web analytics

KPK Panggil Mendagri Terkait Suap Meikarta

clockJumat, 25 Januari 2019 09:50 WIB userAdi Ginanjar Maulana
Umum - Nasional, KPK Panggil Mendagri Terkait Suap Meikarta, mendagri kpk,suap meikarta,kpk,komisi pemberantasan korupsi

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jumat (25/1/2019).

Tjahjo akan diperiksa untuk tersangka Neneng Hassanah Yasin (NHY) yang merupakan Bupati Bekasi nonaktif.

"Hari ini, Mendagri Tjahjo Kumolo diagendakan sebagai saksi untuk Bupati Bekasi NHY," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilaporkan Antara.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (10/1/2019) lalu juga telah memeriksa Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono sebagai saksi untuk Neneng Hassanah Yasin.

AYO BACA : Ini Rincian Dugaan Aliran Suap Proyek Meikarta

Saat itu, KPK mengonfirmasi Soni soal pertemuan terkait dengan perizinan proyek Meikarta.

"Jadi sejauh mana pengetahuan dari Dirjen Otda pada saat itu, kami menelusuri juga informasi pertemuan tersebut terjadi karena ada dua institusi atau lebih dari satu institusi yang punya kewenangan terkait perizinan Meikarta dalam hal ini ada Pemprov dan ada Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Sementara itu, usai diperiksa, Soni mengaku ditanyai soal regulasi dan rekomendasi Gubernur Jawa Barat terkait perizinan Meikarta tersebut.

"Substansinya pembangunan sudah berjalan sementara perizinan belum lengkap. Nah, ini menjelaskan terkait konteks ini dalam hubungannya dengan rapat yang dilakukan di Ditjen Otonomi Daerah dan surat yang kami layangkan pada gubernur supaya mencari solusi, koordinasi antar-kepala daerah, provinsi, dengan kabupaten sebaik-baiknya," ungkap Soni.

AYO BACA : Terkait Meikarta, KPK Panggil Aher Pekan Depan

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pertemuan itu diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI.

"Kemudian kita rapat atas inisiatif Dirjen Otda mengundang pihak-pihak terkait supaya kalau polemik antara kepala daerah, gubernur, dan bupati jangan di ruang publik selesaikan dengan koordinasi secara resmi termasuk mengundang kementerian terkait termasuk ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan seterusnya," ucap Soni.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

AYO BACA : 5 ASN Pemkab Bekasi Beri Kesaksikan di Sidang Suap Meikarta

Editor: Adi Ginanjar Maulana

terbaru

Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 20:40 WIB

Di tengah tantangan pandemi Covid-19, fungsi intermediasi perbankan mulai mengalami pertumbuhan positif.

Umum - Nasional, Momentum Pertumbuhan Kredit Tinggal Tunggu Waktu, Momentum,Pertumbuhan Kredit,intermediasi perbankan,Bank Indonesia

Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 15:03 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan akan menyusun skema mengenai vaksinasi dan booster bagi calon jemaah umrah.

Umum - Nasional, Skema Vaksin Booster Disiapkan untuk Calon Jemaah Umrah, Jemaah Umrah,Vaksin Booster Calon jemaah umrah,vaksinasi Calon jemaah umrah,Covid-19 di Indonesia

Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 14:51 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memenuhi kebutuhan pasokan obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang semakin lang...

Umum - Nasional, Kemenkes Impor Remdesivir-Tocilizumab, Untuk Apa?, Remdesivir,Obat Remdesivir,Fakta Obat Remdesivir,obat covid-19,tocilizumab covid-19,Obat Tocilizumab,Obat Tocilizumab Covid-19,Tocilizumab obat Covid-19,Tocilizumab,Kemenkes Impor Obat Covid-19,obat covid-19 impor

Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 12:09 WIB

Arab Saudi mewajibkan wisatawan untuk menjalani karantina sebelum menjelajahi negerinya. Lantas berapakah biaya umrah, j...

Umum - Nasional, Jika Aturan Karantina 14 Hari Diterapkan, Ini Estimasi Biaya Umrah, jamaah umrah,estimasi biaya,estimasi biaya umrah,karantina jamaah umrah,estimasi biaya umrah karantina

Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 11:03 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan keputusan pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown untuk menurunkan lo...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Lockdown tak Jamin Pandemi Covid-19 Berakhir,  Pandemi Covid-19,Lockdown  Pandemi Covid-19,Vaksinasi nasional Covid-19,lonjakan kasus Covid-19,lonjakan kasus covid-19 di Indonesia,kebijakan lockdown

Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm

Nasional Jumat, 30 Juli 2021 | 10:23 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, lonjakan kasus positif Covid-19 yang sangat tinggi dalam satu bulan terakhir...

Umum - Nasional, Jokowi Sebut Kasus Covid-19 Bisa Direm, Kasus Covid-19,Kasus Covid-19 di Indonesia,Kasus Covid-19 Indonesia,lonjakan kasus positif Covid-19,PPKM Darurat,Kebijakan PPKM Darurat

Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 23:05 WIB

Kebijakan itu dinilai berlebihan karena saat ini tidak sedikit masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

Umum - Nasional,  Anggota DPR Sindir Sekjend DPR Soal Layanan Isoman Hotel : Seharusnya Kita Empati, fasiitas isolasi DPR,Isolasi DPR,Hotel Isolasi Covid-19,Hotel untuk DPR

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset...

Nasional Kamis, 29 Juli 2021 | 21:40 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset Sosial di Masa Pandemi

Umum - Nasional, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Perlunya Kontribusi Riset Sosial di Masa Pandemi, COVID-19,Airlangga Hartarto,ekonomi

artikel terkait

dewanpers
arrow-up