web analytics
  

Kadisdik Kota Bandung Kaji Penyesuaian Permendikbud Soal SKTM

Senin, 21 Januari 2019 19:13 WIB Fathia Uqimul Haq
Bandung Raya - Bandung, Kadisdik Kota Bandung Kaji Penyesuaian Permendikbud Soal SKTM, Prmendikbud No 51 Tahun 2018, SKTM, kepala Disdik Kota Bandung, Elih Sudiapermana

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana. (Fathia Uqim/ayobandung).

BATUNUNGGAL, AYOBANDUNG.COM--Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tidak mencantumkan prosentase khusus bagi warga tidak mampu. Kebijakan baru yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada 15 Januari 2019 lalu itu disebabkan oleh penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Padahal, SKTM dibuat untuk melindungi warga yang tidak mampu. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana mengatakan SKTM sesungguhnya dibuat untuk warga yang  tidak terdata di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis). 

Tidak ada kartu pelayanan tapi riil miskin maka dibuat SKTM dari kelurahan, katanya,  Senin (21/1/2019). 

Pemkot Bandung, sebenarnya memiliki data warga miskin yang selalu diperbaharui 6 bulan sekali di Dinsosnangkis. Mereka yang termasuk dalam data memiliki kartu penerima layanan kemiskininan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

Sekarang dalam Permendikbud enggak berlaku, yang berlaku hanyalah kartu pelayanan. Kalau sekarang punya KIP KIS termasuk RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan), ucapnya.  

Dijelaskan, persoalan SKTM ini menjadi isu baru yang mesti disesuaikan aturannya untuk diterapkan di Kota Bandung.  Pasalnya, ada beberapa hal yang tidak dapat dijalani dengan fakta di lapangan.

Apakah kita akan pakemnya seperti apa atau kita akan memberi ruang dengan cara apa? kata Elih. 

Menurutnya, Kuota 5 % untuk slot perpindahan orang tua masih perlu dijelaskan lebih rinci. Terlebih peraturan sebelumnya ada slot untuk siswa yang berada di luar daerah perbatasan namun dekat dengan sekolah dalam kota. Sehingga mereka diberikan slot 10%. 

Namun, Elih memastikan slot masih 90% berdasarkan wilayah terdekat , 5% prestasi dan 5% perpindahan orang tua.  

Tapi apakah saklek seperti itu judulnya apa dikembalikan seperti yang dulu usulan  menjadi luar zonasi, jelasnya.  

Bahkan, sekarang slot untuk untuk anak berkebutuhan khusus dan siswa miskin termasuk dalam persentase 90%. 

Ini masih diskusi identifikasi apa apa kepada Walkot nanti arahan walkot seperti apa.  Misal udah ikut Permen aja enggak perlu ada SKTM,   ya sudah di Perwal kayak gitu, masih diskusi ini juga, ujarnya.  

Dengan demikian, Elih mengimbau supaya orang tua tidak perlu panik menanggapi hal ini. Karena Pemkot Bandung akan menyediakan biaya sekolah bagi warga miskin meski masuk ke sekolah swasta. 

Kita jamin anak miskin sekolah. Masuk aja ke sekolah swasta terdekat kita membebaskan menyediakan segala biayanya, tegasnya. 

Editor: Andri Ridwan Fauzi
dewanpers