO BACA : Cegah Investasi Bodong, Satgas Waspada Investasi OJK Terus Sosialisasi

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Ketua MUI: Melegalkan Investasi Miras Hukumnya Haram

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 17:07 WIB

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis menegaskan melegalkan izin investasi minuman keras atau miras hukumnya...

Umum - Nasional, Ketua MUI: Melegalkan Investasi Miras Hukumnya Haram, Majelis Ulama Indonesia (MUI),Investasi Miras,Industri Minuman Keras

Hakim Artidjo Alkostar Wafat, Algojo yang Ditakuti Para Koruptor

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 16:41 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok Anggota Dewan Pengawas...

Umum - Nasional, Hakim Artidjo Alkostar Wafat, Algojo yang Ditakuti Para Koruptor, Hakim Artidjo Alkostar,Artidjo Alkostar Meninggal Dunia,Artidjo Alkostar Wafat,Hakim yang Ditakuti Para Koruptor

Polemik Seragam Sekolah, PGRI Sarankan SKB 3 Menteri Dikaji Ulang

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 14:56 WIB

Polemik perihal ini bisa terjadi karena sesuatu yang menyinggung agama sangat sensitif.

Umum - Nasional, Polemik Seragam Sekolah, PGRI Sarankan SKB 3 Menteri Dikaji Ulang, Seragam Sekolah,skb 3 menteri,SKB Seragam Sekolah,PGRI,Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong, Menkes: Harus Gratis Diberikan

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 13:27 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan vaksin gotong royong yang dilakukan mandiri oleh perusahaan mesti grati...

Umum - Nasional, Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong, Menkes: Harus Gratis Diberikan, vaksinasi gotong royong,Vaksin Covid-19,Pfizer,sinovac,AstraZeneca,novavac,Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Menghadapi Kemarau, Apa yang Perlu Dipersiapkan?

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 08:47 WIB

Kendati puncak musim hujan diramalkan bakal mundur dari prakiraan sebelumnya, tidak ada salahnya mempersiapkan diri meng...

Umum - Nasional, Menghadapi Kemarau, Apa yang Perlu Dipersiapkan?, kemarau,kemarau 2021,Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB),Musim Hujan,Puncak Musim Hujan

Rais 'Aam PBNU Ingatkan 2 Perkara yang Bisa Ancam Organisasi

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 08:26 WIB

Menurut dia, apabila kedua hal ini sudah menjangkiti, maka akan sulit bangkit untuk hidup kembali.

Umum - Nasional, Rais 'Aam PBNU Ingatkan 2 Perkara yang Bisa Ancam Organisasi, Nahdlatul Ulama (NU),harlah NU

Wapres Ingatkan NU Muhasabahi Prinsip Gerakan

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 06:24 WIB

Harapan ini disampaikan jelang usia NU ke 100 tahun.

Umum - Nasional, Wapres Ingatkan NU Muhasabahi Prinsip Gerakan, Ma'ruf Amin,Nahdlatul Ulama (NU)

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong tak Ganggu Vaksinasi Pemerintah

Nasional Minggu, 28 Februari 2021 | 05:54 WIB

Pemerintah mengizinkan pelaksanaan vaksinasi gotong royong guna mempercepat sekaligus memperluas cakupan vaksinasi Covid...

Umum - Nasional, Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong tak Ganggu Vaksinasi Pemerintah, vaksinasi gotong royong,Kementerian Kesehatan (Kemenkes),sinovac,AstraZeneca,novavax,Pfizer,Sinopharm,Moderna
dewanpers