web analytics
  

Hipmi Minta Cabut 54 Daftar Negatif Investasi

Selasa, 20 November 2018 17:26 WIB Adi Ginanjar Maulana
Bisnis - Finansial, Hipmi Minta Cabut 54 Daftar Negatif Investasi

Logo Hipmi

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI, yakni perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (Tax Holiday). Kedua, relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Ketiga, peningkatan devisa hasil ekspor (DHE) hasil sumber daya alam. 

Namun Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia, mengimbau agar pemerintah meninjau kembali paket kebjiakan tersebut khususnya mengenai relaksasi daftar negatif investasi.

“Pertama paket kebijakan ekonomi ke XVI ada tiga, tax holiday, peningkatan DHE, dan penarikan 54 item DNI.  Untuk tax holiday dan DHE, Hipmi setuju. Tapi untuk penarikan daftar negatif investasi apa pun alasanya, Hipmi tidak setuju,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Selasa (20/11/2018).

Bahlil menjelaskan, pertama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), itu adalah pahlawan terakhir yang menjaga perekonomian nasional, dan itu terbukti pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda, yang menyelamatkan UMKM.

“UMKM pahlawan terakhir bagi perekonomian Nasional,” urai Bahlil yang juga pendiri dan Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Muda Nasional Pendukung Jokowi-Maruf Amin (Repnas).

Lanjut Bahlil, kedua, Hipmi menilai kementerian teknis yang membuat keputusan itu tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi. Sebab menurut Bahlil, Jokowi pro-terhadap UMKM. Ia meyakini Presiden Joko Widodo punya keberpihakan pada UMKM. 

“Jadi para pejabat, oknum-oknum pejabat itu, jangan melakukan sesuatu yang pada akhirnya orang mengangap bahwa Pak Jokowi lah yang salah,” terang Bahlil.

Bahlil mencurigai, kementerian terkait tidak berkoordinasi dengan Jokowi sebelum mengeluarkan pengumuman masalah 54 daftar negatif investasi.

“Artinya apa, dari apa yang dilakukan oleh Kementrian teknis itu bertentangan dan mungkin menurut saya. Saya mencurigai hal ini dilakukan tanpa koordinasi teknis khusus bagian DNI ini dengan pak presiden, katanya.

Ia mencotohkan bukti keberpihakan Jokowi terhadap UMKM adalah pemerintah telah menurunkan bunga dari 22% menjadi 7%, membuat kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan dari Rp5 juta meningkat menjadi Rp25 juta.

Selain itu, Jokowi juga membuat tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% bagi UMKM.

Kemudian yang ketiga menurut Bahlil, negara harus hadir untuk mengayomi para UMKM dari serangan investor asing. Hipmi merasa terpanggil, sebab anggota Hipmi itu 98% UMKM. 

Editor: Adi Ginanjar Maulana
dewanpers