web analytics
  

Inilah Peraturan soal Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce

Sabtu, 12 Januari 2019 16:59 WIB
Bisnis - Otomotif, Inilah Peraturan soal Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce, e-commerce,pajak

Ilustrasi e-commerce

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Dengan pertimbangan adanya model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), pemerintah memandang perlu lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan.

Atas pertimbangan tersebut pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Dalam PMK ini disebutkan, Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, juga diberlakukan kepada Penyedia Platform Marketplace, meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Selain itu, PMK ini menegaskan, Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan NPWP kepada Penyedia Platform Marketplace.

Dalam hal Pedagang atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud belum memiliki NPWP, menurut PP ini, :  a. Pedagang atau Penyedia Jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace; atau b. Pedagang atau Penyedia Jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada Penyedia Platform Marketplace.

“Pedagang atau Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan barang dan/ a tau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 4 PMK ini.

PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/ atau JKP (Jasa Kena Pajak) secara elektronik (e-commerce) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan: a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK ini.

Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, menurut PMK ini, mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, PMK ini menegaskan, PKP Pedagang dan PKP Penyedia Jasa wajib melaporkan dalam SPT Masa PPN setiap Masa Pajak atas penyerahan BKP dan/ a tau JKP yang melalui Penyedia Platform Marketplace.

Wajib Melaporkan

Menurut PMK ini, Penyedia Platform Marketplace wajib melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Pedagang dan/ atau Penyedia Jasa melalui Penyedia Platform Marketplace ke Direktorat Jenderal Pajak.

“Rekapitulasi transaksi perdagangan sebagaimana dimaksud merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN Penyedia Platform Marketplace,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PMK ini.

Dalam PMK ini ditegaskan, PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan: a. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa; b. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau c. penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan wajib membuat Faktur Pajak.

Selanjutnya, pelaporan atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud dilakukan dalam SPT Masa PPN.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019,” bunyi Pasal 15 PMK Nomor 210/PMK.010/2018 yang diundangka oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 31 Desember 2018 itu.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Editor Ayobandung.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

terbaru

Yamaha Vega Force Warna Baru Meluncur, Tampil Makin Modern

Otomotif Kamis, 24 Juni 2021 | 12:05 WIB

Hadir dengan warna Metallic Black Gold dan Metallic Red yang berkarakter sporty, simpel dan modern. Diperkuat dengan gra...

Bisnis - Otomotif, Yamaha Vega Force Warna Baru Meluncur, Tampil Makin Modern, Yamaha Vega Force,Yamaha,Motor baru Yamaha,Vega Force warna baru

Sebelum Beli Helm, Perhatikan 6 Hal Ini

Otomotif Rabu, 23 Juni 2021 | 06:30 WIB

Selain mematuhi aturan berkedara, memakai helm juga penting untuk keamanan dan keselamatan kita.

Bisnis - Otomotif, Sebelum Beli Helm, Perhatikan 6 Hal Ini, Helm,pelindung kepala,Model,Ukuran,Kaca Helm,Kunci Helm,Berat Helm,Sertifikasi,SNI,Tips

Ini Alasan Spion Motor Standar Pabrik Cenderung Berukuran Lebar

Otomotif Selasa, 22 Juni 2021 | 15:35 WIB

Mungkin kamu pernah penasaran, mengapa spion motor bawaan pabrik cenderung selalu berukuran lebar?

Bisnis - Otomotif, Ini Alasan Spion Motor Standar Pabrik Cenderung Berukuran Lebar, Standar Pabrik,Lebar,Spion,Motor

Wheelie Di Jalan Raya Melanggar Aturan Berkendara Lho

Otomotif Selasa, 22 Juni 2021 | 09:43 WIB

Atraksi wheelie di jalan raya ternyata melanggar aturan berkendara. Bahaya wheelie dijalanan tidak hanya mengancam pada...

Bisnis - Otomotif, Wheelie Di Jalan Raya Melanggar Aturan Berkendara Lho, wheelie,aturan berkendara,Aturan Lalu Lintas

3 Cara Aman Gunakan Standar Samping pada Motor

Otomotif Minggu, 20 Juni 2021 | 13:05 WIB

Keberadaan standar pada motor memang sangat membantu di kala pemotor ingin memarkirkan kendaraannya di sebuah tempat.

Bisnis - Otomotif, 3 Cara Aman Gunakan Standar Samping pada Motor, Standar Samping,Motor,Tips

Toyota Land Cruiser 300 Segera Mengaspal di Indonesia, Kapan Rilis?

Otomotif Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:00 WIB

PT Toyota Astra-Motor (TAM) memberikan sinyal untuk mendatangkan Toyota Land Cruiser 300 Series ke Indonesia.

Bisnis - Otomotif, Toyota Land Cruiser 300 Segera Mengaspal di Indonesia, Kapan Rilis?, Toyota Land Cruiser 300 Series,Land Cruiser terbaru,Model Toyota Land Cruiser 300 Series,Peluncuran Toyota Land Cruiser 300 Series,Harga Toyota Land Cruiser 300,Mesin Toyota Land Cruiser 300 Series

Cara Mudah Melepas Stiker pada Motor, Simak!

Otomotif Jumat, 18 Juni 2021 | 15:30 WIB

Bagaimana cara mudah membersihkan stiker pada motor?

Bisnis - Otomotif, Cara Mudah Melepas Stiker pada Motor, Simak!, Melepas Stiker,Cara Mudah,Motor

Toyota Raize 1200 cc Cuma Rp200 Juta, Bisa Pesan Sekarang!

Otomotif Kamis, 17 Juni 2021 | 12:34 WIB

Harga Raize 1200 cc yang ditawarkan setelah diskon PPnBM dari sebelumnya di kisaran Rp 210 juta, kini hanya di kisaran R...

Bisnis - Otomotif, Toyota Raize 1200 cc Cuma Rp200 Juta, Bisa Pesan Sekarang!, Toyota Raize 1200 cc,Harga Toyota Raize 1200 cc,Tenaga Toyota Raize 1200 cc,Cara pesan Toyota Raize 1200 cc,Perilisan Toyota Raize 1200 cc,Kapan Peluncuran Toyota Raize 1200 cc,Harga Terbaru Toyota Raize 1200 cc,Mobil harga Rp 200 Juta,Mobil SUV Murah

artikel terkait

dewanpers